Infomalangraya.net.CO.ID, JAKARTA — Perluasan penggunaan teknologi pengawasan berbasis kecerdasan buatan di Amerika Serikat mulai memicu kekhawatiran serius mengenai privasi warga. Mantan Direktur Kebijakan AI Pentagon Mark Beall memperingatkan, tanpa aturan yang ketat dan pengawasan hukum, teknologi tersebut berpotensi mendorong AS menuju model “negara pengawasan seperti China”.
Peringatan itu disampaikan Beall ketika membahas penggunaan kamera pengawas berbasis AI, termasuk perangkat Flock yang banyak dipakai aparat penegak hukum untuk membaca dan merekam pelat nomor kendaraan.
“Kita harus berhati-hati agar tidak bergerak terlalu jauh ke arah sebaliknya dan menciptakan negara pengawasan seperti China. Inilah yang pada akhirnya dimungkinkan oleh kemampuan AI, dan bahkan sedang terjadi sekarang,” kata Beall kepada Fox News dalam program “Saturday in America”.
Flock cameras merupakan perangkat pembaca pelat nomor otomatis yang dapat merekam data kendaraan dan membantu aparat menelusuri pergerakan mobil dalam penyelidikan kriminal. Teknologi itu dipandang berguna dalam penegakan hukum, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh pemerintah boleh melacak aktivitas warga.
Di sejumlah komunitas, penolakan terhadap kamera pengawasan tersebut bahkan mulai terlihat secara terbuka. Ada warga yang merusak tiang kamera, sementara tanda-tanda penolakan yang menghalangi lensa pengawasan beredar luas di media sosial.
Beall mengakui manfaat teknologi itu bagi aparat. Namun, ia menilai keberadaan manfaat tersebut tidak boleh menghapus kebutuhan akan perlindungan hak konstitusional warga.
Menurutnya, jalan tengah perlu ditempuh melalui aturan penggunaan yang jelas, pembatasan akses data, serta pengawasan pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan.
“Sulit menyampaikan pesan kompromi kepada rakyat Amerika, terutama ketika menyangkut perlindungan konstitusional kita,” kata Beall.
Ia menilai persoalan tersebut mencerminkan tantangan lebih luas dalam penggunaan kecerdasan buatan. Potensi inovasi AI sangat besar, tetapi risiko terhadap privasi juga ikut meningkat ketika kemampuan analisis, pelacakan, dan pemrosesan data menjadi semakin canggih.
“Saya kira apa yang kita lihat secara menyeluruh dalam kecerdasan buatan adalah potensi inovasinya yang luar biasa besar. Namun, dalam semua kasus penggunaan yang berbeda ini, termasuk kamera Flock, yang benar-benar kita perlukan adalah pagar pembatas yang kuat dan kebijakan yang tegas,” ujarnya.
Beall menekankan bahwa kebijakan tersebut dibutuhkan agar perkembangan teknologi tidak mengikis prinsip-prinsip dasar perlindungan kebebasan sipil di Amerika Serikat.
Kekhawatiran serupa tidak hanya datang dari mantan pejabat Pentagon. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat maupun Republik juga mulai menyerukan pembatasan terhadap teknologi pengawasan berbasis AI.
Senator Bernie Sanders dari Vermont bahkan mengusulkan pelarangan teknologi tersebut secara menyeluruh. Sementara anggota DPR dari Tennessee Tim Burchett mendorong pemangkasan pendanaan federal untuk pemasangan kamera serupa di tingkat lokal.
Florida Mulai Melawan
Perdebatan semakin tajam setelah pemerintah Florida memerintahkan pencopotan pembaca pelat nomor kendaraan dari sejumlah jalan raya negara bagian. Pejabat transportasi menyebut kekhawatiran privasi dan laporan penyalahgunaan sebagai alasan utama.
Gubernur Florida Ron DeSantis juga mengkritik keras penggunaan kamera tersebut.
“Jika Anda ingin masuk ke mobil dan pergi ke Buc-ee’s di St. Augustine, sebenarnya bukan urusan pemerintah Anda melakukan itu, bukan?” kata DeSantis dalam konferensi pers.
Ia kemudian memperingatkan bahaya perluasan pelacakan digital yang tidak terkendali.
“Yang tidak kami inginkan di negara bagian Florida adalah adanya negara pengawasan digital berbasis AI, tempat segala sesuatu yang kita lakukan dilacak setiap saat,” ujarnya.
DeSantis mengakui teknologi tersebut dalam sejumlah kasus dapat membantu aparat. Namun, ia mempertanyakan siapa yang menyimpan data, berapa lama informasi itu disimpan, dan ke mana data warga pada akhirnya mengalir.
“Mereka mengklaim perusahaan-perusahaan itu tidak akan menyalahgunakannya, tetapi tidak ada yang mengawasi hal tersebut,” kata DeSantis.
Ia juga menyoroti nilai ekonomi dari data pribadi. Menurutnya, potensi komersialisasi data warga bisa jauh lebih besar daripada sekadar keuntungan menjual perangkat kamera.
“Saya tahu Anda bisa menghasilkan uang dengan menjual kamera, tetapi Anda bisa menghasilkan jauh lebih banyak uang jika dapat menjual data masyarakat,” ujarnya.
Perusahaan Minta Kompromi
Flock Safety sendiri sebelumnya menyatakan keamanan dan privasi tidak seharusnya dipertentangkan secara mutlak.
CEO Flock Safety Garrett Langley mengatakan kedua kepentingan tersebut harus diseimbangkan.
“Ketika orang hanya berbicara tentang salah satu dari dua hal ini, privasi atau keamanan, mereka memprioritaskan hal yang keliru,” kata Langley kepada Fox News pada Agustus.
“Apa yang harus kita prioritaskan sebagai sebuah negara adalah kompromi. Bagaimana kita mendapatkan keamanan sekaligus menyeimbangkannya dengan privasi?” lanjutnya.
Langley mengatakan perusahaan mendukung pembatasan penyimpanan data selama tujuh hari serta mekanisme pertanggungjawaban bagi pengguna yang menyalahgunakan sistem.
Ia juga mengakui bahwa pengaturan penggunaan teknologi pengawasan masih tertinggal dibanding laju inovasinya.
“Saat ini, terlalu sering terjadi bahwa pada Flock maupun teknologi lainnya, tidak ada regulasi. Tidak ada akuntabilitas, dan kami menilai itu salah,” katanya.
Menurut Langley, perusahaan telah menerapkan perubahan yang mewajibkan audit serta penggunaan perangkat pendukung audit untuk mendeteksi pola penggunaan yang tidak normal.
Ia menyerukan regulator negara bagian agar tidak hanya berfokus pada pelarangan teknologi, tetapi juga pada peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Perdebatan ini menunjukkan tantangan besar yang sedang dihadapi Amerika Serikat dalam era AI. Di satu sisi, teknologi pengawasan dapat mempercepat penyelidikan kriminal dan meningkatkan kemampuan aparat. Di sisi lain, tanpa batasan yang kuat, alat yang sama dapat membuka jalan menuju sistem pelacakan warga yang jauh lebih luas.
Peringatan Beall karena itu menempatkan persoalan tersebut bukan sekadar sebagai isu teknologi, melainkan sebagai pertarungan mengenai batas kekuasaan negara terhadap kehidupan pribadi warga.
