Jakarta – Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun dalam rangka program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu perdebatan yang semakin sengit. Berbagai pihak, termasuk pelaku industri otomotif nasional, mengecam rencana tersebut karena dinilai membahayakan sektor otomotif dalam negeri.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) secara terbuka menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan meminta agar rencana impor kendaraan dalam bentuk utuh (CBU) dibatalkan. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin, impor CBU berpotensi melemahkan rantai pasok komponen otomotif nasional yang selama ini menjadi penopang jutaan pekerja.
“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa jumlah impor tersebut hampir setara dengan total penjualan pikap nasional sepanjang 2025 yang hanya sekitar 107.008 unit. Sementara itu, kapasitas produksi pikap dalam negeri disebut mencapai ratusan ribu unit per tahun dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40%.
Kritik juga datang dari pelaku industri komponen. Mereka menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan situasi saat ini, di mana utilisasi pabrik otomotif masih sekitar 60% dan tekanan penurunan penjualan kendaraan nasional sepanjang 2025.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyatakan bahwa pengadaan kendaraan dalam skala besar ini bisa berdampak pada struktur industri otomotif nasional. “Ini bukan hanya masalah logistik desa, tetapi juga tentang keseimbangan industri,” katanya. Ia mendukung pernyataan Kementerian Perindustrian bahwa industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, khususnya tipe 4×2.
Evita juga mengingatkan bahwa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 telah menjelaskan bahwa produk dalam negeri harus diprioritaskan. Impor hanya boleh dilakukan jika produk dalam negeri tidak tersedia atau tidak cukup.
Di sisi lain, Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, mengakui perbedaan pendapat dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. “Saya mempertanyakan apakah Anda berpihak kepada rakyat atau produsen otomotif?” tanyanya. Joao menegaskan bahwa impor dilakukan karena kebutuhan kendaraan 4×4 untuk distribusi pangan hingga pelosok desa serta pertimbangan harga yang lebih kompetitif.
Ia menyebut bahwa harga kendaraan impor jauh lebih murah dibandingkan produk lokal, dengan selisih mencapai Rp120 juta hingga Rp150 juta per unit. Impor tersebut terdiri atas 35.000 unit Scorpio dari Mahindra & Mahindra Ltd. serta 70.000 unit dari Tata Motors, masing-masing model Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 sebanyak 35.000 unit.
Polemik ini menempatkan pemerintah dalam dilema besar: memilih efisiensi harga untuk percepatan program desa atau menjaga keberlanjutan industri otomotif nasional yang selama ini dibangun melalui agenda hilirisasi dan industrialisasi.
