Kritik terhadap Pengadaan Kendaraan untuk Kopdes Merah Putih
Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih kembali menjadi perhatian publik, kali ini karena rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan penguatan industri nasional.
Dalam rencana tersebut, pemerintah berencana mengimpor kendaraan dari India dengan total anggaran mencapai Rp24,66 triliun. Kendaraan yang akan diimpor meliputi 35.000 unit mobil pikap 4×4 produksi Mahindra dan Mahindra, serta masing-masing 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulisto, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini. Ia menilai bahwa pengadaan kendaraan dalam jumlah besar tersebut tidak sesuai dengan agenda penguatan industri nasional.
Menurutnya, industri otomotif dalam negeri memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional program tersebut. “Kita memiliki industri otomotif nasional yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan kapasitas produksi pick-up yang signifikan sekitar 1 juta unit per tahun dan TKDN yang terus meningkat,” ujarnya.
Adisatrya menegaskan bahwa jika kebutuhan kendaraan operasional KDKMP bisa dirancang dengan matang sebagai instrumen industrialisasi dalam negeri, maka seharusnya itu menjadi prioritas. “Ini bukan hanya soal pengadaan barang semata, tetapi soal keberpihakan terhadap ekonomi nasional agar manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga tetap dirasakan di dalam negeri,” tambahnya.
Menurutnya, proyek pengadaan 105.000 unit kendaraan berpotensi menimbulkan efek berganda (multiplier effect) besar bagi perekonomian nasional apabila dikerjakan oleh industri dalam negeri. Dampaknya antara lain penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok komponen lokal, hingga peningkatan penerimaan negara dari sektor industri.
Sebaliknya, ia berpandangan kebijakan impor tersebut justru berisiko mengurangi kontribusi terhadap PDB nasional dan menghambat pemanfaatan kapasitas produksi industri otomotif lokal yang masih tersedia. “Saya pikir hal-hal seperti ini semakin menambah catatan permasalahan implementasi program KDKMP,” katanya.
Adisatrya juga menyoroti bahwa Pemerintah tengah mendorong kebijakan hilirisasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk di sektor otomotif. Sebab itu, dia menilai keputusan impor kendaraan dalam jumlah besar untuk program strategis nasional perlu dievaluasi agar sejalan dengan arah kebijakan tersebut.
“Jika kita ingin benar-benar membangun ekonomi nasional yang berdaulat, maka produk dalam negeri harus menjadi prioritas utama. Kita memiliki kapasitas, tenaga kerja, dan keunggulan teknis. Mari dorong agar program strategis ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi rakyat dan industri kita sendiri,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Adisatrya menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Komisi VI DPR RI akan memastikan setiap kebijakan Pemerintah melalui BUMN tetap berpihak pada kepentingan nasional serta memperkuat kemandirian industri dalam negeri. “Program KDKMP adalah program strategis untuk penguatan ekonomi rakyat yang harus jadi alat kemandirian ekonomi rakyat, bukan pintu masuk ketergantungan baru pada impor,” tegasnya.
Penjelasan Komprehensif dari PT Agrinas Pangan Nusantara
Sebagai mitra kerja BUMN, Komisi VI DPR RI akan meminta penjelasan komprehensif dari PT Agrinas Pangan Nusantara terkait skema impor tersebut, termasuk kajian kebutuhan teknis, perbandingan harga, skema pembiayaan, serta dampaknya terhadap industri nasional.
Adisatrya menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap kerja sama internasional. Namun dalam konteks pengadaan besar untuk program strategis nasional, ia menilai tidak bisa membiarkan triliunan rupiah dikirim ke luar negeri ketika ada industri kuat yang mampu memproduksi kendaraan untuk kebutuhan serupa. “Semangat kebijakannya harus jelas untuk mengutamakan produksi dalam negeri, bukan justru melemahkan industri otomotif nasional yang selama ini sudah berinvestasi besar di Indonesia,” ujarnya.
