Perubahan Sikap Hamas Pasca-KTT BoP
Setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) digelar di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis (19/2/2026), kelompok Hamas mulai menunjukkan perubahan sikap. Sebelumnya, mereka menolak masuknya pasukan internasional di bawah bendera International Stabilization Force (ISF). Kini, inisiatif tersebut diterima oleh Hamas dengan syarat tertentu.
Juru bicara Kelompok Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa mereka bersedia menerima pasukan ISF di Gaza. Namun, pasukan asing itu dilarang untuk mencampuri urusan internal mereka. “Posisi kami terhadap pasukan internasional sudah jelas. Kami menginginkan pasukan perdamaian yang memonitor gencatan senjata, memastikan implementasinya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza. Tanpa campur tangan dalam urusan internal Gaza,” ujar Hazem.
ISF sendiri direncanakan memiliki 20 ribu prajurit, dilengkapi anggota kepolisian. Indonesia telah mengaku siap mengirimkan 8 ribu personel TNI. Hal ini membuat Indonesia menjadi Wakil Komandan ISF. Namun, sosok yang akan menduduki posisi tersebut belum ditentukan oleh TNI.
Hamas juga menuntut Israel berhenti melancarkan serangan saat rekonstruksi Gaza yang diinisiasi BoP dimulai. Di sisi lain, Israel menginginkan agar Hamas menyerahkan semua senjata yang dimiliki sebelum proses pembangunan dimulai.
Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menjelaskan bahwa di dalam misi ISF, posisi komandan dipegang oleh Amerika Serikat yakni Mayor Jenderal Jasper Jeffers. Sedangkan, Indonesia diberikan posisi wakil komandan ISF lantaran mengirimkan pasukan terbanyak yakni 8.000 personel. Prabowo pun menyampaikan jumlah pasukan yang dikirim bisa lebih bila dibutuhkan.
“Ada tiga wakil komandan ISF, salah satunya wakil komandan bidang operasi. Karena pasukan dari Indonesia merupakan yang terbanyak di sana, maka wakil komandan di bidang operasi yang dipercayakan kepada Indonesia merupakan suatu penghormatan,” ujar Sugiono di Washington DC, AS.
Ia menambahkan dengan memegang posisi sebagai Wakil Komandan ISF maka Indonesia bisa mewujudkan tujuan awal pengiriman personel TNI ke Gaza. Ketika ditanyakan mengenai di mana wilayah operasi pasukan ISF asal Indonesia, Sugiono menjawab hal itu belum ditentukan.
“Detailnya belum, tapi diperkirakan akan ada lima sektor. Diperkirakan pasukan yang ada di sana mencapai 20 ribu, bisa jadi lebih. Secepatnya mereka akan menyiapkan timeline (pengiriman pasukan),” tutur dia.
Indonesia Menolak Pelucutan Senjata Hamas
Sugiono juga menegaskan bahwa dengan menjadi anggota BoP dan dijadikan Wakil Komandan ISF maka Indonesia dapat mengedepankan kepentingan nasionalnya. Salah satunya adalah bahwa personel TNI di ISF menolak untuk melakukan operasi militer dan demiliterisasi atau pelucutan senjata milik kelompok Hamas.
“Yang kami lakukan adalah menjaga masyarakat sipil dari kedua belah pihak, lalu terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana (Gaza). Ada pula rule of engagement yang dapat dilakukan sebagai pasukan, apabila dalam rangka mempertahankan diri,” kata menteri dari Partai Gerindra itu.
Indonesia Belum Bayar Iuran di BoP
Sugiono juga mengatakan Indonesia belum membayar kontribusi sebagai anggota. Bahkan, Menteri dari Partai Gerindra itu menyebut iuran keanggotaan di dalam BoP tidak bersifat wajib. Kecuali Indonesia hendak menjadi anggota permanen dari BoP bentukan Presiden Donald Trump tersebut.
“Belum, belum (membayar iuran BoP),” ujar Sugiono.
“Dari awal saya bilang (dana senilai 1 miliar Dollar AS) bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah menjadi anggota, gak perlu membayar juga gak apa-apa. Tapi, kalau kita mau jadi anggota permanen (BoP) ada kontribusi 1 miliar Dollar AS,” imbuhnya.
Ia pun kembali menegaskan meski hingga saat ini Indonesia belum membayar iuran senilai 1 miliar Dollar AS, Indonesia masih menjadi anggota Dewan Perdamaian untuk Gaza. Sebelumnya, Trump mengumumkan di KTT perdana sudah ada sejumlah negara yang berkomitmen untuk membayarkan uang kontribusi dengan nilai mencapai 7 miliar Dollar AS atau setara Rp118 triliun.
Negara-negara yang membayarkan iuran yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait. Mereka semua menawarkan diri membayar iuran sebagai biaya pemulihan Gaza, Palestina.
Negeri Paman Sam juga menyiapkan dana senilai 10 miliar Dollar AS atau setara Rp168,6 triliun. Namun, Trump tidak menjelaskan ke mana uang itu akan didonasikan. Sementara, Trump pernah menyebut untuk pembangunan kembali Gaza membutuhkan biaya hingga 70 miliar Dollar AS atau setara Rp1.180 triliun.
