Perjalanan Maidi: Dari Penghargaan Integritas KPK ke OTT yang Menjeratnya
Maidi, Wali Kota Madiun, kini menjadi sorotan setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ironisnya, hal ini terjadi hanya beberapa bulan setelah ia menerima penghargaan integritas dari lembaga anti-korupsi tersebut. Perjalanan Maidi menunjukkan perubahan drastis antara dua masa jabatannya sebagai Wali Kota Madiun.
Penghargaan SPI 2022: Bukti Integritas yang Diakui
Pada periode pertama jabatannya sebagai Wali Kota Madiun (2019–2024), Maidi berhasil membawa Kota Madiun meraih penghargaan kota dengan penilaian integritas terbaik versi KPK. Penghargaan tersebut diberikan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022. SPI adalah survei yang digunakan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di berbagai instansi pemerintah.
Pemkot Madiun mendapatkan nilai SPI sebesar 83,00, yang membuatnya layak menerima piagam penghargaan. Piagam tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada Maidi pada Desember 2022. Dalam pidatonya, Maidi menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraih. Ia mengungkapkan bahwa kerja keras seluruh stakeholder dan masyarakat dalam memberantas korupsi membuahkan hasil yang baik.
Perubahan Berawal dari Masa Jabatan Kedua
Perubahan nasib Maidi terjadi ketika ia memasuki masa jabatan kedua sebagai Wali Kota Madiun (2025–2030). Setelah dilantik pada Februari 2025, ia segera terjaring dalam OTT KPK yang digelar pada awal tahun 2026. Operasi ini dilakukan selama tiga hari, yaitu mulai Minggu malam (18/1/2026) hingga Senin (19/1/2026).
Dalam operasi ini, KPK mengamankan sebanyak 15 orang, termasuk Maidi. Dari jumlah tersebut, 9 orang akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, tim KPK juga menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Kasus Terkait Fee Proyek dan Dana CSR
Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, kasus yang ditangani terkait dugaan korupsi fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun. Dugaan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana integritas yang sebelumnya diakui bisa berubah begitu cepat.
Budi menjelaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan, apakah akan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atau tidak.
Daftar Pemenang SPI 2022
Survei SPI 2022 yang dilaksanakan KPK mulai Juli hingga Oktober 2022, menghasilkan beberapa pemenang di berbagai kategori:
- Kategori Pemerintah Kota: Pemerintah Kota Madiun dengan nilai 83,00
- Kategori Pemerintah Kabupaten: Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan nilai 88,33
- Kategori Pemerintah Provinsi: Pemerintah Provinsi Bali dengan nilai 78,82
- Kategori Kementerian: Kementerian Sekretariat Negara RI dengan nilai 85,48
- Kategori Lembaga: Bank Indonesia dengan nilai 87,28
Keberhasilan Pemkot Madiun meraih SPI 2022 terbaik nasional menunjukkan bahwa Maidi giat dalam memberantas korupsi. Bahkan, pemberantasan korupsi menjadi bagian dari visinya dalam memimpin Kota Madiun pada periode 2019–2024, yakni terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa menuju masyarakat sejahtera.
