Wali Kota Madiun Tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk Pemeriksaan Lanjutan
Wali Kota Madiun, Maidi, telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Ia hadir setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Senin (19/1/2026). Dalam pernyataannya, Maidi meminta doa dari masyarakat dan awak media agar selalu sehat.
Maidi juga menyampaikan bahwa ia tidak akan pernah lelah dalam membangun Kota Madiun. Hal ini disampaikannya saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, setelah menghadapi OTT yang menjeratnya bersama sejumlah orang lainnya. Ia menegaskan bahwa meskipun ada kekurangan, ia berharap masyarakat memberinya doa agar tetap sehat dan bisa terus berkontribusi bagi kota.
Rombongan Tiba di Gedung Merah Putih KPK
Berdasarkan pantauan dari sumber terpercaya, Maidi tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam pukul 22.34. Ia mengenakan kemeja dan jaket biru, topi hitam, serta celana panjang hitam. Selain Maidi, ada delapan orang lainnya yang ikut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka adalah sebagian dari total 15 orang yang ditangkap dalam OTT di Kota Madiun hari ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa uang ratusan juta rupiah juga turut disita dari OTT tersebut. Menurut Budi, dugaan kasus yang terjadi terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun.
Dulu Berprestasi Kini Ditangkap
Ironisnya, Maidi yang kini terjaring dalam OTT KPK, dulu pernah menerima penghargaan dari KPK. Penghargaan tersebut diberikan pada periode pertama jabatannya sebagai Wali Kota Madiun, yakni 2019-2024. Pada tahun 2022 silam, Kota Madiun berhasil meraih penghargaan kota dengan penilaian integritas terbaik yang diberikan oleh KPK.
Namun, semua berubah ketika masuk periode kedua jabatannya sebagai Wali Kota Madiun, yaitu 2025-2030. Dalam periode ini, Maidi dikabarkan terjaring dalam OTT KPK yang digelar pada awal tahun 2026.
Terjerat OTT KPK, Kasus Terkait Dugaan Korupsi Fee Proyek dan Dana CSR
Kurang dari satu tahun setelah dilantik sebagai Wali Kota Madiun periode 2025-2030, Maidi dikabarkan terjaring dalam OTT yang digelar KPK. Operasi senyap tersebut dilaporkan sudah berlangsung sejak Minggu malam (18/1/2026) hingga Senin (19/1/2026).
Maidi disebut-sebut menjadi pihak utama yang terjaring dalam OTT KPK kedua pada awal 2026 ini. Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap pejabat pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, serta menggeledah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI.
Ke-15 Orang Diamankan dalam OTT
Ke-15 orang tersebut diamankan dalam OTT dugaan kasus rasuah terkait fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun. Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menyatakan bahwa 9 dari 15 orang tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun, Maidi.
Dalam operasi ini, tim KPK menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Para pihak yang diamankan dikabarkan masih menjalani pemeriksaan intensif di lokasi setempat di Madiun.
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan, apakah akan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atau tidak.
Madiun Raih SPI 2022: Kota dengan Penilaian Integritas Terbaik Versi KPK
Pada periode pertama Maidi menjabat sebagai Wali Kota Madiun, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun sukses meraih hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 terbaik nasional untuk kategori pemerintah kota. SPI sendiri adalah survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya dalam pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD).
Survei tersebut juga merupakan inisiatif KPK untuk mengukur integritas lembaga publik maupun pemerintahan. Untuk SPI 2022, Kota Madiun mendapat nilai SPI 83.00 sehingga berhak mendapatkan piagam penghargaan. Piagam penghargaan SPI 2022 untuk Pemkot Madiun diserahkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada Wali Kota Madiun Maidi, di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Setelah menerima penghargaan, Maidi mengungkapkan rasa syukurnya karena kerja keras Pemkot Madiun dan jajaran terkait dalam memberantas korupsi berhasil. Ia menyebut, diperlukan upaya untuk membenahi dari dalam (internal) atau dari sisi pemerintah untuk mewujudkan Kota Madiun yang bersih dan berwibawa.
Survei SPI 2022 Dilaksanakan KPK Mulai Juli Hingga Oktober 2022
Berikut rincian peraih penghargaan SPI 2022:
- Kategori Pemerintah Kota: Pemerintah Kota Madiun dengan nilai 83.00
- Kategori Pemerintah Kabupaten: Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan nilai 88,33
- Kategori Pemerintah Provinsi: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan nilai 78,82
- Kategori Kementerian: Kementerian Sekretariat Negara RI dengan nilai 85,48
- Kategori Lembaga: Bank Indonesia dengan nilai 87,28
Keberhasilan Pemkot Madiun meraih SPI 2022 terbaik nasional, memperlihatkan bahwa Maidi giat memberantas korupsi. Bahkan, pemberantasan korupsi menjadi bagian dari salah satu visi Wali Kota Maidi dalam memimpin Kota Madiun pada periode 2019-2024 lalu, yakni terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa menuju masyarakat sejahtera.
