Sikap Tegas Dino Patti Djalal terhadap Wacana Iuran USD 1 Miliar
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus eks Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, menyampaikan sikap tegas terkait wacana pembayaran iuran sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp17 triliun sebagai syarat Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP), sebuah inisiatif yang disebut digagas Presiden AS Donald Trump. Dalam wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, usai menghadiri diskusi di Istana Kepresidenan pekan lalu, Dino secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ulang rencana tersebut.
“Posisi saya sangat jelas, jangan. Angka Rp 17 triliun itu fantastis dan tidak pernah kita bayarkan ke manapun dalam sejarah Republik ini,” tegas Dino, dikutip dari sumber berita terkini.
Dino menilai bahwa angka tersebut bukan hanya besar secara nominal, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap persepsi publik dan posisi diplomatik Indonesia di tingkat global.
Perbandingan dengan Iuran PBB
Dino memaparkan perbandingan yang dinilainya mencengangkan. Ia menjelaskan bahwa kontribusi tahunan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkisar USD 20 juta per tahun. Dengan demikian, nilai USD 1 miliar yang diwacanakan setara dengan 50 tahun iuran Indonesia ke PBB.
“Uang 1 miliar dolar, 17 triliun itu, sama dengan 50 tahun sumbangan kita untuk PBB. Kita setiap tahun iuran sekitar 20 juta dolar. Berarti 1 miliar dolar itu 50 kali lipat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perbedaan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara kaya seperti Qatar. “Kita bukan Qatar. Qatar tuh bisa ada berapa ratus triliun mereka keluar untuk bayar World Cup,” katanya.
Dari sudut pandang ekonomi, Dino menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan dan perdebatan luas di dalam negeri, terutama di tengah tantangan global dan kebutuhan pembangunan nasional yang masih besar.
PBB Terancam Krisis
Dino juga menyoroti situasi keuangan PBB yang saat ini menghadapi tekanan akibat berkurangnya kontribusi dari sejumlah negara anggota, termasuk Amerika Serikat.
“PBB kan enggak punya uang sendiri, uangnya dari iuran. Iuran terbesar dari Amerika. Amerika narik (dana). Jadi karena itu mereka mau kolaps. Sementara banyak juga anggota yang belum bayar,” ujar Dino dalam wawancara khusus.
Menurutnya, terdapat ironi jika di saat PBB mengalami kesulitan pendanaan, Indonesia justru mempertimbangkan menyetorkan dana besar ke lembaga baru yang dipersepsikan sebagian pihak sebagai tandingan PBB.
“Teorinya, Trump membikin ‘klub pribadi’ untuk menandingi PBB. Kalau kita kasih 1 Miliar Dolar, PBB akan merasa ‘Indonesia gimana?’. Dampak politiknya jauh melebihi isu Gaza,” tambah Dino.
“Nah sekarang PBB-nya mau kolaps karena enggak ada uang, kita kasih 1 miliar dolar ke badan yang ingin menandingi PBB,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa konsistensi sikap Indonesia di fora internasional bisa dipertanyakan.
Potensi Resistensi Publik
Dari sisi domestik, Dino menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu resistensi publik, khususnya dari kalangan menengah ke bawah.
“Untuk rakyat yang di bawah, saya yakin sekali, mereka akan sulit menerima. Walaupun mereka bilang ‘Wah ini untuk Palestina’, lah kan mereka akan bilang ‘Kita kan udah nyumbang pasukan’. Kenapa harus 17 triliun?” ujarnya.
Ia bahkan mengaitkan nilai Rp17 triliun dengan beban pajak masyarakat.
“Ini dampaknya akan melukai rakyat di bawah. Kalau kita hitung kasar, Rp 17 triliun ini setara dengan total pajak yang dibayar oleh 2 juta rakyat Indonesia kelas menengah ke bawah. Ekuivalen. Kan tidak masuk akal,” ujarnya.
“Kita sudah hitung kasar aja. Ternyata 17 triliun ini sama dengan total pajak yang dibayar oleh 2 juta rakyat Indonesia kelas menengah ke bawah. Kan enggak masuk akal,” katanya.
Menurut Dino, angka tersebut akan sulit dijelaskan kepada masyarakat apabila tidak disertai argumentasi yang kuat dan transparan.
Sumber Dana Dipertanyakan
Dalam forum diskusi yang sama, Dino mengungkapkan adanya pertanyaan dari sejumlah pihak terkait sumber pendanaan iuran tersebut, termasuk dari Ikrar Nusa Bhakti.
Isu yang mencuat antara lain apakah dana itu berasal dari anggaran Kementerian Pertahanan.
“Menurut Presiden tidak dari anggaran Kemhan,” kata Dino.
Ia menambahkan bahwa Presiden sempat menyinggung kemungkinan adanya dana yang dapat dialokasikan.
“Beliau memang menyinggung bahwa ada dana-dana yang bisa dikesampingkan selama ini dalam satu tahun terakhir ini. Jadi ada uang sisa lah. Apakah uang sisa ini yang akan dipakai, saya enggak tahu,” ujarnya.
Meski demikian, Dino menegaskan bahwa terlepas dari sumber anggarannya, keputusan tersebut tetap memiliki konsekuensi politik, diplomatik, dan ekonomi yang perlu dikaji secara mendalam.
Sebagai mantan diplomat senior, ia mengingatkan bahwa langkah Indonesia di panggung internasional selalu membawa pesan strategis. Karena itu, menurutnya, setiap keputusan besar harus dipertimbangkan tidak hanya dari sisi niat, tetapi juga dampak jangka panjangnya terhadap rakyat dan posisi Indonesia di dunia.
