Kondisi di Kawasan Timur Tengah Memicu Kekhawatiran terhadap Keberangkatan Haji Indonesia pada 2026
Peningkatan ketegangan di kawasan Timur Tengah membuat sejumlah pihak mulai mempertanyakan rencana keberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun 2026. Situasi ini muncul setelah adanya serang-menyerang antara Amerika Serikat dan Iran, yang mengakibatkan ketidakstabilan keamanan di kawasan tersebut.
Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa mereka terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengimbau para jamaah untuk mempertimbangkan aspek keselamatan saat ingin berangkat umrah dalam waktu dekat.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pernyataannya.
Meski demikian, penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dipastikan tetap berjalan sesuai rencana. Sampai saat ini, belum ada dampak signifikan terhadap persiapan yang sedang berlangsung. Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berjalan sesuai jadwal.
Menurut Wamenhaj Dahnil, proses persiapan penyelenggaraan haji telah mencapai sekitar 95%. Tahapan tersebut meliputi akomodasi, transportasi, hingga konsumsi. Pembayaran-pembayaran lain, seperti Armuzna, juga sudah rampung.
Tahapan yang tersisa dalam proses persiapan adalah pengelompokan jamaah atau yang dikenal sebagai pengkloteran jamaah calon haji. Pengelompokan ini merupakan tahapan teknis untuk memastikan pembagian jamaah dalam kelompok terbang (kloter) berjalan sesuai dengan jadwal keberangkatan dan kesiapan layanan di Tanah Suci.
Wamenhaj menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi di kawasan dan berkoordinasi dengan otoritas terkait guna memastikan penyelenggaraan haji bisa dilaksanakan dengan aman.
“Kami terus memonitor perkembangan situasi. Namun sampai hari ini, persiapan haji Indonesia tidak mengalami hambatan,” ujar Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, meminta sektor terkait termasuk Kementerian Luar Negeri RI, otoritas Arab Saudi, serta maskapai penerbangan ikut memastikan kesiapan langkah kontingensi apabila terjadi gangguan operasional.
Ia juga meminta persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 harus tetap berjalan secara optimal dan tetap adaptif terhadap perkembangan situasi geopolitik. Menurutnya, mitigasi risiko oleh lembaga terkait juga harus dilakukan sebagai persiapan dini agar calon jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan fokus.
“Ibadah haji dan umrah adalah panggilan suci. Negara wajib memastikan setiap jamaah berangkat dengan rasa aman dan kembali ke tanah air dengan selamat,” kata Dini dalam keterangan di Jakarta.
Dia menambahkan bahwa kesiapan Kantor Urusan Haji dan seluruh perwakilan Indonesia di Arab Saudi harus dipastikan optimal agar dapat memberikan pendampingan dan respons cepat apabila terdapat jamaah yang terdampak situasi darurat.
“Pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak-hak jamaah,” kata dia.
Terkait situasi yang terjadi saat ini, Dini menyatakan bahwa keselamatan jamaah atau WNI adalah prioritas utama. Negara disebut wajib hadir untuk memastikan seluruh jamaah Indonesia yang sedang maupun akan melaksanakan ibadah di Arab Saudi berada dalam kondisi aman serta memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan transparan.
