Presiden Prabowo Soroti Rendahnya Rasio Penerimaan Negara Terhadap PDB
Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurutnya, angka ini menjadi yang terendah di antara negara-negara G20 dan kawasan ASEAN. Hal ini disampaikan dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk APBN 2027.
Prabowo mengungkapkan bahwa meskipun ekonomi Indonesia tumbuh konsisten sebesar 5 persen per tahun, jumlah masyarakat miskin justru meningkat, sementara kelas menengah mengalami penurunan. Ia menilai sistem ekonomi Indonesia berada di jalur yang salah dan membutuhkan perbaikan segera agar bangsa bisa makmur dan berdaulat.
Perbandingan dengan Negara Lain
Dalam pidatanya, Prabowo membandingkan data IMF yang menunjukkan bahwa beberapa negara memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Misalnya, Meksiko mencapai 25 persen, India 20 persen, Filipina 21 persen, dan Kamboja 15 persen. Sementara Indonesia hanya mencapai 11–12 persen.
Ia menyatakan bahwa kondisi ini sangat ironis karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, ia menilai Indonesia seperti tidak mampu mengelola ekonominya sendiri, bahkan tertinggal dari Malaysia dan Filipina.
Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Sesuai dengan Kesejahteraan
Prabowo juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 7 tahun terakhir selalu berkisar pada angka 5 persen per tahun. Jika dirata-ratakan, pertumbuhan tersebut seharusnya membuat ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen. Namun, fakta yang terjadi justru berbeda.
Menurut data yang diterima Prabowo, jumlah masyarakat miskin di Indonesia meningkat sebesar 3 persen, sementara kelas menengah turun dari 22 persen ke 17 persen. Ia mengaku merasa terpukul saat mengetahui angka-angka tersebut.
Sistem Ekonomi yang Tidak Sesuai
Prabowo menilai bahwa ada yang tidak sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia selama ini. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang besar tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam pidatanya, ia menegaskan bahwa jawaban atas masalah ini harus ilmiah dan matematis.
“Jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar. Bukan kemungkinan, saya yakin. Sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat,” tegas Prabowo.
Langkah Perbaikan Sistem Ekonomi
Untuk memperbaiki situasi ini, Prabowo menekankan pentingnya keberanian dan pengambilan risiko. Ia menegaskan bahwa jika Indonesia terus-menerus takut dengan berbagai hal, maka negara ini akan sulit meraih predikat negara yang makmur di masa depan.
“Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita,” tambahnya.
