Profil Penulis
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
Menteri Perdagangan dan Isu Monopoli Minimarket
Menteri Perdagangan akhirnya memberikan komentar terkait usulan yang diajukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Desa, maupun Menteri Koperasi mengenai perlunya penghentian izin baru bagi minimarket Alfamart dan Indomart. Tawarannya adalah untuk dilakukan kolaborasi antara pemerintah dan dua perusahaan ritel tersebut.
Namun, tawaran kolaborasi ini justru menjadi bukti bahwa Menteri Perdagangan gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator. Ia dianggap lalai dalam menjaga aturan main pasar yang sehat. Pasalnya, tindakan kedua entitas bisnis tersebut melanggar Undang-Undang Anti Monopoli.
Penguasaan pangsa pasar secara monopolistik dilarang oleh UU Anti Monopoli. Namun, kenyataannya, Alfamart dan Indomart telah memperkuas pasar ritel dengan bentuk duopolistik, yang menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat. Seharusnya, Menteri Perdagangan aktif menutup izin usaha mereka, bukan justru mengkompromikan pelanggaran tersebut.
Diketahui bahwa dua perusahaan ritel tersebut sudah berada dalam kondisi monopolistik dan berpotensi membahayakan lingkungan bisnis yang adil. Mereka telah menjadi penentu harga, membunuh industri rumahan skala kecil dan mikro, menciptakan hambatan bagi pemain baru, mengurangi putaran ekonomi lokal, serta menyebabkan banyak kematian warung tradisional.
Perilaku mereka bersifat predatory, yaitu memangsa pemain kecil dan membuat seluruh bisnis ritel berada dalam kuasa mereka dalam menentukan marjin keuntungan. Barang-barang yang dijual juga tidak peduli pada nasib industri rumahan yang penting bagi pergerakan ekonomi rakyat.
Selain itu, mereka mudah mematikan pemain baru yang ingin masuk ke pasar ritel. Putaran uang lokal juga cenderung tersedot ke pusat, seperti Jakarta, bukan berputar di tingkat lokal. Setiap tambahan outlet mereka juga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, karena toko-toko lokal di sekitarnya langsung berguguran.
Di berbagai belahan dunia, usaha ritel jaringan seperti Alfamart dan Indomart dibatasi. Batasan tersebut mencakup zonasi wilayah, jumlah outlet, jam buka, hingga batasan lainnya. Usaha toko non jaringan atau warung tradisional dilindungi agar keluarga-keluarga dapat memanfaatkan usaha tersebut. Bukan dibiarkan liberal dimangsa oleh perusahaan besar yang memiliki modal kuat.
Di beberapa negara, hanya usaha dalam bentuk koperasi konsumen atau toko koperasi yang boleh monopoli. Alasannya adalah karena tujuan koperasi berbeda dari model ritel kapitalis. Koperasi memiliki kepemilikan usaha yang terbuka bagi konsumen, sementara keuntungan dikembalikan kepada konsumen yang juga menjadi pemilik.
Di berbagai negara, koperasi ritel bahkan diberikan insentif seperti pembebasan pajak, kebijakan trade off di bidang logistik, dan lainnya. Contoh nyata adalah Singapura. Di sana, satu perusahaan koperasi ritel NTUC Fair Price (National Trade Union Cooperative) diberikan peluang untuk menopoli hingga menguasai pangsa pasar lebih dari 50 persen, tetapi tetap mendapatkan pembebasan pajak. Alasannya adalah karena koperasi tersebut mengembalikan keuntungan kepada konsumen yang merupakan pemilik koperasi mereka.
Menurut UU Anti Monopoli Pasal 50 dan 51, sebenarnya sudah ada aturan ekspeksi atau pengecualian monopoli bagi koperasi. Namun, aturan ini belum pernah diterapkan. Barang-barang kebutuhan pokok, terutama barang bersubsidi seperti gas melon, pupuk, beras SPHP, dan minyak, selama ini dinikmati oleh pengusaha privat, bukan dilewatkan kepada koperasi konsumen.
Menteri Desa, Menteri Koperasi, dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sebaiknya tidak terkecoh dengan upaya lobby mereka untuk kolaborasi. Justru akan terjadi kooptasi. Mereka sebaiknya menekan Menteri Perdagangan yang telah memihak kepada pengusaha ritel jaringan nasional dan tidak mau menegakkan regulasi. Selain itu, segera dukung perluasan jaringan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diharapkan menjadi pelaku utama ekonomi rakyat.
Presiden juga sebaiknya menertibkan Menteri Perdagangan dan Menteri UMKM yang tidak memihak dan membela kepentingan rakyat. Jika perlu, bubarkan atau ganti komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tidak menunjukkan komitmen untuk membela kepentingan masyarakat. Mereka telah menunjukkan perilaku yang menunjukkan bahwa lobby kekuatan modal bisa mengkooptasi aturan yang seharusnya mereka tegakkan.
Jakarta, 28 Februari 2026
