Pembangunan Gedung Permanen Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan
Pemerintah sedang mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Saat ini, proses konstruksi sedang berlangsung di sembilan titik yang berbeda. Di samping itu, pemerintah juga mulai menyiapkan mekanisme penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran mendatang.
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, menjelaskan bahwa sekolah rakyat terintegrasi akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi. Setiap sekolah akan memiliki 18 kelas SD, sembilan kelas SMP, dan sembilan kelas SMA. Total ruang belajar dalam satu kawasan sekolah mencapai 36 ruang.
“Daya tampungnya maksimal 30 orang per kelas,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (8/6/2026). Dengan kapasitas tersebut, satu sekolah rakyat mampu menampung sekitar 1.080 siswa.
Proses penjaringan siswa baru masih menggunakan mekanisme yang sama seperti tahun sebelumnya. Penjaringan dilakukan melalui kolaborasi antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota, serta Dinas Pendidikan. Sekolah ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan syarat masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Karena sasarannya jelas, yaitu anak-anak dari keluarga kurang mampu, maka proses penjaringannya melibatkan Dinas Sosial yang memang memiliki data tersebut,” katanya.
Rekrutmen siswa baru pada sekolah permanen dibatasi tiga rombongan belajar untuk setiap jenjang pendidikan. Dengan demikian, setiap sekolah menerima sekitar 270 siswa baru, terdiri dari 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.
Pemerintah pusat menargetkan gedung permanen SR bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, yaitu Agustus mendatang. Pembangunan wajib dipercepat mengingat kontrak dua BUMN berakhir di Juni ini.
Total alokasi dana pembangunan sekolah rakyat di Sulsel adalah Rp 2,3 Triliun, terbagi dalam dua paket. Paket pertama senilai Rp 1,2 Triliun mencakup Sidrap, Wajo, Sopeng, Tana Toraja, dan Barru. PT Waskita Karya menjadi pemenang lelang konstruksi paket 1.
Sementara itu, paket kedua yang mencakup Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone dengan alokasi Rp 972 Miliar dimenangkan oleh PT Nindya Karya.
Peran Sekolah Rakyat dalam Menekan Angka Anak Tidak Sekolah
Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Arismunandar, menilai program SR dapat menjadi solusi untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Namun, menurutnya, SR perlu didampingi upaya penguatan ekonomi keluarga agar memberikan dampak jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan.
“Menurut saya, seharusnya satu paket sekolah rakyat dan penguatan ekonomi keluarga yang bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan hidup, bantuan modal, dan penempatan kerja orang tua yang menganggur. Jika ini dilakukan, berpotensi memutus mata rantai kemiskinan keluarga,” katanya.
Ia menjelaskan, program SR yang diinisiasi pemerintah dapat menjadi solusi untuk membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Namun, keberhasilan program tersebut dinilai tetap bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Harusnya ada sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Namun, untuk kondisi efisiensi sekarang sebaiknya dikoordinasikan saja dengan skema bantuan sosial di bawah Kementerian Sosial agar lebih mudah koordinasinya,” lanjutnya.
Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penanganan ATS di Sulsel dengan integrasi SR dan penguatan ekonomi.
