Kadin Indonesia Minta Presiden Batalkan Impor 105.000 Kendaraan Niaga dari India

Kadin Indonesia mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor sebanyak 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India. Rencana ini dianggap akan merugikan industri otomotif dalam negeri dan bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang diperjuangkan pemerintah.

Impor mobil dalam bentuk utuh (CBU) dinilai tidak hanya membahayakan industri otomotif nasional, tetapi juga tidak mampu menggerakkan perekonomian secara signifikan. Selain itu, industri otomotif lokal telah siap menyediakan mobil pikap yang dibutuhkan oleh Kopdes Merah Putih.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin dalam keterangan resmi.

Menurut Saleh, target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo hanya bisa tercapai jika industri dalam negeri berkembang. Presiden beberapa kali menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi sebagai langkah untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan ekspor.

“Seharusnya kita mendukung keinginan Bapak Presiden tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” kata Saleh.

Kebutuhan Mobil Pikap Jadi Momentum untuk Peningkatan Industri Otomotif Nasional

Kebutuhan mobil pikap oleh Kopdes Merah Putih, menurut Saleh, perlu dijadikan momentum untuk memajukan industri otomotif nasional. Impor kendaraan CBU berdampak luas terhadap industri otomotif dalam negeri yang sudah dibangun.

Saleh menjelaskan bahwa industri komponen otomotif seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, hingga elektronik sangat menentukan kekuatan rantai pasok industri otomotif. Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian.

“Namun, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah,” papar Saleh.

Presiden Prabowo dalam 17 program prioritas dan delapan agenda prioritas menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi. Program ini diyakini mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memberikan efek ganda terhadap perekonomian. Melalui hilirisasi dan industrialisasi juga terjadi transfer teknologi dan pengembangan SDM lokal.

Pabrikan Dalam Negeri Butuh Waktu

Saat ini, sejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu memproduksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri. Total kapasitas produksi pikap nasional bahkan mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun, yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Mayoritas kendaraan yang diproduksi merupakan tipe penggerak 4×2 dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40% dan didukung jaringan layanan purna jual yang luas.

Untuk tipe 4×4, industri dalam negeri juga mampu memproduksi, tetapi memerlukan waktu persiapan. Para pelaku industri otomotif dalam negeri, tambah Saleh, berharap pemerintah memberi kesempatan kepada industri nasional agar dapat berpartisipasi memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri otomotif dalam negeri.

Sinkronisasi Kebijakan Antara Kemendag dan Kemenperin

Kebijakan impor kendaraan bermotor yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), kata Saleh, perlu diselaraskan dengan mandat industrialisasi yang diemban Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Sinkronisasi dua kementerian ini menjadi krusial agar agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun industri dalam negeri tidak tergerus oleh kebijakan yang terlalu longgar di sektor perdagangan.

Menurutnya, secara hukum, impor kendaraan operasional memang sah dan tidak melanggar ketentuan. Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri.

Share.
Leave A Reply

Portal berita yang menyajikan informasi terkini tentang peristiwa di Malang Raya dan Nasional, politik, ekonomi, entertainment, kuliner, gaya hidup, wisata dan olahraga.

Kanal Utama

Kontak kami

Berlangganan

Exit mobile version