Pembentukan BUMN Sektor Tekstil dan Garmen
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memproses pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil dan garmen. Proses ini akan langsung ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas industri tekstil nasional.
Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah telah menugaskan satu perusahaan negara untuk membantu penyelesaian kasus PT Sri Rejeki Isman (Sritex), yang baru-baru ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah menilai kegiatan ekonomi Sritex harus tetap berjalan karena perusahaan tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi pakaian dan seragam untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
“Jadi ini sedang proses, kami harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kami harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (19/1).
Rencana Pembentukan BUMN Tekstil
Rencana pembentukan BUMN tekstil pertama kali dikabarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan bahwa rencana ini adalah arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (11/1) lalu.
Menurut Airlangga, pembentukan BUMN tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif dagang Amerika Serikat (AS). Hasil studi mengenai pembentukan BUMN tekstil telah rampung, dan pemerintah akan segera menindaklanjutinya dengan penyusunan peta jalan penguatan industri tekstil dan produk tekstil nasional.
Pemerintah juga menyiapkan pendanaan sebesar US$6 miliar atau setara Rp100,8 triliun untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, serta mendorong peningkatan ekspor sektor tekstil.
“Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil. Tidak menghidupkan (perusahaan tekstil lama),” kata Airlangga dalam acara Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1).
Opsi Pembentukan BUMN Tekstil
Mengenai mekanisme pembentukan BUMN tekstil nantinya, CEO Danantara, Rosan P Roeslani, menyatakan bahwa ada dua opsi yang sedang dikaji. Opsi itu adalah penyaluran kredit atau membangun perusahaan pelat merah baru.
“Tentu kami ada kriteria-kriteria atau parameter-parameter yang harus kami penuhi dalam berinvestasi. Kami masih melihat opsi-opsi dalam kebijakan ini,” ujar Rosan P Roeslani di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis (15/1).
Salah satu opsi yang dimaksud adalah akuisisi aset bekas PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Tim Kurator Sritex memutuskan seluruh tanah, bangunan, mesin, dan peralatan milik Sritex disewakan dengan total nilai Rp326,86 miliar per tahun.
Rosan mengaku terbuka dalam mempelajari opsi akuisisi aset tersebut walaupun harus mengelola aset bermasalah. Sebab, salah satu pertimbangan utama Danantara adalah jumlah lapangan pekerjaan dan peluang pasar tekstil di dalam dan luar negeri.
Latar Belakang BUMN Tekstil Sebelumnya
Indonesia sebelumnya memiliki BUMN tekstil dan garmen bernama PT Industri Sandang Nusantara. Namun, perseroan itu telah dibubarkan pada 2023 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pertimbangannya, pemerintah menyatakan kinerja perusahaan, kondisi pasar, kemampuan beradaptasi terhadap disrupsi, serta kapasitas melanjutkan kegiatan usaha menunjukkan PT Industri Sandang Nusantara tidak lagi prospektif.
Penetapan pembubaran itu merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah disepakati sejak Februari 2022. Pemerintah selanjutnya melaksanakan proses likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN dan perseroan terbatas. Pemerintah memberi batas waktu penyelesaian pembubaran, termasuk likuidasi, paling lama enam tahun sejak PP diundangkan. Seluruh sisa kekayaan hasil likuidasi perusahaan nantinya wajib disetorkan ke kas negara.
