Kritik terhadap Rencana Perdagangan Indonesia-AS dan Agenda Board of Peace Gaza
Pembahasan mengenai rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026 lalu memicu kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk tokoh pesantren. Salah satu yang menyampaikan kritik adalah KH Abdussalam Shohib atau dikenal sebagai Gus Salam, pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia menilai bahwa momentum kesepakatan dagang tersebut memiliki potensi kaitan dengan agenda politik global yang berkaitan dengan isu Palestina.
Kritik ini semakin menguat setelah diumumkannya jadwal pertemuan perdana Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden AS, Donald Trump, yang akan membahas masa depan Gaza. Gus Salam menyoroti adanya momen yang bersamaan antara ratifikasi ART dan pertemuan BoP. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada hubungan kepentingan di balik dua agenda besar tersebut.
Kekhawatiran terhadap Kebijakan BoP Gaza
Gus Salam juga mengungkapkan kekhawatiran tentang perubahan sikap sebagian kalangan yang sebelumnya kritis terhadap keikutsertaan Indonesia dalam BoP Gaza. Ia menyebut bahwa kritik mulai mereda setelah pemerintah mengundang pimpinan ormas keagamaan, pesantren, dan mantan menteri luar negeri ke Istana Negara. Namun, ia menegaskan bahwa skema BoP lebih menguntungkan kepentingan Amerika dan Israel ketimbang rakyat Palestina.
Menurut Gus Salam, proyek New Gaza Project yang disebut akan mentransformasi Gaza menjadi pusat ekonomi modern dengan sistem pemerintahan baru yang terbebas dari Hamas justru berisiko menghapus kedaulatan dan peradaban Palestina. Ia menilai bahwa skema ini bisa menjadi pola baru penindasan dan kolonialisme dengan kemasan perdamaian.
Kondisi Kemanusiaan di Gaza
Di tengah narasi perdamaian, Gus Salam menegaskan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat masih memburuk. Ia merujuk pada laporan media Gaza yang mencatat ratusan korban jiwa serta dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh militer Israel. Menurutnya, jika fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran terus terjadi, lalu di mana letak perdamaian yang dijanjikan?
Uji Konsistensi Politik Luar Negeri Indonesia
Gus Salam menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP Gaza berpotensi menguji konsistensi politik luar negeri RI yang secara konstitusional menolak segala bentuk penjajahan. Dalam perspektif konstitusi, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai anti-penjajahan dan perikemanusiaan. Posisi Indonesia terhadap Palestina itu normatif, mengikat, dan final.
Langkah Konkret untuk Pembahasan Isu BoP Gaza
Sebagai langkah konkret, Gus Salam mendorong agar isu BoP Gaza dibahas secara mendalam dalam forum Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama yang direncanakan berlangsung pada bulan Syawal 1447 Hijriah. Ia berharap persoalan ini dikaji secara kritis dalam perspektif fiqih oleh ulama pesantren dan jam’iyyah Nahdlatul Ulama, misalnya melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama yang berbarengan dengan Konbes PBNU mendatang, dan atau Bahtsul Masail pesantren di Indonesia.
Perspektif NU terhadap Isu Palestina
Menurut Gus Salam, bagi NU, isu Palestina bukan semata urusan politik internasional, melainkan bagian dari konsistensi sejarah dan sikap moral organisasi sejak awal berdiri. Ia menegaskan bahwa ini bukan sekadar soal diplomasi dagang, tetapi soal komitmen terhadap kemerdekaan dan keadilan bagi Palestina.
Rencana Kunjungan Presiden Prabowo ke AS
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri acara di Amerika Serikat pada 19 Februari mendatang. Salah satu agenda yang akan dihadiri Presiden yakni, penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff atau tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (11/2/2026).
Airlangga belum mau mengungkapkan berapa besaran tarif impor yang disepakati Indonesia-AS untuk kemudian diteken Presiden Prabowo Subianto. Menurut Airlangga angka pasti tarif impor menunggu hari penandatanganan. “Kan kita sudah turun dari (tarif) 32 ke 19 (persen), kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai,” tuturnya.
Untuk diketahui dalam kunjungannya ke AS, nanti Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir dalam pertemuan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace. Indonesia telah menerima undangan pertemuan tersebut.
