Audiensi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Bank Indonesia
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, melakukan audiensi bersama Bank Indonesia terkait rencana launching digitalisasi Pasar Darfuar serta konsultasi kesiapan menghadapi Championship Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2026. Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Cartenz, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, pada Senin (30/3/2026).
Audiensi tersebut dihadiri oleh Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra, Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen, serta Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi. Mereka diterima langsung oleh Kepala Bank Indonesia Papua, Warsono bersama jajaran. Pertemuan ini dikategorikan sebagai high level meeting karena memuat komitmen strategis dalam perluasan digitalisasi daerah.
Apresiasi dan Komitmen Pemerintah Daerah
Dalam kesempatan itu, Bupati Markus Mansnembra menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas dukungan yang terus diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendorong penguatan ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa kerja sama yang selama ini telah terjalin akan terus ditingkatkan ke depan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia yang terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, tidak hanya pada sektor pariwisata tetapi juga sektor perikanan,” ujar Bupati dalam audiensi nya bersama Bank Indonesia.
Elektronifikasi transaksi dinilai penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut pemerintah daerah menegaskan keseriusan daerah dalam mengimplementasikan ETPD melalui penguatan regulasi transaksi non-tunai dan inovasi digital.
“Biak Numfor sangat serius dalam melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, termasuk memperkuat regulasi transaksi non-tunai dan menghadirkan berbagai inovasi perluasan transaksi elektronifikasi,” kata Gunadi.
Capaian dan Persiapan Menuju Championship ETPD
Secara kinerja, Kabupaten Biak Numfor telah mencatat Indeks ETPD sebesar 92,3 persen dengan kategori digital serta menempati peringkat keempat di wilayah Papua. Capaian ini menjadi modal kuat dalam menghadapi ajang Championship TP2DD tingkat nasional, termasuk persiapan menuju tahun 2026.
Pemkab Biak Numfor juga menekankan bahwa digitalisasi, khususnya dalam pemungutan pajak daerah, diharapkan menjadi pengungkit utama optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sekitar Rp35 miliar dari total APBD sebesar Rp1,4 triliun.
Rencana Peluncuran Pasar Digital Darfuar
Selain itu, dalam audiensi turut dibahas rencana peluncuran Pasar Digital Darfuar yang dijadwalkan pada 10 April 2026. Transformasi pasar rakyat ini ditargetkan mampu mengakuisisi sekitar 200 merchant QRIS dengan potensi menghasilkan hingga 1.000 transaksi per bulannya.
Untuk mendukung akselerasi implementasi, sejumlah inisiatif strategis diusulkan, antara lain:
- Pembukaan rekening baru bagi pengguna dan merchant QRIS disertai penguatan user experience.
- Program promo transaksi QRIS di pasar.
- Promo pembayaran pajak dan PDAM berbasis QRIS.
- Pembukaan booth edukasi QRIS dan perlindungan konsumen.
- Pelaksanaan shopping rally guna meningkatkan pengalaman masyarakat dalam bertransaksi digital.
Tools Monitoring dan Coaching Clinic
Bank Indonesia Papua juga menyampaikan pemanfaatan tools monitoring Championship TP2DD 2026 yang akan membantu pemerintah daerah dalam memprediksi serta mengoptimalkan capaian skor. Tools ini akan diperkuat melalui sesi coaching clinic guna meningkatkan kualitas pengisian data dan capaian kinerja pemerintah daerah di wilayah Papua.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menegaskan komitmennya untuk terus memperluas digitalisasi daerah sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis transaksi non-tunai di masyarakat.
Championship ETPD: Ajang Kompetisi Nasional
ETPD Championship merupakan ajang kompetisi dan evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Satgas p2dd percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam mendigitalisasi transaksi keuangan mereka.
Penilaian Championship dilakukan di 5 wilayah regional, yakni Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
