Langkah Strategis KPK Tinjau Pengelolaan Data di Nusa Tenggara Barat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia belum lama ini melakukan kunjungan kerja strategis ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Agenda utama dari kunjungan tersebut adalah melakukan benchmarking atau studi banding terkait tata kelola data. Langkah ini diambil oleh lembaga antirasuah guna memperkuat Portal Data KPK serta mengembangkan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi secara lebih komprehensif.
Pengalaman yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun dan merintis ekosistem “NTB Satu Data” dinilai sangat sukses dan layak dijadikan rujukan nasional. Tim Satuan Tugas Manajemen Data dan Teknologi Informasi dari Direktorat Manajemen Informasi KPK RI yang beranggotakan lima orang dipimpin langsung oleh Wahyu Widodo dalam lawatan tersebut. Mereka mendalami secara mendalam bagaimana pemprov setempat mengelola berbagai aspek penting mulai dari perencanaan kebutuhan data, pembagian tanggung jawab yang jelas antarinstansi, standardisasi dan penerapan metadata, pemeriksaan kualitas data secara berkala, hingga integrasi sistem dan pemanfaatan dasbor eksekutif.
Transformasi Kebijakan Berbasis Informasi Terintegrasi
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, memberikan penegasan bahwa inisiatif NTB Satu Data jauh melampaui fungsi sekadar portal informasi biasa. Program ini merupakan sebuah bentuk transformasi fundamental dalam cara pemerintah daerah mengelola informasi, memahami berbagai persoalan di tengah masyarakat, merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, serta mengevaluasi program pembangunan secara berkala. Pengembangan sistem ini berjalan selaras dengan komitmen kuat Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk memastikan seluruh arah pembangunan daerah berlandaskan pada bukti dan data yang valid.
Capaian yang ditunjukkan oleh NTB Satu Data sendiri terbilang sangat signifikan dan terukur dari tahun ke tahun:
- Jumlah jenis data yang masuk dalam Daftar Data Daerah mengalami lonjakan drastis dari 921 jenis data pada tahun 2025 menjadi 1.385 jenis data pada tahun 2026.
- Sebanyak 43 perangkat daerah kini tercatat aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan sistem ini, di mana 948 dataset di antaranya telah melalui proses verifikasi ketat.
- Indeks Satu Data Indonesia untuk wilayah Provinsi NTB melonjak dari angka 53,44 pada tahun 2024 menjadi 75,85 pada tahun 2025, yang sekaligus mengubah kategori penilaian dari “Cukup” menjadi “Baik”.
Pria yang akrab disapa Aka tersebut juga menambahkan bahwa proyeksi ke depan jauh lebih ambisius. Pada tahun 2026, Pemprov NTB menargetkan angka indeks tersebut dapat menembus ambang batas 90 dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Pencapaian ini tentunya harus didukung oleh penguatan yang konsisten dari sisi kualitas data, standardisasi yang ketat, integrasi sistem yang mulus, serta pemanfaatan data yang optimal untuk kepentingan publik.
Tantangan Mutu dan Pemanfaatan Lintas Sektor
Meskipun kuantitas data menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif, tantangan terbesar berikutnya bukanlah sekadar memperbanyak jumlah dataset yang tersedia. Hal yang jauh lebih esensial adalah memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan memiliki kualitas tinggi, selalu mutakhir, memiliki penanggung jawab atau walidata yang jelas, serta dapat dimanfaatkan secara luas lintas sektor pemerintahan.
Oleh karena itu, pengembangan Portal NTB Satu Data bersama dengan Dasbor Eksekutif diarahkan secara khusus untuk membantu para pimpinan daerah dalam memahami situasi riil di lapangan. Dengan informasi yang terintegrasi dengan baik, pimpinan dapat memantau berjalannya program secara real-time dan melakukan evaluasi hasil pembangunan secara akurat.
Pada akhirnya, keberhasilan NTB Satu Data tidak hanya diukur dari banyaknya data yang tersedia, tetapi dari kemampuannya membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat dan menghadirkan pembangunan yang semakin berdampak bagi masyarakat.
