Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTT pada Tahun 2025
Pimpinan Cabang Kupang Bank Rakyat Indonesia (BRI), Terry Tambun, mengungkapkan dominasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa BRI berhasil menyalurkan hampir Rp2 triliun dalam bentuk KUR untuk segmen mikro yang berada di bawah Rp100 juta.
Rinciannya, sektor nonproduksi menerima sebesar Rp1,041 triliun kepada 30 ribu debitur, sedangkan sektor produksi mendapatkan Rp868 miliar untuk 28 ribu debitur. Secara keseluruhan, total penyaluran KUR mikro mencapai sekitar Rp1,9 triliun dengan komposisi 45 persen dari sektor produksi dan 54 persen dari sektor nonproduksi.
Selain itu, untuk KUR retail dengan plafon antara Rp100 juta hingga Rp500 juta, BRI menyalurkan sekitar Rp349 miliar kepada 1.200 debitur. Secara keseluruhan, penyaluran KUR di NTT pada 2025 hampir mencapai Rp3 triliun, dengan sekitar 70 persen di antaranya disalurkan oleh BRI.
Jaringan dan Sumber Daya BRI di NTT
BRI memiliki jaringan yang luas di NTT, termasuk 13 kantor cabang, lima kantor cabang pembantu, 103 BRI Unit, serta 27 kantor kas dan teras. Di lapangan, BRI juga didukung oleh sekitar 500 tenaga pemasar KUR, termasuk 70 orang di wilayah Kupang.
Terry menyatakan bahwa angka dua triliun bukanlah angka yang fantastis, dan jika memungkinkan, BRI siap menyalurkan hingga tiga triliun. Namun, ia mengakui ada kendala di lapangan yang perlu diperhatikan.
Tantangan dalam Penyaluran KUR
Menurut Terry, tantangan terbesar bukanlah kelayakan usaha, melainkan riwayat kredit debitur yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Di era digital, seluruh data pinjaman, termasuk pembelian melalui paylater maupun pinjaman online dapat terdeteksi.
“Usahanya sudah visible dan layak, tapi saat kami masukkan NIK, semua data terbuka. Ada tunggakan lama, bahkan hanya Rp200 ribu tapi menunggak 360 hari. Secara aturan perbankan kami harus mundur,” katanya.
Terry juga menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang meminjamkan KTP kepada pihak lain untuk pengajuan kredit, sehingga saat mengajukan KUR, muncul catatan pinjaman yang tidak disadari pemilik identitas.
“Kadang nasabah bilang tidak pernah pinjam motor atau mobil, tapi ternyata dulu KTP-nya dipinjamkan. Ini jadi kendala besar,” ujarnya.
Persyaratan dan Regulasi KUR
Ia menegaskan bahwa KUR hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan, sementara plafon Rp100 juta sampai Rp500 juta wajib disertai jaminan. Sesuai regulasi terbaru, sektor produksi nonperdagangan kini dapat mengakses KUR berkali-kali dengan bunga tetap 6 persen, tanpa biaya administrasi dan provisi.
Terry menambahkan, dana KUR berasal dari dana perbankan, sedangkan pemerintah hanya memberikan subsidi bunga. Karena itu, prinsip kehati-hatian tetap dijalankan agar kualitas kredit terjaga.
Literasi dan Edukasi Keuangan
Terry menegaskan bahwa tantangan utama adalah literasi dan edukasi keuangan. Hal kecil seperti tunggakan Rp50 ribu atau Rp100 ribu bisa membuat peluang mendapatkan pembiayaan lebih besar menjadi tertutup.
BRI menargetkan penyaluran KUR di NTT tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun dan optimistis dapat melampaui angka tersebut, sepanjang didukung peningkatan literasi dan disiplin finansial masyarakat.
Peran Pemerintah dan Pengawasan
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, mengingatkan bahwa KUR bukan bantuan gratis dari pemerintah, melainkan kredit yang wajib dikembalikan. “Ini kredit usaha rakyat, jadi harus untuk usaha. Bukan untuk beli mobil atau keperluan konsumtif lainnya. Ini pinjaman yang harus dibayar kembali,” tegasnya.
Pada 2026, Bank NTT mendapat alokasi KUR sebesar Rp350 miliar, termasuk Rp50 miliar untuk pekerja migran. Skema ini dinilai dapat membantu pembiayaan pelatihan, visa, tiket hingga kebutuhan awal pekerja migran di negara tujuan.
Evaluasi dan Kolaborasi
Pengamat Ekonomi Regional Dr. James Adam menilai fungsi pengawasan dan pembinaan KUR belum berjalan optimal. Berdasarkan data yang dipaparkannya, dari sekitar 566 ribu UMKM di NTT, penerima KUR pada 2025 hanya sekitar 65 ribu atau 11 persen.
Ia mendorong kolaborasi antara perbankan dan pemerintah daerah melalui pengawasan bersama serta pembinaan berkelanjutan oleh OPD terkait.
Peran Bank Indonesia dan OJK
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTT, Adidoyo Prakoso, menyoroti kemudahan akses pembiayaan di era digital yang harus diimbangi dengan pemahaman keuangan yang memadai. Ia mengungkapkan, tidak hanya pinjaman online (pinjol) yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), tetapi juga transaksi pembelian pulsa kredit.
“Kadang kita merasa hanya beli pulsa Rp50 ribu atau Rp100 ribu, tapi itu masuk dalam catatan. Saat mengajukan kredit ke perbankan, data itu muncul. Ini yang sering tidak disadari,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata menegaskan KUR tetap merupakan kredit yang wajib dibayar sesuai ketentuan. Ia menyampaikan bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Salah satu skema yang diatur adalah kredit ketahanan pangan bagi petani, di mana pembayaran dapat dilakukan saat panen, tidak harus diangsur setiap bulan.
Komitmen Pemerintah Daerah
Gubernur Melki Laka Lena mengapresiasi PWI NTT yang menggagas diskusi tersebut. Menurutnya, inisiatif ini menunjukkan bahwa pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis pembangunan yang memiliki kepedulian nyata terhadap penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, terus berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan, digitalisasi pemasaran, serta penguatan sinergi dengan lembaga keuangan.
Harapan dari PWI NTT
Ketua PWI NTT, Fery Jahang, berharap diskusi ini memberi manfaat tidak hanya bagi wartawan, tetapi juga masyarakat NTT secara luas, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan.
Ia menambahkan, melalui forum ini, PWI ingin menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dengan pihak perbankan agar tidak ada lagi keraguan dalam mengakses kredit usaha rakyat.
Momentum HPN 2026
Ketua Panitia HPN NTT 2026, Ryan Nong, menjelaskan diskusi publik ini merupakan rangkaian kegiatan puncak dalam peringatan HPN 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
“Sebelumnya kami sudah melakukan beberapa kegiatan berupa bakti sosial bersih kota, donor darah, fun tournament tenis meja, dan puncaknya kita menggelar diskusi publik,” ujarnya.
