Pada bulan keempat tahun 2026, muncul isu mengenai rencana reshuffle kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu ini muncul setelah dilakukannya reshuffle terakhir pada 17 September 2025 lalu. Sepanjang tahun 2025, Prabowo telah melakukan reshuffle sebanyak tiga kali.
Namun, hingga sore hari ini, informasi tentang reshuffle tersebut belum terbukti. Istana Presiden masih terlihat sepi, sehingga tidak ada indikasi bahwa perubahan akan segera terjadi. Meskipun isu reshuffle sering muncul dalam beberapa waktu terakhir, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa pemerintahan Prabowo akan melakukan pergantian menteri dalam waktu dekat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa isu reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden. Ia menyarankan agar semua pihak menunggu keputusan resmi dari presiden. “Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta belum lama ini.
Ketika ditanya apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, Teddy memilih untuk tetap diam. “Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat. Namun, ia menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet tetap berlangsung secara intensif.
“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” kata Prasetyo. Ia juga menegaskan bahwa evaluasi tidak selalu berarti pergantian menteri. “Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Aznar menyatakan bahwa evaluasi kabinet selalu dilakukan, namun sampai saat ini belum ada kabar tentang reshuffle. Ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo selalu menekankan bahwa jika kebijakan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka menteri bisa mundur.
“Presiden selalu menyampaikan jika kebijakan tidak sesuai dengan afirmasi kebijakan rakyat, tidak sesuai dengan keputusan presiden bahkan bisa merugikan kepentingan rakyat, silakan mundur saja. Itu berulang kali disampaikan,” ujar Dahnil dalam sebuah podcast YouTube.
Menurutnya, Presiden Prabowo ingin semua kebijakan mengafirmasi kepentingan rakyat. Evaluasi pasti dilakukan, tetapi reshuffle belum diketahui karena itu keputusan Presiden. “Kalau di Gerindra terkait isu reshuffle, kita ingin yang terbaik, kalau posisi saya semuanya itu ikut keputusan presiden sebagai anak buah presiden,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, menilai bahwa masalah kabinet tidak hanya terletak pada reshuffle, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Ia menyatakan bahwa banyak menteri dinilai tidak sejalan dengan Presiden. “Memilih pembantu di kabinet itu kan ada dua poin biasanya, yaitu loyal dan kompeten, tak bisa salah satu harus kedua faktor ini terpenuhi,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa jika pembantu di kabinet hanya loyal tetapi tidak kompeten, khawatir ke depan akan ada banyak program yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan tekanan publik dan beban yang jatuh kepada presiden. Ia juga menyoroti fenomena “lempar tanggung jawab” dalam pemerintahan jika kedua faktor tersebut tidak terpenuhi.
“Kalau enak paling depan, kalau ada momen yang tidak sesuai menteri akan menghindar dan presiden yang jadi namanya jelek. Kan itu tidak bagus. Contoh, dari Industri saja pak AGK dari jaman peninggalan menteri presiden sebelumnya harusnya diganti karena sudah tak optimal,” tuturnya.
Trubus menegaskan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Bahkan, menurutnya, harus ada langkah berani untuk mereformasi menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian, kapal rezim dapat berlayar dengan kecepatan penuh untuk sisa periode pemerintahan.
“Harus kembali ke yang punya loyal dan kompetensi. Jadi tak lagi karena partai dan titipan lagi. Kalau perlu Istana harus ada tim yang memberikan kartu merah apabila ada pemerintah ada kendala tetapi kekurangannya di sini,” tandasnya.
