Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berkomitmen Menjamin Layanan Kesehatan bagi Warga Tidak Mampu
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah mengambil langkah tegas untuk menanggung biaya pembayaran BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang kepesertaannya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Langkah ini diambil agar pasien dengan penyakit berat tetap dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai, terutama mereka yang membutuhkan pengobatan jangka panjang.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga yang benar-benar tidak mampu dan membutuhkan bantuan dalam hal pengobatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam melihat warganya menderita akibat masalah administratif.
Penonaktifan PBI JKN Mengancam Akses Pengobatan
Penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Kebijakan ini berdampak langsung pada warga miskin yang bergantung pada layanan kesehatan. Pasien dengan penyakit kronis seperti kanker, thalassemia, atau gagal ginjal terancam tidak mendapatkan perawatan rutin karena status BPJS-nya tidak aktif.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa banyak warga yang mengalami penderitaan akibat kebijakan ini. “Mereka yang memiliki penyakit kanker harus kemoterapi, thalassemia harus transfusi darah, gagal ginjal harus cuci darah,” ujarnya. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa intervensi nyata dari pemerintah daerah.
Rumah Sakit Enggan Melayani Akibat Status BPJS Dicoret
Selain itu, Dedi juga mengungkapkan bahwa beberapa rumah sakit enggan memberikan layanan kepada pasien yang kepesertaannya dicoret oleh Kementerian Sosial. Status BPJS yang tidak lagi aktif menjadi hambatan utama bagi warga untuk mendapatkan perawatan medis. “Mereka mengalami masalah karena kepesertaannya dicoret oleh Kementerian Sosial sehingga rumah sakit tak mau melayani,” ujarnya.
Situasi ini sangat memprihatinkan karena menyangkut hak hidup dan keselamatan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya pengobatan secara mandiri. Oleh karena itu, Pemprov Jabar berkomitmen untuk menjamin pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu yang membutuhkan pengobatan jangka panjang.
Solusi Konkret: Pemprov Jabar Tanggung Biaya BPJS
Sebagai solusi konkret, Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi warga yang memenuhi kriteria tidak mampu. Pemerintah daerah siap mengambil alih kewajiban pembayaran iuran BPJS agar layanan kesehatan tetap berjalan tanpa gangguan.
“Untuk jaminan asuransi kesehatan, BPJS-nya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi,” ujar Dedi. Ia memastikan bahwa kebijakan ini akan menyasar warga yang benar-benar bergantung pada layanan kesehatan berkelanjutan.
Ajakan Solidaritas dan Kemandirian bagi Warga Mampu
Di akhir pernyataannya, Dedi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bergotong royong menjaga keberlanjutan layanan kesehatan di Jabar. Ia mengimbau warga yang secara ekonomi mampu agar mengasuransikan kesehatannya secara mandiri.
“Bagi mereka yang mampu mengasuransikan kesehatannya agar kita pada saat susah ada jaminan untuk pengobatan,” ujarnya. Baginya, solidaritas sosial dan kemandirian menjadi kunci agar sistem jaminan kesehatan dapat terus berjalan dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Respons Menteri Sosial: Rumah Sakit yang Menolak Pasien Akan Ditindak
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan peringatan keras kepada rumah sakit yang menolak pasien peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, rumah sakit yang menolak pasien berisiko menghadapi sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.
“Rumah Sakitnya yang Harus Ditutup,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa etika rumah sakit harus menempatkan keselamatan pasien di atas segala kepentingan lainnya.
Keselamatan Pasien di Atas Segalanya
Gus Ipul menekankan bahwa prinsip utama dalam pelayanan kesehatan adalah menyelamatkan nyawa manusia. Ia memastikan pemerintah tidak akan lepas tangan dalam persoalan administrasi yang menyangkut kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Ya jadi menurut saya ya rumah sakit itu harusnya tidak menolak pasien, itu dulu etikanya, ditangani dulu, setelah itu, uangnya bisa diproses, pemerintah pasti bertanggung jawab,” tegasnya.
Pasien Cuci Darah Wajib Dilayani
Menanggapi laporan adanya pasien cuci darah yang ditolak karena status BPJS Kesehatan PBI tiba-tiba nonaktif, Gus Ipul meminta rumah sakit agar tidak menunda penanganan medis dalam kondisi apa pun. Menurutnya, pasien yang datang ke rumah sakit baik peserta BPJS maupun bukan harus tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan, terlebih jika kondisinya mengancam keselamatan jiwa.
“Dia pasien BPJS, maupun bukan BPJS, harus segera ditangani. Apalagi sampai ini pasien yang membutuhkan cuci darah, wajib itu,” ucapnya. Gus Ipul menilai, menolak pasien dengan alasan tidak mampu membayar adalah pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan pelayanan publik.
“Itu kesalahan besar,” katanya.
