Janji Beasiswa untuk Siswa Miskin di Jawa Barat
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, telah menyampaikan janji beasiswa bagi siswa miskin yang menjadi topik perbincangan hangat. Meskipun demikian, kebijakan ini masih dalam proses penganggaran dan belum sepenuhnya terealisasi.
Proses Penganggaran yang Masih Dalam Tungguan
Menurut Dedi Mulyadi, pihaknya belum dapat mengambil langkah lebih lanjut karena masih menunggu data jumlah siswa kelas 1 yang akan masuk ke sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027. Ia menjelaskan bahwa proses penganggaran beasiswa ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya data yang akurat.
“Kita belum bisa mendapatkan update data berapa kelas 1 di sekolah swasta yang tidak mampu pada tahun ajaran 2026/2027. Jadi uang itu belum muncul karena kita belum ada data untuk siswa di dapodik yang baru,” jelas Dedi Mulyadi.
Ia juga menyatakan bahwa beasiswa tersebut akan diberikan kepada siswa kelas 1 yang bersekolah di SMA/SMK swasta. Namun, anggaran untuk program ini akan diambil dari pergeseran di APBD 2026.
Kebijakan Anggaran yang Masih Diperdebatkan
Di sisi lain, Komisi V DPRD Jawa Barat menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi belum menganggarkan beasiswa untuk anak miskin dalam APBD 2026. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi, Yomanius Untung, saat memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar di Gedung DPRD Jabar.
Komisi V menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran Pemprov Jabar terhadap pendidikan, khususnya siswa miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1. Mereka meminta Pemprov Jabar melakukan pergeseran APBD murni 2026 agar alokasi beasiswa bagi siswa miskin terpenuhi.
“Jadi, data terakhir ada Rp150 miliar alokasi untuk beasiswa operasional, dan ada sekitar Rp68 miliar yang dialokasikan untuk beasiswa personal, yang untuk keluarga miskin ekstrim. Tadi tersampaikan bahwa clear, di APBD murni 2026 itu tidak ada,” kata Yomanius Untung.
Penjelasan Lebih Lanjut tentang Dana Bantuan
Sebelum menyampaikan janji beasiswa, Dedi Mulyadi sempat membantah isu bahwa bantuan dana untuk sekolah swasta dihapus. Ia justru menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan dialihkan menjadi bantuan personal yang lebih tepat sasaran.
“Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan swasta itu tidak dihapus dan tidak dihilangkan. Yang ada adalah dialihkan cara pemberiannya,” jelas Dedi Mulyadi.
APBD dari Pemrov Jabar telah mengalokasikan dana sebesar Rp 218 miliar. Dana tersebut akan menyasar siswa SMA/SMK swasta dari keluarga prasejahtera dalam bentuk beasiswa penuh. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tidak mampu tetap bisa menempuh pendidikan, terutama jika siswa-siswi tersebut ingin bersekolah di swasta.
“Hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa. Masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta digratiskan, atau bayarannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambah Dedi Mulyadi.
