Infomalangraya.net – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai memberlakukan tarif hingga 100 persen terhadap pesawat nirawak (drone) impor pada Kamis (3/9/2026).
Kebijakan tersebut menyasar drone dan sejumlah komponennya. Menurut Gedung Putih, langkah ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan AS terhadap produk asing, terutama drone buatan China.
Kebijakan ini juga disebut untuk memperkuat rantai pasok drone dalam negeri.
Tarif baru ini tidak berlaku merata ke semua drone. Pengenaan akan berbeda tergantung spesifikasi dan produsen.
Tarif tertinggi 100 persen berlaku untuk drone dengan berat lepas landas lebih dari 25 kilogram atau yang memiliki kemampuan pencitraan termal (thermal imaging). Tarif yang sama juga berlaku untuk stasiun docking dan sejumlah komponen tertentu.
Sementara itu, drone berukuran lebih kecil dikenai tarif 25 persen.
Selain itu, produk dari sejumlah negara sekutu AS, tarifnya lebih rendah. Drone buatan Inggris dikenai tarif 10 persen, sedangkan produk dari Uni Eropa, Jepang, Liechtenstein, Korea Selatan, Swiss, dan Taiwan dikenai tarif 15 persen.
Drone dan komponen yang dikategorikan tidak sensitif, termasuk yang tidak memiliki kemampuan pencitraan termal, juga akan dikenai tarif 25 persen. Namun, tarif untuk kategori ini baru mulai berlaku pada 9 Februari 2027.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi ketergantungan AS terhadap drone buatan China. Pasalnya, industri drone global saat ini masih sangat didominasi perusahaan China, terutama DJI.
China masih dominasi pasar drone
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah AS menyebut impor drone dan komponennya sebagai salah satu ancaman terhadap keamanan nasional.
Menurut Washington, ketergantungan terhadap drone dan komponen buatan China dapat membuat militer serta infrastruktur penting AS rentan terhadap gangguan, spionase, hingga kerugian di medan perang.
Drone sendiri semakin banyak digunakan untuk peperangan dan pengawasan. Perang di Ukraina menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi tersebut telah menjadi bagian penting dalam operasi di medan perang.
Perusahaan China DJI menjadi pemain terbesar dalam industri tersebut. Melansir Euronews, DJI menguasai lebih dari dua pertiga pasar drone global dalam beberapa tahun terakhir. DJI diperkirakan memproduksi lebih dari 70 persen drone komersial dunia.
Perusahaan yang didirikan pada 2006 ini, telah menjadi pemasok utama drone di pasar global. Diprediksi, lebih dari 70 persen drone komersial dunia adalah buatan DJI.
Di AS, produk DJI juga digunakan bukan hanya untuk kebutuhan konsumen, tetapi untuk berbagai kegiatan penegakan hukum dan keselamatan publik.
DJI sendiri telah masuk dalam daftar perusahaan China yang disebut memiliki keterkaitan dengan militer China sejak 2022.
Perusahaan tersebut kemudian menghadapi pembatasan akses terhadap teknologi AS dan telah berupaya menentang pencantuman namanya dalam daftar tersebut.
China menolak kebijakan tarif Trump
Juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan tarif tersebut akan mengganggu rantai pasok drone global dan merusak lingkungan pasar yang adil serta kompetitif.
Tarif dikhawatirkan berdampak ke keselamatan publik
Di sisi lain, kebijakan tarif tersebut mendapat kritik di dalam AS.
Sejumlah pihak khawatir kenaikan harga akibat tarif justru akan menyulitkan lembaga penegak hukum, pemadam kebakaran, dan layanan keselamatan publik yang menggunakan drone.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah drone dengan kamera termal.
Sebab, teknologi tersebut digunakan untuk mencari orang hilang, memantau kebakaran hutan, membantu operasi polisi dan penyelamatan, serta melakukan tugas di lingkungan yang memiliki risiko bagi petugas.
Scott Mlakar, kepala unit yang terdiri dari petugas polisi dan pemadam kebakaran di wilayah Cleveland, mengatakan tarif tersebut berpotensi membuat harga drone termal terlalu mahal bagi komunitas yang paling membutuhkannya.
Kekhawatiran serupa datang dari Jason Lee, petugas kepolisian Texas yang mengelola program drone di departemennya.
Lee mengatakan saat ini belum ada drone produksi AS yang secara ekonomi dapat menggantikan DJI.
Ia juga menyebut lebih dari 80 persen program drone penegakan hukum tingkat negara bagian dan lokal yang disurvei pada 2024 menggunakan drone DJI.
Menurut Lee, penggunaan DJI bukan karena lembaga penegak hukum membutuhkan perangkat militer, melainkan karena drone tersebut menawarkan kombinasi kemampuan, keandalan, kemudahan penggunaan, dan harga yang dapat dijangkau pemerintah daerah.
Tarif juga dikhawatirkan meningkatkan biaya perawatan drone yang sudah dibeli. Pasalnya, komponen untuk perbaikan drone impor ikut terdampak kebijakan tarif.
Dampak kebijakan ini dinilai tidak terbatas pada lembaga penegak hukum.
Drone juga digunakan fotografer profesional, petani, pekerja konstruksi, penghobi, hingga perusahaan energi.
American Gas Association (AGA), yang mewakili kelompok energi yang melayani sekitar 74 juta rumah di AS, mengatakan anggotanya menggunakan drone seberat 55 pon atau sekitar 25 kilogram yang dilengkapi pencitraan termal dan LiDAR.
Drone tersebut digunakan untuk pengelolaan vegetasi, inspeksi jaringan pipa, respons keamanan, hingga pemulihan setelah bencana.
AGA menilai AS perlu memberikan waktu setidaknya dua tahun bagi pengguna untuk beralih dari drone China. Tujuannya agar perubahan tersebut tidak mengganggu infrastruktur penting.
Kekhawatiran lain muncul dari rencana Federal Communications Commission (FCC) untuk mengklasifikasikan ulang sejumlah teknologi drone sebagai perangkat berstandar militer.
Jika diterapkan, kebijakan tersebut dapat membatasi lebih banyak jenis drone yang sebenarnya digunakan untuk keperluan sipil.
Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah Light Detection and Ranging (LiDAR). Sensor ini digunakan untuk navigasi dan mencegah tabrakan.
David Hood, pejabat yang mengoordinasikan program drone sebuah kota, meminta FCC tidak memasukkan drone dengan sensor LiDAR ke dalam kategori perangkat militer.
Menurut Hood, pelarangan terhadap drone LiDAR justru dapat mendorong operator menggunakan pesawat dengan kemampuan pencegahan tabrakan yang lebih rendah.
Kondisi itu berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan saat drone digunakan di wilayah berpenduduk, sebagaimana KompasTekno rangkum dari Euronews dan Ars Technica.
