Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang Berbeda dengan Fakta di Lapangan
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi perhatian setelah menyampaikan pernyataan mengenai operasi militer terhadap Iran. Ia sesumbar bahwa Washington telah berhasil membuat Iran kalah secara militer. Namun, klaim tersebut justru bertentangan dengan situasi di lapangan.
Di tengah klaim kemenangan AS, ancaman dari Iran semakin meningkat, terutama melalui potensi sabotase kabel bawah laut. Kabel-kabel ini berada di Selat Hormuz dan Laut Merah, yang merupakan tulang punggung internet global. Jika terjadi kerusakan, dampaknya bisa sangat signifikan, termasuk gangguan pada transaksi keuangan, layanan komunikasi, hingga sistem jaringan listrik.
Lebih dari 99 persen lalu lintas data internasional mengalir melalui kabel bawah laut. Hal ini menjadikannya infrastruktur penting yang sangat rentan terhadap serangan. Ancaman ini bukan sekadar teori. Pada September 2025, sejumlah kabel bawah laut di Laut Merah mengalami kerusakan besar yang menyebabkan gangguan internet di beberapa negara Timur Tengah.
Trump dalam wawancara dengan jurnalis investigasi Sharyl Attkisson menyatakan bahwa Amerika Serikat sudah menghantam sekitar 70 persen target militer Iran. Namun, ia juga mengakui bahwa masih ada target lain yang bisa diserang. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Iran “sudah kalah secara militer”.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Iran tidak sepenuhnya kalah. Negara tersebut memiliki kemampuan untuk melumpuhkan sistem digital dunia tanpa harus bertempur secara terbuka. Dengan posisi geografis yang strategis, Iran mampu menggunakan perang asimetris untuk menekan lawan melalui jalur ekonomi dan infrastruktur global.
Ancaman dari Bawah Laut
Kabel bawah laut yang menjadi tulang punggung internet global menjadi titik rentan dalam konflik terbaru di Teluk Persia. Lebih dari 20 kabel utama melintasi Selat Hormuz dan Laut Merah, termasuk sistem kabel AAE-1, FALCON, dan GBI. Gangguan terhadap kabel-kabel ini dapat memperlambat internet dari Mumbai hingga Frankfurt, menghambat transaksi perbankan internasional, serta mengganggu layanan rumah sakit dan maskapai penerbangan.
Ancaman ini tidak hanya teori. Pada Februari 2024, kabel bawah laut di Laut Merah sempat terputus. Amerika Serikat menuduh kelompok Houthi di Yaman—sekutu Iran—berada di balik insiden tersebut, meskipun tuduhan itu dibantah.
Para analis menilai bahwa inilah titik paling rentan dalam konflik terbaru. Di saat Trump berbicara tentang kemenangan militer, dunia justru menghadapi risiko baru berupa lumpuhnya sistem digital global akibat perang di bawah laut. Hingga kini belum ada mekanisme internasional yang benar-benar kuat untuk melindungi kabel bawah laut dari sabotase.
Sekutu AS Makin Terjepit
Sejak Iran menutup Selat Hormuz bagi kapal-kapal musuh, ekonomi negara-negara Teluk Persia terpaksa masuk ke mode darurat karena ekspor energi macet dan sektor pariwisata lesu. Beberapa negara Teluk masih bisa mengandalkan dana cadangan negara atau meminjam uang untuk bertahan. Namun, Bahrain tidak punya keduanya.
Bahrain memiliki dana cadangan terlemah di Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan salah satu negara dengan utang terbanyak di dunia. Mereka pernah butuh dana talangan pada 2018 dan bergantung pada intervensi militer Arab Saudi untuk memadamkan pemberontakan tahun 2011.
Meski Bahrain mengikatkan diri erat dengan Barat, saat pengaruh Barat mulai memudar dan Arab Saudi mulai mengambil langkah yang lebih mandiri, Bahrain mungkin akan merasa semakin sendirian.
Kesulitan Sebelum Perang
Bahkan sebelum Selat Hormuz ditutup, Bahrain sudah dalam masalah. Cadangan minyaknya kecil, hanya 125 juta barel, jauh dibanding Qatar yang punya 25 miliar barel. Minyak menyumbang 60 persen pendapatan pemerintah Bahrain. Masalah politik juga sudah lama ada. Saat pemberontakan Arab Spring 2011, kerajaan menghadapi protes besar dari warga yang marah karena diskriminasi.
Ketika harga minyak turun, Bahrain kehabisan uang. Karena tidak mau ada kerusuhan lagi di wilayah tetangga mereka, Kuwait, Arab Saudi, dan UEA memberikan bantuan dana sebesar $10 miliar pada 2018. Bahrain berjanji akan memperbaiki keuangan mereka, namun nyatanya tidak banyak yang berubah. Defisit anggaran dan utang mereka tetap menjadi salah satu yang terburuk di dunia.
Bertaruh pada Washington dan Tel Aviv
Demi menarik investasi, Bahrain memilih bergabung ke kubu Barat. Sejak 2005, mereka mulai membuka hubungan dengan AS dan Israel. Puncaknya pada 2020, mereka resmi mengakui Israel melalui Abraham Accords, diikuti dengan perjanjian keamanan pada tahun-tahun berikutnya.
Ketergantungan Bahrain pada jaringan keamanan yang didukung Barat semakin terlihat baru-baru ini, ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Manama pada 5 Mei untuk mengusulkan kerja sama drone dan pertahanan melawan serangan Iran. Kunjungan tersebut mencerminkan kerajaan yang semakin bergantung pada mitra keamanan eksternal, bahkan ketika kawasan di sekitarnya bergerak ke arah yang berbeda.
Guncangan Hormuz
Sebagai tanggapan terhadap agresi Amerika dan Israel, Iran merebut kendali Selat Hormuz, melarang kapal-kapal musuh untuk menyeberang, termasuk dari negara-negara GCC Bahrain, Kuwait, Qatar, UEA, dan Arab Saudi.
Arab Saudi dapat mengirimkan beberapa ekspor melalui Laut Merah. Hingga baru-baru ini, UEA dapat menggunakan jalur pipanya untuk mengekspor langsung ke Samudra Hindia. Namun Bahrain, Kuwait, dan Qatar tidak seberuntung itu. Kuwait dan Qatar tidak memiliki jalur pipa signifikan yang terhubung ke Arab Saudi.
Ketiga negara tersebut juga mengalami kerusakan pada infrastruktur energi. Kuwait baru-baru ini melaporkan ekspor minyak pada bulan April sebesar nol barel, dengan data serupa diperkirakan untuk Bahrain dan Qatar. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2026 untuk Bahrain, Qatar, dan Kuwait.
Penurunan Bahrain sebesar 0,5 persen mungkin tampak kecil, tetapi ada beberapa catatan penting. Pertama, selain selama pandemi COVID-19, ini akan menjadi kontraksi ekonomi pertama dalam lebih dari 30 tahun. Sejak perang dimulai, Bahrain menjadi negara GCC pertama yang peringkat kreditnya diturunkan oleh Moody’s. Karena khawatir tidak memiliki cadangan devisa yang cukup, Bahrain melakukan pertukaran mata uang dengan UEA. Namun, Abu Dhabi juga mempertimbangkan kesepakatan serupa dengan Washington, yang menunjukkan bahwa Dirham UEA tidak seberharga yang diyakini Bahrain.
