Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, dalam menanggapi isu kenaikan harga BBM non-subsidi yang beredar di media sosial sejak Senin sore, 30 Maret 2026.
“Yang penting untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan,” ujar Laode melalui pesan tertulis pada hari itu. Ia menegaskan bahwa masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Pertamina mengenai kenaikan harga BBM non-subsidi yang akan berlaku mulai 1 April 2026. Laode juga menyatakan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi akan mengikuti mekanisme pasar.
Pertamina sendiri merespons informasi yang beredar tentang kenaikan harga BBM non-subsidi. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan bahwa informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait harga BBM yang akan berlaku per 1 April 2026. Baron mengimbau masyarakat hanya mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui situs perusahaan.
Ia juga meminta publik menunggu pengumuman resmi dari Pertamina melalui laman www.pertamina.com. Dalam dokumen yang tersebar di media sosial, disebutkan bahwa harga BBM diperkirakan naik signifikan pada April 2026, seiring lonjakan harga indeks pasar (HIP). HIP untuk bensin RON 92 disebut naik sekitar 62,99 persen, sementara gasoil (solar) melonjak hingga 91,30 persen.
Rincian yang beredar juga mencantumkan proyeksi harga sejumlah produk. Pertamax disebut akan naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 17.850 per liter. Pertamax Green 95 diperkirakan naik menjadi Rp 19.150 per liter, dan Pertamax Turbo menjadi Rp 19.450 per liter.
Krisis Minyak Dunia Akibat Perang Iran-Israel
Krisis minyak dunia akibat perang Iran-Israel membuat harga minyak dunia melonjak hingga US$ 101,47 per barel per Senin 30 Maret 2026. Kenaikan ini dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah yang memasuki minggu kelima. Pelaku pasar semakin pesimistis terhadap peluang penyelesaian cepat, terutama setelah kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman turut terlibat di tengah tambahan pengerahan pasukan Amerika Serikat ke kawasan tersebut.
Kelompok Houthi sebelumnya meluncurkan serangan rudal ke Israel dan menyatakan aksi tersebut akan berlanjut selama serangan terhadap Iran dan sekutunya belum dihentikan. Selain itu, kelompok ini juga memiliki kemampuan menargetkan jalur pelayaran di Laut Merah serta infrastruktur energi strategis di Arab Saudi. Serangan tersebut menambah risiko baru bagi jalur perdagangan global, yang sebelumnya sudah tertekan akibat gangguan di Selat Hormuz, jalur penting bagi sekitar 20 persen distribusi minyak dan gas dunia.
Dampak Geopolitik Terhadap Indonesia
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai keterlibatan Houthi akan semakin memperumit situasi. Ia mengingatkan, dampak akan jauh lebih besar jika gangguan meluas ke Selat Bab-el-Mandeb yang menjadi pintu masuk ke Laut Merah dan jalur utama menuju Terusan Suez. Menurut Bhima, sekitar 12 persen perdagangan dunia melintasi jalur tersebut karena menjadi rute tercepat antara Asia, Eropa, dan Afrika. Penutupan jalur ini sebelumnya pernah menambah waktu pelayaran hingga 15 hari, meningkatkan biaya logistik, serta menyulitkan kapal mendapatkan perlindungan asuransi.
Bhima mengatakan dampaknya bagi Indonesia akan signifikan mengingat ekspor ke Eropa mencapai 13,4 persen dari total ekspor pada Januari 2026. “Jika gangguan berlanjut, harga minyak berpotensi melonjak hingga US$120 per barel yang akan mempercepat imported inflation, terutama pada sektor pangan dan energi,” kata Bhima melalui keterangan tertulis, Senin, 30 Maret 2026.
Selain itu, Bhima mengatakan distribusi bahan baku pupuk yang melewati jalur tersebut juga terancam terganggu, sehingga dapat menekan sektor pertanian. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah pun berpotensi meningkat akibat melemahnya ekspor dan naiknya biaya impor.
Langkah Mitigasi yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Bhima menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah mitigasi. Di antaranya melalui upaya diplomasi dengan Yaman agar distribusi barang Indonesia tetap lancar, percepatan realokasi anggaran untuk subsidi energi dan pupuk, hingga penambahan subsidi transportasi umum guna menekan konsumsi BBM.
“Setidaknya butuh tambahan belanja pemerintah Rp 515 triliun dengan asumsi tiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barrel diatas asumsi APBN menambah beban belanja pemerintah Rp 10,3 triliun,” kata Bhima. Ia juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi, khususnya di sektor ketenagalistrikan, melalui pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, dan angin. Upaya ini krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil di tengah ketidakpastian geopolitik global.
