Pemerintah Indonesia Menjaga Stabilitas Energi Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan pasokan dan stabilitas energi nasional. Hal ini dilakukan di tengah ketidakstabilan pasokan BBM global akibat perang di kawasan Timur Tengah.
Bahlil mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap menggunakan energi dengan bijak. “Perintah bapak Presiden (Prabowo) untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak dari semua negara. Kemudian optimalkan semua energi yang kita miliki,” ujar Bahlil dalam pernyataannya.
“Harus saya yakinkan kepada rakyat Indonesia, bahwa solar kita Insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi, clear. BBM berbentuk bensin, sebagian 50 persen kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatif-alternatifnya, termasuk crude (minyak mentah)-nya,” tambahnya.
Sejumlah negara mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat gangguan jalur distribusi minyak di Selat Hormuz karena konflik Israel-Amerika Serikat vs Iran. Bahlil menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam menjaga kestabilan energi. “Kalau masak pakai LPG, kalau masakannya sudah masak, jangan (LPG) kompornya boros. Kemudian SPBU ini bukan untuk industri, jadi tolong dipakai dengan bijaksana.”
Di sisi lain, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menegaskan bahwa stok energi nasional saat ini masih aman. Namun ia mengingatkan pentingnya meningkatkan produksi domestik dan optimalisasi kilang untuk menekan ketergantungan impor.
Selain itu, pengendalian konsumsi BBM juga perlu diperketat, termasuk melalui dorongan penggunaan transportasi publik di kota besar. Dari sisi operator, Pertamina menyatakan ketahanan energi dijaga lewat pengelolaan stok yang fleksibel dan sistem logistik terintegrasi dari hulu ke hilir. Perusahaan juga memperluas sumber impor serta mengombinasikan kontrak jangka panjang dan pembelian spot guna menjaga stabilitas pasokan.
Pemerintah RI Masih Belum Responsif
Di tengah krisis energi global, Pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk meredam dampak krisis. Pemerintah baru sebatas memberikan pernyataan terkait keterbatasan suplai BBM dan wacana pengaturan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kegiatan sekolah dari rumah.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengingatkan, konflik Timur Tengah yang berkepanjangan berpotensi memperburuk kondisi pasokan energi global dan memicu krisis ekonomi yang lebih luas. “Semakin lama perang terjadi, semakin terganggu pasokan minyak mentah secara global dan harga minyak bisa semakin tinggi.”
Ia menambahkan, saat energi mulai langka dan harganya akan semakin sulit dikendalikan hingga pada akhirnya inflasi global yang tajam tidak bisa dibendung. “Ketika barang semakin langka, harga semakin tidak terkendali, inflasi global semakin tinggi, krisis ekonomi global menjadi tidak terhindari.”
Menurut Nailul, kondisi ini akan memberikan tekanan besar bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia yang saat ini berstatus sebagai net importir minyak mentah. Ia menyatakan, pemerintah harusnya khawatir terkait dengan cadangan energi nasional dan dampak dari perang di Timur Tengah tersebut.
Sikap Negara Lain
Sejumlah negara Asia telah mengalami krisis energi, dan pemerintahnya telah mengeluarkan kebijakan dalam mengatasinya dengan menerapkan work from home (WFH) hingga pembatasan pembelian BBM.
Di Sri Lanka, pemilik kendaraan pribadi hanya bisa memperoleh 15 liter bensin per pekan lewat sistem berbasis kode QR. Kebijakan serupa ditempuh oleh beberapa negara lain seperti Myanmar, Selandia Baru, Slovenia, Filipina, Thailand, Laos, dan Malaysia.
Pemerintah di berbagai negara tersebut mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi dan mengurangi dampak krisis. Di Selandia Baru, pemerintah tengah mempertimbangkan kembali kebijakan hari tanpa mobil. Di Slovenia, pemilik mobil pribadi hanya boleh mengisi BBM hingga 50 liter per minggu.
Di Filipina, Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. mewajibkan rapat virtual dan membatasi perjalanan dinas melalui kebijakan resmi pemerintah. Sementara di Thailand, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menerapkan Work From Home (WFH) bagi ASN, disertai penghematan listrik dan pembatasan aktivitas.
Di Laos, kegiatan sekolah tatap muka dipangkas menjadi tiga hari per minggu untuk menekan konsumsi energi. Kebijakan yang diumumkan pada 19 Maret itu berlaku untuk seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, termasuk perguruan tinggi dan vokasi, hingga waktu yang belum ditentukan.
Meski jam belajar dikurangi, pemerintah tetap mewajibkan penyelesaian kurikulum, dengan opsi perpanjangan tahun ajaran. Pembelajaran daring juga dipertimbangkan, sambil memastikan kesiapan akses dan kualitas internet di seluruh wilayah.
Sementara itu, Malaysia masih mengkaji opsi WFH sebagai bagian dari efisiensi biaya, dengan mempertimbangkan karakter tiap sektor usaha.
