Kebijakan Pendidikan Tinggi yang Menyesuaikan dengan Perkembangan Zaman
Pemerintah Indonesia sedang melakukan penyesuaian terhadap sistem pendidikan tinggi, khususnya dalam hal penyelarasan program studi (prodi) dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum.
Sejumlah prodi dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini, sehingga menjadi bahan diskusi serius di kalangan pejabat pemerintah. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network, Budiman Sudjatmiko, mantan aktivis 98 yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), menjelaskan bahwa pemerintah tidak berniat menghapus prodi humaniora, tetapi ingin melakukan perubahan metode pengajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman.
Budiman menyatakan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi dapat bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Ia menekankan bahwa penyesuaian kurikulum tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di era digital.
Penyesuaian Kurikulum dengan Teknologi AI
Dalam diskusi tersebut, Budiman menyampaikan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan mata kuliah Artificial Intelligence (AI) ke dalam berbagai prodi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Ia memberikan contoh, misalnya, di bidang jurnalisme. AI sudah mulai memengaruhi cara pembuatan berita, bahkan bisa membuat artikel dan analisis sendiri. Budiman mengatakan bahwa jurusan jurnalistik tidak akan dihapus, tetapi akan diubah menjadi “AI plus Jurnalistik” agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi.
Beberapa prodi lain seperti Sastra, Manajemen, Hukum, Psikologi, hingga Filsafat juga akan diintegrasikan dengan AI. Budiman menilai bahwa pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki kemampuan berpikir kritis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tuntutan masa depan.
Risiko Jika Tidak Beradaptasi
Budiman menegaskan bahwa jika perguruan tinggi tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi, lulusan sarjana bisa menjadi “orang miskin baru yang cerdas” atau pengangguran terdidik. Ia mencontohkan, lulusan jurusan Keuangan, Ekonomi, atau Manajemen bisa saja tidak diterima oleh perusahaan karena sudah menggunakan agentic AI yang lebih efisien.
“Bayangkan sudah kuliah Finance, Ekonomi, Manajemen, tapi perusahaan tidak merekrut, karena sudah pakai agentic AI yang lebih maju,” ujar Budiman.
Ia memperingatkan bahwa jika tidak ada penyesuaian, akan terjadi ledakan sosial akibat jumlah pengangguran yang meningkat. Budiman menegaskan bahwa pemerintah harus segera merancang strategi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang siap bekerja di era digital.
Wacana Penutupan Prodi yang Tidak Relevan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Kemendiktisaintek), Prof. Badri Munir Sukoco, juga menyampaikan wacana untuk menutup prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Ia menyatakan bahwa prodi yang ada di universitas di Indonesia akan dipilah-pilah, atau bahkan ditutup, demi meningkatkan relevansi pendidikan tinggi.
Badri menekankan bahwa penyesuaian ini diperlukan agar lulusan perguruan tinggi bisa membantu mewujudkan bonus demografi Indonesia. Namun, ia juga menyadari bahwa saat ini banyak prodi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Contohnya, prodi kependidikan atau keguruan mendominasi data statistik pendidikan tinggi, meskipun jumlah lowongan guru hanya sekitar 20.000 per tahun. Ini berarti banyak lulusan kependidikan tidak memiliki pekerjaan.
Masa Depan Pendidikan Tinggi
Menurut Badri, pendidikan tinggi saat ini cenderung mengikuti market driven strategy, yaitu membuka prodi yang sedang tren, tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan menyusun prodi yang dibutuhkan di masa depan, berdasarkan kajian-kajian program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
Selain itu, Badri menyampaikan bahwa pada tahun 2028, Indonesia bisa mengalami kelebihan pasokan dokter, terutama jika terjadi maldistribusi di berbagai daerah. Ia menilai bahwa penyesuaian prodi sangat penting untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi bisa berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Kesimpulan
Perubahan dalam sistem pendidikan tinggi merupakan langkah penting untuk menghadapi tantangan di era digital. Meskipun beberapa prodi dianggap tidak relevan, pemerintah tidak berniat menghapusnya, melainkan melakukan penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan masa depan. Dengan integrasi AI dan penyesuaian prodi, diharapkan lulusan perguruan tinggi bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.
