Ringkasan Berita:
- Kritik pemerintah soal pemberian insentif fiskal senilai Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dr. Tirta akui di-DM dua wakil menteri
- dr. Tirta menuturkan bahwa dua wamen tersebut kesal dengan omongannya soal MBG
- dr. Tirta pun singgung soal pajak hingga minta pemerintah fokus bekerja, bukan sewa media bayaran untuk pencitraan
Infomalangraya.netdr. Tirta kembali menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kali ini terkait pemberian insentif fiskal senilai Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sebuah siaran langsung yang kemudian dibagikan melalui media sosial, dr. Tirta mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut serta meminta pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan uang pajak masyarakat.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan dilandasi kebencian terhadap pejabat maupun pemerintah. Menurutnya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian sebagai warga negara yang menginginkan Indonesia dikelola dengan lebih baik.
dr. Tirta Pertanyakan Pertanggungjawaban Pajak Rakyat
dr. Tirta menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai manfaat kebijakan yang dibiayai dari uang pajak masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keberlangsungan negara juga ditopang oleh kontribusi warga yang tetap menjalankan kewajiban membayar pajak.
“Negara ini masih bisa berjalan karena warganya masih mau pajak. Harusnya Anda berterima kasih,” ujarnya, dikutip dari akun Threads @dr.tirta, Selasa, 3 November 2026.
Ia juga meminta pemerintah tidak sekadar menyampaikan bahwa negara membutuhkan anggaran untuk menjalankan program prioritas. Menurutnya, masyarakat sebagai pembayar pajak berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan apa manfaat yang diterima.
“Harusnya uang-uang yang kita setorkan melalui Anda, Anda tuh bisa pertanggungjawabkan dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat tidak akan menyampaikan protes apabila pemerintah mampu menjalankan kebijakan secara baik dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan.
Soroti Ketimpangan Perhatian terhadap Kelompok Menengah
Dalam kritiknya, dr. Tirta turut menyoroti kondisi masyarakat kelas menengah yang menurutnya belum mendapatkan perhatian memadai. Ia membandingkan kebijakan bantuan sosial yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan berbagai kemudahan perpajakan bagi kelompok tertentu.
“Bansos itu kan untuk orang miskin yang bawah. Yang bawah dapat bansos. Yang atas kaum kaya dapat pengurangan sanksi pajak. Ayo DJP ada yang tengah buat apa?” ujarnya.
Ia mempertanyakan kebijakan yang dapat membantu kelompok menengah, terutama ketika masyarakat masih harus memenuhi berbagai kewajiban perpajakan.
dr. Tirta juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan pajak tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang selama ini telah berkontribusi kepada negara.
“Jangan Anda bisanya meningkatkan pajak tok. Kita sudah berdedikasi buat negara ini. Jadi kalau dikritik jangan marah,” katanya.
Minta Pemerintah Fokus Bekerja, Bukan Pencitraan
Selain persoalan pajak dan insentif fiskal MBG, dr. Tirta menyampaikan kritik mengenai cara pemerintah membangun citra di hadapan publik. Ia meminta pejabat lebih mengutamakan hasil kerja nyata dibandingkan mengeluarkan anggaran untuk membangun kesan positif melalui media berbayar.
“Buat teman-teman pejabat, saya berharap banget tugas government tuh bekerja dengan baik. Enggak perlulah Anda itu menyewa media-media bayaran untuk membuat Anda terkesan baik,” ujarnya.
Ia kemudian mengibaratkan kinerja pemerintah seperti kualitas kopi. Menurutnya, kualitas produk akan terlihat dari bahan baku dan proses pembuatannya, bukan dari lapisan pemanis yang diberikan di bagian luar.
“Jadi, tugas kalian tuh bekerja dengan baik. Enggak perlu kalian itu meng-hire media-media bayaran tambahan untuk sugar coating biar kalian terlihat baik,” katanya.
Menurut dr. Tirta, masyarakat tetap menjalankan kewajiban membayar pajak karena memahami pentingnya anggaran bagi keberlangsungan negara. Karena itu, ia meminta pemerintah membuktikan kinerja melalui kebijakan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ingatkan Pejabat Tidak Boleh Antikritik
dr. Tirta juga mengingatkan bahwa pejabat publik tidak mungkin mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat.
Ia menyinggung proses demokrasi yang membuat pejabat terpilih melalui suara pemilih, tetapi bukan berarti seluruh warga memberikan dukungan kepada mereka. Karena itu, ia meminta para pejabat tidak mudah tersinggung ketika menerima kritik dari masyarakat.
“Kalau Anda tidak menang mutlak, berarti Anda tidak bisa mengontrol orang-orang yang akan benci sama Anda,” ujarnya.
Ia menilai pejabat seharusnya dapat membedakan kritik terhadap kebijakan dengan serangan pribadi. Menurutnya, kritik perlu dijadikan bahan evaluasi, terlebih apabila disampaikan dengan argumentasi dan solusi.
Mengaku Dihubungi Dua Wakil Menteri Lewat DM
Dalam siaran langsung tersebut, dr. Tirta mengungkapkan bahwa dua wakil menteri menghubunginya melalui pesan langsung atau direct message (DM) setelah dirinya menyampaikan kritik. Ia menyebut kedua pejabat tersebut berkomunikasi dengannya terkait kritik yang sebelumnya ia lontarkan.
“Jadi tolong ya kalau mau lebih proper beberapa saran ini didengarkan. Karena ingat beberapa yang lalu dua dua wamen itu DM saya dan berkomunikasi soal kritikan saya,” kata dr. Tirta.
Ia kemudian mengaku mendapat kesan bahwa kedua wakil menteri tersebut merasa kesal dengan kritik yang disampaikannya.
“Kesal mereka karena saya ngritik. Saya bisa membuat dua wamen. Dua wamen DM saya karena kesal,” ujarnya.
Meski demikian, dalam potongan video tersebut dr. Tirta tidak menyebutkan identitas kedua wakil menteri yang dimaksud maupun menjelaskan secara terperinci isi percakapan melalui DM tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kritiknya tidak disampaikan dengan kata-kata kasar atau didasari persoalan pribadi.
Tegaskan Kritik Didasari Kepedulian terhadap Indonesia
Di bagian akhir pernyataannya, dr. Tirta menegaskan bahwa dirinya masih memiliki harapan terhadap Indonesia. Ia mengaku tetap tinggal dan berusaha berkontribusi di dalam negeri karena percaya masih ada peluang untuk memperbaiki keadaan.
Ia mengingatkan para pejabat bahwa jabatan yang mereka duduki tidak semata-mata berasal dari dukungan partai politik, tetapi juga merupakan amanah masyarakat melalui proses demokrasi.
“Tapi tolonglah Anda bisa duduk di sana. Itu kan bukan karena partai Anda doang, tapi karena kami. Karena kami. Dan Anda bisa makan tuh karena kami,” ucapnya.
dr. Tirta menyatakan kritik yang disampaikan ditujukan kepada gagasan dan kebijakan, bukan kepada pribadi pejabat tertentu. Ia juga mengaku telah menyertakan solusi dalam kritiknya.
“Saya kritik gagasan dan saya sudah kasih solusi. Saya percaya konstitusi. Anda masih punya 3 tahun lagi,” tuturnya.
(TribunTrends)
