Dukungan Penuh Polrestabes Surabaya terhadap Pembayaran Parkir Digital
Polrestabes Surabaya menunjukkan dukungan penuh terhadap penerapan sistem pembayaran parkir digital di kota Surabaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola parkir yang lebih efisien dan transparan, sekaligus mengurangi praktik jukir liar yang sering meresahkan masyarakat.
Upaya Penertiban Jukir Liar
Sejak beberapa waktu lalu, aparat kepolisian terus melakukan berbagai upaya penertiban terhadap para juru parkir ilegal. Kasat Samapta Polrestabes Surabaya, AKBP Erika Purwana Putra, menyampaikan bahwa hingga April 2026, telah ada sebanyak 621 pelaku jukir liar yang diamankan dan diproses melalui sidang tindak pidana ringan.
Salah satu aksi penindakan terbaru dilakukan di Taman Bungkul, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Aksi tersebut viral di media sosial setelah tiga pelaku jukir liar berhasil ditangkap. Mereka adalah YW (55), WON (38), dan AAS (43), yang semuanya merupakan warga Darmokali, Kota Surabaya.
Menurut AKBP Erika, dalam aksi tersebut ditemukan kwitansi dengan tarif 1 bus senilai Rp 80 ribu. Saat itu, ada empat bus yang parkir, sehingga total uang yang dikumpulkan mencapai Rp 320 ribu. Uang tersebut dibagi tiga orang, masing-masing mendapat Rp 100 ribu, sementara sisanya Rp 20 ribu digunakan untuk membeli rokok.
Proses Hukum yang Tegas dan Humanis
AKBP Erika menegaskan bahwa penindakan dilakukan mulai dari pembinaan hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan unsur pemerasan atau pungutan liar, maka pelaku akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan pidana.
“Penertiban dilakukan secara humanis, namun tetap tegas untuk memberikan efek jera,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa penindakan tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga disertai dengan imbauan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat.
Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
Dalam rangka mensukseskan kebijakan pembayaran digital, Polrestabes Surabaya memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya adalah mempermudah dan mempercepat pengurusan KTA (Kartu Tanda Anggota) bagi para juru parkir resmi. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya jukir ilegal.
Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar petugas internal yang terlibat dalam praktik parkir liar ditindak tegas. Selain itu, perlu adanya pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan terhadap para jukir, terutama terkait kebijakan pembayaran digital. Patroli dan penindakan gabungan lintas instansi juga harus dilakukan secara rutin.
Tantangan yang Dihadapi
Meski langkah tegas terus dilakukan, AKBP Erika tidak menampik adanya tantangan di lapangan. Beberapa faktor seperti resistensi dari oknum jukir liar, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan sistem digital, serta keterbatasan pemahaman para jukir terhadap sistem baru menjadi kendala.
Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga menjadi hambatan, karena sebagian besar jukir menggantungkan penghasilannya dari aktivitas tersebut.
Koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya
Polrestabes Surabaya mendukung penuh penerapan parkir digital melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, personel polisi tetap mempertimbangkan aspek keamanan, legalitas, serta kemudahan bagi masyarakat.
“Hal ini penting karena tidak semua masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia, familiar dengan sistem digital, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kebingungan maupun keresahan,” jelas AKBP Erika.
Ajakan untuk Melapor
AKBP Erika juga berpesan kepada masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan praktik jukir liar atau penarikan tarif tidak wajar. Masyarakat dapat melapor melalui Call Center 110 gratis, 24 jam. Semakin cepat laporan disampaikan, maka semakin cepat pula petugas dapat bergerak ke lokasi untuk melakukan penindakan.
Masyarakat juga bisa melapor ke Polsek terdekat, menyampaikan langsung kepada anggota patroli di wilayah, atau melalui media sosial Kapolrestabes Surabaya, Kasat Samapta, maupun akun resmi Humas dan Satsamapta Polrestabes Surabaya.
