Penjelasan Gubernur Jawa Tengah Terkait Isu Keterlibatan dalam OTT KPK
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara tegas membantah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya hadir bersama Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan bahwa pertemuan dengan Fadia terjadi sehari sebelum OTT berlangsung dan tidak terkait dengan kegiatan tersebut.
Luthfi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari laporan progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan oleh para bupati. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa ia hanya mengetahui adanya OTT melalui media pada pagi hari setelah kejadian tersebut.
Pertemuan dengan Bupati Pekalongan
Ahmad Luthfi membenarkan bahwa Fadia Arafiq pernah datang ke kediamannya pada Senin malam. Namun, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat lain, termasuk Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga. Menurutnya, mereka melaporkan progres MBG di wilayah masing-masing menjelang rapat koordinasi MBG di Pemprov Jawa Tengah.
“Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Anshor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG. Kemudian Bu Fadia minta izin tidak bisa ikut Rakor pada hari Selasa bersama Pak Menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang,” ujar Luthfi.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada informasi tentang OTT saat pertemuan tersebut berlangsung.
Pernyataan KPK
Pernyataan Luthfi diperkuat oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Ia menyatakan bahwa selama operasi berlangsung, tidak ada informasi bahwa Luthfi berada di lokasi OTT. “Selama kami di posko, tidak ada informasi itu. Di posko itu kami komunikasi terus dengan petugas yang di lapangan,” jelas Asep.
KPK sebelumnya telah menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023–2026. “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu FAR (Fadia Arafiq) selaku Bupati Pekalongan periode 2025–2030,” tambah Asep dalam konferensi pers.
Kepala Daerah Harus Jadi Teladan
Luthfi menilai peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah telah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi, termasuk memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan anggota DPRD.
Menurutnya, pejabat publik harus menjadi teladan. “Harus jadi contoh yang baik. Dengan cara apa? Ya birokrasi yang sehat, bersih dan sesuai rule of law,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan yang baik dimulai dari integritas di tingkat tertinggi pemerintahan. “Ikan busuk itu berawal dari kepalanya,” ujarnya.
Profil Singkat Gubernur Jawa Tengah
Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Di Pilgub Jawa Tengah, ia juga sempat didukung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Hubungan keduanya terbina dengan baik sejak Luthfi bertugas sebagai Wakil Kapolres Solo pada tahun 2011. Pada masa itu, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Setelahnya, Luthfi dipromosikan menjadi Kapolres Solo pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, Jokowi telah menjabat presiden.
Setelah bertugas di Solo, Luthfi kemudian mendapat promosi menjadi Analisis Kebijakan Madya Bidang Sosial Budaya Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri pada 2017.
Kehidupan Pribadi
Ahmad Luthfi lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 22 November 1966 dan menganut agama Islam. Ia memiliki istri bernama Nurina Mulkiwati, yang meninggal dunia karena penyakit kanker darah pada November 2019. Setelah kematian istrinya, jenderal bintang dua asal Surabaya itu hingga saat ini diketahui belum menikah lagi.
Ayah Irjen Ahmad Luthfi bernama H. Makali, sedangkan ibunya bernama Hj. Musarofah. Ia juga memiliki dua adik, yaitu Kolonel Inf Zainul Bahar dan AKBP M. Sinwan.
Pendidikan dan Karier
Irjen Ahmad Luthfi adalah salah satu Pati Polri yang bukan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol). Ia merupakan lulusan Sekolah Perwira Militer Sukarela (Sepa Milsuk) tahun 1989. Berbagai pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Selapa Polri (2000), Sespim Polri (2005), Lemhanas PPRA (2017), Diktap Polri (1992), Daspa Serse (1994), dan Dikjur Pa Provos (1995).
Sementara itu, sederet pendidikan umum juga sudah diselesaikan Irjen Luthfi, di antaranya SD (1978), SMP (1981), SMA (1984), S1 (1990), dan S2 (1995).
Perjalanan karier Irjen Ahmad Luthfi sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Meski bukan lulusan Akpol, Ahmad Luthfi membuktikan bahwa dirinya juga bisa menjadi seorang jenderal. Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diemban Luthfi. Ia tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Batang. Kariernya makin moncer setelah ia didapuk menjadi Wadir Intelkam Polda Jateng pada tahun 2010. Pada tahun 2011, jenderal asal Surabaya ini dimutasi menjadi Wakapolresta Surakarta. Empat tahun kemudian, Irjen Ahmad Luthfi diangkat sebagai Kapolresta Surakarta. Setelah itu, ia kembali dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Sosbud Baintelkam Polri pada tahun 2017. Pada tahun 2018, Luthfi kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah. Kala itu, pangkatnya masih Brigadir Jenderal atau Brigjen. Barulah tahun 2020, Ahmad Luthfi berhasil naik pangkat menjadi Irjen dan mengisi kursi jabatan sebagai Kapolda Jateng.
