Perbedaan Rekam Jejak Politik F Bagus Panuntun dan Bupati Maidi
Wakil Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, kini menjadi sorotan publik setelah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret nama Wali Kota Maidi. Meskipun keduanya sama-sama berada di lingkungan pemerintahan daerah, perbedaan dalam rekam jejak politik mereka memicu perhatian masyarakat terhadap karier masing-masing.
Bagus Panuntun dikenal sebagai seorang pengusaha muda dan politisi yang aktif dalam berbagai organisasi. Sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah menjadi pengurus HIPMI Kota Madiun dan saat ini menjabat sebagai Ketua PERBASI Kota Madiun dengan masa jabatan 2024–2029. Selain itu, ia juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Madiun periode 2019–2024 dan terpilih kembali dalam pilkada legislatif 2024.
Di dunia usaha, Panuntun memiliki latar belakang di bidang event organizer dan advertising, serta pernah menjadi penyiar radio swasta di Kota Madiun. Ia menegaskan pentingnya partisipasi anak muda dalam politik, mengatakan: “Anak muda jangan hanya menjadi penonton dalam dunia perpolitikan. Ini berkaitan dengan pengabdian. Saya harus ambil kesempatan ini. Dan tentunya pemuda dapat mengangkat Kota Madiun menjadi daerah yang lebih maju lagi.”
Sementara itu, Bupati Maidi memiliki latar belakang yang berbeda. Sebelum masuk ke dunia politik, ia bekerja sebagai guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada tahun 1989 hingga awal 2000-an. Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun dan terus menanjak dalam kariernya. Pada tahun yang sama, Maidi ditunjuk sebagai Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, dan setahun kemudian menjadi Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Maidi melanjutkan kariernya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2005, dan setahun setelahnya kembali ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. Berkat prestasinya yang gemilang, pada tahun 2009 ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun. Setelah sembilan tahun menjabat, Maidi mencoba peruntungan dalam politik dengan maju pada pilkada 2018, di mana ia berhasil menang bersama Inda Raya.
Lima tahun kemudian, Maidi kembali maju sebagai calon wali kota Madiun dalam pilkada serentak 2024, kali ini berpasangan dengan pengusaha muda Bagus Panuntun. Ia menyatakan keinginannya untuk melanjutkan program pembangunan di Kota Madiun, yang saat ini baru mencapai 60 persen.
Kronologi Operasi Senyap KPK di Kota Madiun
Operasi senyap KPK di Kota Madiun dimulai pada Senin pagi, 19 Januari 2026. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Menurut informasi resmi, sejumlah 15 orang diamankan di lokasi untuk dimintai keterangan awal dalam rangkaian penyelidikan tersebut.
“Benar, hari ini Senin 19 Januari, tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi Prasetyo.
Dari total 15 orang yang diamankan, penyidik KPK memutuskan untuk membawa 9 orang ke markas besar di Jakarta, guna pendalaman lebih lanjut. Salah satu tokoh sentral yang ikut dibawa adalah orang nomor satu di jajaran eksekutif Kota Madiun.
Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Diamankan
Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK tidak hanya mengamankan para terperiksa, tetapi juga menyita sejumlah aset yang diduga kuat merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Uang tunai dalam jumlah besar ditemukan di salah satu lokasi operasi sebagai barang bukti utama.
“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” terang Budi memaparkan modus operandi sementara kasus tersebut.
Kini, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. “Status mereka akan segera kami umumkan setelah pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih selesai dilakukan,” tambah Budi.
Balai Kota Madiun Mendadak Sepi Aktivitas
Kabar penangkapan ini mengejutkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun. Pantauan SURYA.co.id di lokasi menunjukkan aktivitas di Balai Kota Madiun tampak lengang dan sepi dari agenda publik. Padahal, Wali Kota Maidi bersama jajaran pimpinan daerah dijadwalkan menghadiri agenda rutin pada pagi hari.
“Nuwunsewu Agenda Bapak Wali Kota Senin, 19 Januari 2026 Jam 07.00, Apel pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Tempat Balaikota,” tulis salah satu staf Kominfo Kota Madiun dalam pesan singkat yang beredar di kalangan jurnalis.
Absennya Maidi dalam apel tersebut sempat memicu tanda tanya besar di kalangan pegawai, sebelum akhirnya informasi mengenai OTT KPK pecah ke publik. Hingga berita ini diunggah, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkot Madiun mengenai langkah hukum yang akan diambil terkait penangkapan Maidi, sang Wali Kota.
