Tindakan Keras untuk Mengatasi Manipulasi Pasar Modal
Pengawasan terhadap transaksi di pasar modal kini dilakukan dengan lebih tegas. Hal ini dilakukan demi mencegah adanya transaksi semu atau wash sale hingga aksi “goreng” saham yang merugikan investor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) akan mulai membuka data kepemilikan saham di atas 1% ke publik, sehingga transparansi bisa ditingkatkan.
Selain itu, pihak kepolisian juga turut serta menindak pelaku aksi manipulasi pasar. Pada hari Selasa (3/2), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia, yang berada di sebuah gedung perkantoran di kawasan Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana pasar modal.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, menyampaikan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus yang sebelumnya telah ditangani. Dalam kasus tersebut, terdapat lima tersangka, dua di antaranya sudah menjadi terpidana. Salah satu terpidana adalah J (Junaedi), Direktur PT Multi Makmur Lemindo (MML), dan MB (Mugi Bayu), mantan Kanit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP1 PT Bursa Efek Indonesia.
“Kegiatan penggeledahan hari ini merupakan rangkaian pengembangan dari perkara tindak pidana pasar modal yang ditangani penyidik yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Ade seperti dikutip Rabu (4/2).
Respons Terhadap Penundaan Rebalancing Indeks oleh MSCI
Di tengah perhatian pasar, MSCI mengumumkan penundaan rebalancing indeks saham Indonesia pada Februari 2026. Akibatnya, pasar saham RI berpotensi masuk ke dalam kategori frontier market, yang levelnya lebih rendah dari emerging market, setara dengan Bangladesh hingga Kenya.
MSCI menyebut bahwa belum terpenuhinya standar metodologi yang diinginkan menjadi alasan utama. Lembaga pemeringkat global ini menyoroti beberapa hal, seperti kualitas kepemilikan saham publik (free float), keterbukaan data kepemilikan, serta kedalaman dan likuiditas pasar.
Peran Teknologi dalam Pengawasan Pasar
Customer Engagement and Market Analyst Department Head BRI Danareksa Sekuritas, Chory Agung Ramdhani, menilai bahwa OJK dan SRO perlu memperkuat pengawasan pasar melalui pemanfaatan teknologi real-time tracking. Menurutnya, BEI telah memiliki sistem pengawasan transaksi, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar dapat mendeteksi pola manipulasi secara real-time.
Chory juga menyoroti pentingnya mengatasi skema wash sales dan pump and dump, di mana sekelompok akun terafiliasi saling melakukan transaksi jual-beli untuk menciptakan kesan ramai. Ia menyarankan agar jika sistem mendeteksi lonjakan volume yang tidak disertai perubahan fundamental yang logis, tindakan pembekuan akun atau suspensi harus dilakukan lebih cepat dan tegas.
Transparansi dan Identifikasi Pemilik Saham
Transparansi beneficial ownership (BO) juga sangat penting. Menurut Chory, salah satu tempat persembunyian market maker adalah di balik struktur kepemilikan saham yang berlapis-lapis atau nominee. Langkah BEI yang mulai mewajibkan pelaporan pemilik manfaat hingga ke level individu di bawah ambang batas 5% dinilai sebagai langkah konkret dan tepat.
Apabila identitas asli di balik pengendali saham bisa dibuka ke publik, pelaku manipulasi pasar akan berpikir dua kali karena jejak mereka akan terpantau secara hukum. Penindakan hukumnya pun harus sampai ke level pemidanaan, bukan sekadar denda administratif yang seringkali nilainya jauh lebih kecil dibanding keuntungan dari hasil menggoreng saham.
Penguatan Sistem dan Edukasi Investor
Selain itu, optimalisasi Papan Pemantauan Khusus (PPK) dan mekanisme Full Call Auction (FCA) sebenarnya adalah upaya untuk meredam volatilitas saham-saham yang bermasalah. Namun, ke depannya, Chory menilai BEI perlu memastikan kriteria masuknya sebuah saham ke papan itu harus lebih transparan dan edukatif.
Investor ritel harus diberi “tanda bahaya” yang jelas mengenai risiko likuiditas pada saham-saham tersebut agar tidak terjebak dalam euforia harga yang semu. Pengetatan kriteria delisting bagi emiten yang tidak beroperasi secara nyata juga penting agar bursa tidak menjadi “tempat” saham-saham kosong.
Edukasi dan Perlindungan Investor Ritel
Chory juga menekankan pentingnya edukasi masif dan perlindungan investor ritel. Menurutnya, memberantas saham gorengan tidak akan efektif jika sisi permintaan masih mencari jalan pintas untuk kaya mendadak.
Menurut Chory, OJK perlu lebih gencar melakukan literasi bahwa kenaikan harga saham ratusan persen tanpa fundamental merupakan anomali, bukan prestasi. Selain itu, penyediaan kanal pengaduan dan mekanisme class action yang lebih mudah bagi investor yang dirugikan oleh praktik manipulasi pasar diharapkan dapat memberikan tekanan sosial dan hukum bagi para oknum pelaku pasar.
“Memberantas saham gorengan butuh kombinasi antara teknologi pengawasan yang canggih, ketegasan hukum yang memberikan efek jera, dan keterbukaan data kepemilikan,” ucap Chory.
