Penjelasan Pertamina tentang Dokumen Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Pertamina menegaskan bahwa dokumen yang beredar di media sosial dan menyebutkan kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai 1 April 2026 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut mencantumkan proyeksi kenaikan harga untuk berbagai jenis BBM, seperti Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp17.850 per liter, serta Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp19.150 per liter.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai kenaikan harga BBM pada tanggal tersebut. Ia meminta masyarakat untuk mencari informasi melalui saluran resmi Pertamina agar mendapatkan data yang akurat.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi terjadi karena lonjakan harga minyak dunia akibat situasi perang yang mengganggu pasokan di Selat Hormuz. Namun, Pertamina menegaskan bahwa informasi dalam dokumen tersebut tidak memiliki dasar yang valid.
Pemerintah Memastikan Harga BBM Subsidi Tetap Stabil
Pemerintahan Prabowo Subianto hingga saat ini belum memutuskan kenaikan harga BBM imbas naiknya harga minyak dunia akibat konflik Israel-AS vs Iran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah sebelum mengambil keputusan.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga BBM subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Meski tekanan geopolitik global membuat harga minyak mentah melonjak tinggi, pemerintah berkomitmen untuk melindungi golongan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Prediksi Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Ekonom Universitas Airlangga (Unair), Wisnu Wibowo, memprediksi bahwa harga BBM nonsubsidi di Indonesia akan naik sekitar 5 sampai 10 persen. Hal ini disebabkan oleh dinamika global, khususnya lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Menurut Wisnu, kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai sebagai konsekuensi logis karena skema penetapannya mengikuti harga pasar internasional. Ia menjelaskan bahwa acuan utama adalah Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus yang memonitor perkembangan harga minyak dunia secara rutin.
Opsi Efisiensi Anggaran Daripada Menaikkan Harga BBM
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan kenaikan harga BBM. Ia menilai bahwa kebijakan menaikkan harga BBM harus menjadi opsi terakhir karena dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Telisa juga menyatakan bahwa pemerintah sedang menunggu pengaruh konflik di Timur Tengah. Selain itu, pemerintah masih memiliki harapan besar terhadap penerimaan pajak melalui CoreTax yang bisa digunakan untuk menambah subsidi BBM.
Perbandingan dengan Negara Lain
Beberapa negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Filipina telah menyesuaikan harga BBM mereka. Contohnya, Kamboja menaikkan harga BBM sebesar 10 persen, sementara Vietnam, Laos, dan Filipina menunjukkan tren kenaikan harga BBM antara 6 hingga 8 persen.
Harga BBM di Indonesia masih mengacu pada penyesuaian dari tanggal 1 Maret 2026. Untuk mengurangi konsumsi energi, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meskipun efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
