Kinerja APBN 2026: Pertumbuhan Ekonomi yang Menjanjikan
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan beberapa poin penting terkait kinerja APBN 2026 dan situasi ekonomi makro yang sedang dihadapi. Isu-isu tentang defisit APBN yang meningkat serta saldo APBN yang menipis sempat menjadi perhatian masyarakat. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih berada pada jalur positif.
Pertumbuhan Ekonomi yang Menggembirakan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,6 persen. Faktor musiman seperti Ramadhan dan Lebaran memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan permintaan rumah tangga. Hal ini turut memengaruhi sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran.
Selain itu, belanja pemerintah juga tumbuh lebih cepat dari biasanya. Pada kuartal I 2026, belanja pemerintah tumbuh sebesar 21,81 persen (yoy) dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26 persen. Strategi percepatan belanja ini patut diapresiasi sebagai langkah untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Indikator Ekonomi yang Menunjukkan Ketahanan
Beberapa indikator ekonomi menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Neraca perdagangan masih dalam kondisi surplus sebesar 5,5 miliar USD selama 71 bulan berturut-turut. Pertumbuhan kredit di perbankan secara umum juga tumbuh positif.
Sementara itu, pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp. 574,9 triliun dengan pertumbuhan 10,5 persen (yoy). Penerimaan pajak sebesar Rp. 394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen (yoy) menjadi salah satu pendorong utama. Selisih kurang bayar dan lebih bayar memberikan surplus kurang bayar sebesar Rp. 13.38 triliun, sehingga pemerintah masih memiliki “tabungan” pajak.
Tantangan di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Meski ada tantangan di PNBP karena penurunan lifting migas dan harga ICP yang rendah, situasi ini akan berbalik di kuartal II 2026 dengan naiknya harga minyak bumi dan operasi migas yang mulai bangkit. Sementara itu, PNBP non migas tumbuh positif.
Realisasi Belanja Negara yang Cepat
Realisasi belanja negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp. 815 triliun, tumbuh 31,4 persen (yoy). Porsi terbesar berasal dari belanja pusat sebesar Rp. 610,3 triliun. Fokus belanja ini digunakan untuk membiayai program prioritas. Meski demikian, pembenahan tata kelola program prioritas tetap diperlukan.
Defisit APBN yang Masih Terkendali
Strategi percepatan belanja ini berdampak pada pelebaran defisit APBN. Defisit mencapai Rp. 240,1 triliun setara 0,93 persen PDB. Namun, porsi ini dinilai masih dalam rentang terkendali. APBN 2026 merencanakan defisit sebesar Rp. 689,1 triliun setara 2,68 persen PDB.
Dengan tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak dan kurs rupiah, pemerintah memilih refocusing anggaran program. Dengan demikian, hingga akhir tahun, defisit APBN diperkirakan lebih rendah dari rencana, yaitu sekitar 2,56 persen PDB setara Rp. 658,3 triliun.
Saldo APBN yang Masih Utuh
Beredarnya kabar bahwa saldo APBN 2026 tinggal 120 triliun tidak sepenuhnya benar. Saldo APBN 2026 berasal dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) APBN 2025 sebesar Rp. 420 triliun. SAL ini masih utuh, hanya sebagian dari jumlah tersebut ditempatkan di bank himbara. Pemerintah juga menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut.
Tantangan di Kuartal II 2026
Pada kuartal II 2026, tantangan memang lebih berat. Harga komoditas naik, tidak ada lagi variabel lebaran, serta ketiadaan low base factor pada kuartal II 2025. Oleh karena itu, pengelolaan APBN harus lebih hati-hati. Menteri Keuangan dan Gubernur BI telah mengaktifkan safe mode dengan kebijakan seperti refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, insentif yield lebih besar untuk penempatan dolar di bank himbara, serta penerbitan panda bond.
Perlu Kebijakan yang Lebih Inovatif
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan fiskal harus memberi insentif dan pembenahan ekosistem agar investasi pada sektor-sektor strategis tumbuh lebih ekspansif. Sebab, jika hanya mengandalkan belanja pemerintah yang proporsinya hanya 6,72 persen terhadap PDB, tentu tidak memadai.
Jika industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan tumbuh, maka kebutuhan penyerapan lapangan kerja di sektor formal akan lebih besar. Dengan demikian, tanggung jawab APBN untuk perlindungan sosial makin ringan.
Program Quick Win untuk Membangkitkan Sektor Produktif
Pemerintah perlu program quick win yang terukur untuk membangkitkan sektor-sektor produktif. Program pintas ini harus memberikan efek multipayernya di tahun ini, namun tetap bagian dari milestone pembangunan jangka panjang.
Dengan dukungan ini, Indonesia dapat menciptakan tambahan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mampu menyerap lapangan kerja di sektor formal lebih banyak, meskipun tekanan eksternal tak menentu.
