Kunjungan KSP Dudung ke MUI: Memperkuat Sinergi Pemerintah dan Ulama
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melakukan kunjungan ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/5/2026). Pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi dengan ulama demi menjaga stabilitas nasional.
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang menyerap aspirasi para tokoh agama yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa. Dudung menyampaikan bahwa pertemuan ini memiliki makna penting, terutama dalam kapasitasnya sebagai pejabat baru yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, ini silaturahmi ini sangat luar biasa kalau menurut saya, makanya saya hadir karena saya satu sisi pejabat baru sebagai Kantor Staf Presiden (KSP) yang bisa mewakili pemerintah,” ujar Dudung, dikutip dari sumber berita.
Ia menegaskan, fokus utama kunjungannya adalah menyerap berbagai masukan dari ulama untuk kemudian diteruskan langsung kepada Presiden. “Saya mendengar apa yang menjadi saran masukan dari para ulama. Dan kemudian nanti kita akan laporkan kepada Bapak Presiden, banyak hal-hal yang penting yang tadi saya terima.”
Pesan Ketua MUI: Jaga Lisan, Hindari Fitnah dan Perpecahan
Dalam pertemuan tersebut, Dudung juga menyoroti pesan penting dari Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, terkait pentingnya menjaga kerukunan di tengah masyarakat. “Satu hal lagi tadi dari KH Anwar yang Ketua MUI bahwa pentingnya kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga mulut untuk tidak saling membenci, saling merendahkan, saling memfitnah, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga.”
Pesan ini menjadi sorotan utama di tengah dinamika sosial yang kerap diwarnai polarisasi dan konflik di ruang publik, terutama di era digital. Tokoh MUI Hadir, Bahas Stabilitas hingga Peran Dakwah
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan MUI, baik secara langsung maupun daring. Di antaranya Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis dan KH Marsudi Syuhud, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, serta Ketua MUI Bidang Infokomdigi KH Masduki Baidlowi. Selain itu hadir pula Ketua MUI Bidang Ekonomi M Azrul Tanjung, Ketua MUI Bidang Dakwah KH Abdul Manan Ghani, Ketua MUI Bidang Fatwa Metodologi Buya Gusrizal Gazahar, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dan Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah KH Sholahudin Al Aiyub.
Dudung menegaskan bahwa menjaga stabilitas negara bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk ulama dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan tokoh agama dinilai menjadi kunci dalam meredam potensi konflik sosial serta memperkuat kohesi nasional.
Sinergi ini juga menunjukkan bahwa stabilitas nasional tidak hanya dibangun melalui kebijakan formal, tetapi juga lewat pendekatan kultural dan keagamaan. Jika komunikasi antara pemerintah dan ulama berjalan efektif, potensi gesekan sosial dapat diminimalkan sejak dini.
Sosok Ketum MUI KH Anwar Iskandar
Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025. Anwar juga menjabat sebagai Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia terpilih dalam kepengurusan PBNU masa jabatan 2022-2027.
Anwar lahir di Desa Berasan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, 24 April 1950. Ia merupakan putra dari KH Iskandar, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ulum di Banyuwangi. Sejak kecil, Anwar menimba ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Bersamaan dengan itu, dia juga menempuh pendidikan di sekolah formal.
Pesantren pertama tempat Anwar belajar tak lain adalah milik ayahnya. Sembari menjadi santri, Anwar juga mengenyam pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Tahun 1961, ia melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan yang sama. Tiga tahun setelahnya, Anwar melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah (MA).
Berlanjut ke tahun 1967, Anwar bertolak ke Kediri untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Lirboyo. Pada saat bersamaan, ia meneruskan jenjang pendidikan formal di Perguruan Tinggi Tribakti Kediri hingga menyandang gelar Sarjana Muda. Berbekal ilmu yang ia pelajari selama belasan tahun, Anwar pun kembali ke Kediri untuk berdakwah.
Singkat cerita, tahun 1982, dia mendirikan dua yayasan pendidikan di Kediri, yakni Assa’idiyah di Jasmaren dan Al Amin di Ngasinan, Rejomulyo. Sembari menyebarluaskan ajaran agama Islam, Anwar juga aktif di berbagai organisasi keislaman.
Memang, sejak duduk di bangku kuliah, Anwar sudah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia pernah menjadi Ketua PMII di Universitas Tribakti Kediri, juga pimpinan pusat PMII saat berkuliah di IAIN Syarif Hidayatullah. Beberapa jabatan di organisasi Islam lainnya yang pernah diikuti Anwar, misalnya, Ketua Gerakan Pemuda Ansor cabang Kediri, Ketua Rais Syuriyah NU Kediri, hingga Wakil Ketua Rais Syuriyah NU Jawa Timur.
Tahun 1998, Anwar dipilih sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) wilayah Jawa Timur. Pada saat bersamaan, dia mengemban jabatan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) utusan daerah Jawa Timur. Pada 2008, Anwar dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), partai yang didirikan oleh para ulama.
Sejak tahun 1982 hingga saat ini, Anwar masih menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Assa’idiyah dan Al Amin yang dia dirikan. Yayasan pendidikan ini berkembang menjadi lembaga pendidikan di berbagai tingkat, mulai dari TK, SD, MTs, MA, hingga SMA.
