Sejumlah pejabat tinggi di sektor jasa keuangan Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya, menandai perubahan signifikan dalam dinamika regulasi pasar modal. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengumumkan pengunduran dirinya secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengunduran ini akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).
OJK menyatakan bahwa proses pengunduran diri tidak akan memengaruhi tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Dewan Komisioner sementara waktu akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku, guna memastikan keberlanjutan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri.
Pengunduran diri Mirza terjadi hanya dua jam setelah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan dua pejabat lainnya juga mengajukan pengunduran diri. Hal ini terjadi usai adanya gelombang perubahan di sektor keuangan, termasuk mundurnya Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Kini, lima petinggi regulator industri jasa keuangan telah mengundurkan diri, menunjukkan adanya pergeseran besar dalam struktur kepemimpinan.
Menurut analisis ekonomi Ibrahim Assuaibi, pengunduran diri para pejabat tersebut diduga ada intervensi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menilai, posisi kosong yang terbuka akan diisi oleh orang-orang dekat Presiden. “Sepertinya akan diganti dengan orang-orang Prabowo,” ujarnya.
Peristiwa ini terjadi di tengah situasi yang tidak stabil di pasar modal Indonesia. Beberapa hari sebelumnya, Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan re-balancing saham Indonesia, terkait masalah free float. Hal ini memicu penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), bahkan melampaui ambang batas 8 persen, sehingga memicu pembekuan perdagangan sementara pada Rabu dan Kamis, 28 dan 29 Januari 2026.
Pada Jumat pagi, 30 Januari 2026, Direktur Utama BEI Iman Rachman secara mengejutkan mengundurkan diri. Iman menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar yang sedang guncang. Tak lama kemudian, pada malam hari, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga menyusul mengajukan pengunduran diri. Ia bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) OJK I. B. Aditya Jayaantara turut mengundurkan diri.
Kabar pengunduran diri Mahendra dan Inarno disampaikan melalui press release OJK yang dibagikan ke awak media. OJK menegaskan bahwa pengunduran diri dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan akan diproses sesuai mekanisme undang-undang. Pengunduran diri ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung langkah pemulihan yang diperlukan.
OJK tetap berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas. Proses pengunduran diri para pejabat tidak akan mengganggu fungsi dan kewenangan OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator sektor keuangan.
