Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun ada kekhawatiran terkait defisit APBN yang berpotensi melebihi batas 3% terhadap PDB. Program ini, yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp335 triliun, merupakan salah satu program prioritas dengan alokasi dana terbesar di antara berbagai kementerian dan lembaga lainnya.
Beberapa kalangan mengkhawatirkan dampak finansial dari program MBG, terutama dalam situasi gejolak perang yang berpotensi meningkatkan harga minyak dunia dan mendorong kenaikan subsidi BBM. Namun, Presiden Prabowo memandang program ini sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Ia menilai bahwa MBG tidak hanya bertujuan mengatasi masalah gizi dan stunting, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia serta penggerak ekonomi rakyat.
Dalam dialog bersama para tokoh dan jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa program ini tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa uang yang tersedia lebih baik digunakan untuk memberi makan rakyat daripada dikorupsi. “Saya lihat anak-anak yang stunting. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kami ada,” ujarnya.
Selain dampak sosial, Presiden juga menekankan bahwa MBG memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Menurutnya, program ini akan menciptakan hingga 1,5 juta lapangan kerja, termasuk melalui pembukaan 30.000 sampai 31.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. Setiap dapur diperkirakan dapat mempekerjakan hingga 50 orang karyawan. Selain itu, setiap dapur juga akan melibatkan sekitar 5-10 vendor yang menjual telur, wortel, dan sayuran, yang masing-masing mempekerjakan sekitar 5 petani. Dengan demikian, jumlah pekerja yang terlibat bisa mencapai 1,5 juta orang.
Meski begitu, Prabowo mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dalam implementasi program. Namun, ia menegaskan pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melakukan penertiban. “Ada 1.000, lebih 1.000 (dapur) yang sudah kami tutup,” katanya.
Pembiayaan program MBG, menurut Presiden, tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran negara. “Uang kami ada. Tinggal kami organisir, kami kurangi kebocoran,” tegas Prabowo.
Menurut Presiden, kebijakan ini merupakan upaya memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kelompok bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. “Rakyat kami sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita,” pungkasnya.
Kritik dan Peringatan dari Lembaga Ekonomi
Sebelumnya, lembaga kajian ekonomi Indonesia memperkirakan defisit APBN 2026 bisa melebar hingga melampaui ambang batas 3% terhadap PDB. Hal ini berpotensi terjadi akibat dampak perang berkepanjangan terhadap harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Defisit APBN 2026 ditargetkan mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Target ini ditetapkan berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp16.500 per dolar AS dan harga minyak mentah (Indonesian Crude Price) sebesar US$70 per barel.
Dalam kajian terbaru Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, lembaga tersebut melakukan simulasi dampak perang terhadap defisit APBN. Ada tiga asumsi nilai tukar yang digunakan: Rp16.800, Rp17.000, dan Rp18.500 per dolar AS. Sementara itu, empat skenario kenaikan harga minyak juga dipertimbangkan: US$72, US$87, US$105, dan US$130 per barel.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa beban subsidi energi bisa membengkak hingga hampir tiga kali lipat dari angka baseline yaitu Rp210 triliun menjadi Rp656 triliun jika skenario terburuk terjadi. Dalam skenario terburuk, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,13% terhadap PDB.
Core memberikan sepuluh rekomendasi jangka pendek, termasuk menjaga batas defisit tidak melewati 3% dengan meninjau kembali alokasi anggaran program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua program tersebut menyerap anggaran sekitar Rp418 triliun dan menjadi belanja pemerintah pusat yang paling relevan untuk dievaluasi.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) juga memperkirakan defisit APBN 2026 bisa tembus melebihi 3,5% terhadap PDB jika tidak adanya revisi anggaran. Salah satu anggaran yang disoroti adalah MBG, yang mengambil porsi 10,7% dari total belanja pemerintah pusat.
Kurangnya bukti empiris terkait dampak program terhadap perekonomian memperkuat dorongan penyelarasan program untuk menciptakan bantalan fiskal di tengah kondisi yang mendesak.
