Ringkasan Berita:
- Bila gangguan di Selat Sunda karena erupsi GAK berlangsung satu hari penuh, economic exposure dapat meningkat hingga kisaran Rp 40 miliar hingga Rp 80 miliar per hari
- Besaran tersebut bergantung pada tingkat pembatasan yang terjadi terhadap penyeberangan, pelayaran, penerbangan dan jaringan jalan.
Infomalangraya.net, Bandar Lampung –Bila gangguan di Selat Sunda karena erupsi GAK berlangsung satu hari penuh, economic exposure dapat meningkat hingga kisaran Rp 80 miliar per hari
Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau tak hanya menjadi persoalan kebencanaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap sistem ekonomi regional Jawa-Sumatera.
Peneliti Ekonomi Regional di Central for Urban and Regional Study (CURS), Erwin Octavianto mengatakan Selat Sunda memiliki posisi strategis sebagai jalur penghubung pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan, perdagangan, pariwisata hingga permukiman di Banten, Lampung dan wilayah Jawa-Sumatera.
Menurut Erwin, gangguan terhadap aktivitas di Selat Sunda dapat menimbulkan efek berantai terhadap rantai pasok dan meningkatkan biaya ekonomi antarwilayah.
“Kerugian yang muncul justru tidak selalu berasal dari kerusakan infrastruktur. Kerugian terbesar dapat muncul dari hilangnya waktu dan produktivitas ekonomi,” kata Erwin, Minggu (6/9/2026).
Ia menjelaskan, apabila aktivitas pelayaran, penyeberangan maupun penerbangan mengalami pembatasan, dampaknya tidak hanya berupa tertundanya perjalanan masyarakat.
Waktu tempuh distribusi barang dapat meningkat, biaya transportasi bertambah, distribusi bahan baku dan kebutuhan pokok terganggu, sementara pelaku usaha harus menanggung biaya logistik yang lebih tinggi.
Erwin mencontohkan, ketika sebuah truk tertahan selama enam jam, kerugian yang timbul bukan hanya tambahan penggunaan bahan bakar.
Ada biaya pengemudi dan kendaraan, keterlambatan bongkar muat, perubahan jadwal kapal, tambahan biaya pergudangan hingga keterlambatan bahan baku masuk ke pabrik.
“Termasuk hilangnya kesempatan kendaraan melakukan perjalanan berikutnya,” ujarnya.
Hal serupa juga terjadi terhadap masyarakat yang perjalanannya tertunda.
Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, menjalankan usaha maupun aktivitas produktif lainnya berubah menjadi kehilangan waktu ekonomi atau economic time loss.
Berdasarkan simulasi awal CURS, dengan mempertimbangkan besarnya arus kendaraan di koridor Merak-Bakauheni, gangguan yang menyebabkan rata-rata keterlambatan sekitar enam jam berpotensi menimbulkan biaya langsung berupa kehilangan waktu, biaya operasi kendaraan dan produktivitas angkutan sekitar Rp6 miliar hingga Rp12 miliar dalam satu hari.
“Setelah memperhitungkan biaya rescheduling, penumpukan barang, tambahan inventory, keterlambatan distribusi dan aktivitas logistik lainnya, beban ekonomi langsung kawasan secara konservatif dapat berkembang menjadi sekitar Rp10 miliar-Rp 20 miliar per hari,” jelas Erwin.
Namun, angka tersebut belum memasukkan kerugian ekonomi lanjutan.
Apabila gangguan berlangsung hingga satu hari penuh, economic exposure secara sederhana dapat meningkat hingga kisaran Rp40 miliar-Rp80 miliar per hari.
Besaran tersebut bergantung pada tingkat pembatasan yang terjadi terhadap penyeberangan, pelayaran, penerbangan dan jaringan jalan.
Erwin menegaskan, angka tersebut bukan merupakan estimasi resmi kerugian akibat bencana.
“Angka tersebut bukan estimasi resmi kerugian bencana, melainkan ilustrasi mengenai besarnya opportunity cost apabila konektivitas Selat Sunda terganggu,” katanya.
Erwin mengatakan, dampak ekonomi yang perlu diwaspadai bukan hanya kerugian langsung di sektor transportasi.
Menurutnya, gangguan konektivitas Selat Sunda dapat menimbulkan second-round effect atau dampak lanjutan terhadap berbagai sektor ekonomi.
Apabila bahan baku terlambat sampai ke kawasan industri, kerugian akan berpindah dari pelabuhan dan jalan menuju sektor produksi dalam bentuk berkurangnya jam operasional pabrik.
Ketika produk terlambat dikirim ke pasar, dampak berikutnya dapat dirasakan sektor perdagangan.
“Ketika pasokan berkurang sementara permintaan tetap, dampaknya kemudian dapat muncul dalam bentuk tekanan harga,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi penting karena Lampung merupakan salah satu pintu utama pergerakan berbagai komoditas dari Sumatera menuju Pulau Jawa.
Di sisi lain, Banten memiliki kawasan industri dan logistik yang memiliki keterkaitan ekonomi langsung dengan Sumatera.
Dengan demikian, gangguan di Selat Sunda berpotensi memberikan multiplier effect negatif terhadap perekonomian kedua wilayah.
Dampaknya dapat merambat mulai dari biaya distribusi, harga barang, aktivitas industri, perdagangan, pariwisata hingga pendapatan masyarakat.
Jika gangguan berlangsung cukup lama, Erwin menilai dampaknya bahkan dapat memengaruhi produktivitas dan daya saing wilayah.
Pemerintah Diminta Perkuat Jalur Alternatif
Karena itu, CURS menilai pemerintah perlu memperkuat ketahanan ekonomi regional atau economic resilience di kawasan Selat Sunda.
Pemerintah dinilai perlu memastikan ketika salah satu jaringan transportasi terganggu, masih terdapat alternatif pergerakan melalui jaringan jalan, pelabuhan, penyeberangan maupun simpul logistik lainnya.
“Prinsip efisiensi tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan. Infrastruktur yang sangat efisien pada kondisi normal tetapi hanya bergantung kepada satu koridor utama dapat menjadi sangat rentan ketika menghadapi bencana,” kata Erwin.
Menurutnya, redundansi jaringan, jalur alternatif dan kapasitas cadangan harus dipandang sebagai bagian dari investasi ekonomi wilayah.
Selain infrastruktur, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap pelaku ekonomi lokal di kawasan pesisir Banten dan Lampung.
Sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, transportasi hingga UMKM dinilai sangat sensitif terhadap perubahan aktivitas masyarakat akibat bencana.
“Mitigasi karenanya tidak hanya diarahkan untuk menjaga keselamatan, tetapi juga menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak berhenti terlalu lama,” ujarnya.
Erwin menilai aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat bahwa bencana alam dapat berkembang menjadi gangguan ekonomi ketika sistem wilayah tidak memiliki ketahanan yang cukup.
Karena itu, risiko bencana perlu semakin kuat diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri serta strategi ekonomi regional.
“Bagi CURS, menjaga Selat Sunda berarti menjaga lebih dari sekadar konektivitas transportasi. Selat Sunda merupakan koridor ekonomi yang menghubungkan dua pulau dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, ketahanan Selat Sunda perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi menjaga rantai pasok, stabilitas biaya logistik, aktivitas produksi, perdagangan serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Jawa-Sumatera.
( Infomalangraya.net/ Dominius Desmantri Barus )
