Perjanjian Tarif Resiprokal RI-AS: Pro dan Kontra di Dalam Negeri
Perjanjian tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia menuai berbagai respons dari berbagai kalangan. Sebagian menilai bahwa perjanjian ini lebih banyak merugikan Indonesia, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai langkah penting dalam meningkatkan kerja sama ekonomi antar dua negara.
Aspek Strategis yang Tercakup dalam Perjanjian
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic menjelaskan bahwa perjanjian tarif resiprokal mencakup berbagai aspek strategis, seperti kebijakan ekonomi, keamanan, pengaturan subsidi, serta peran BUMN. Selain itu, perjanjian tersebut juga mencakup penguatan hak kekayaan intelektual dan pelonggaran sertifikasi halal.
Dolfie menyatakan bahwa perjanjian ini memiliki potensi dampak signifikan terhadap kebijakan nasional, termasuk kebijakan hilirisasi dan industrialisasi nasional, fleksibilitas BUMN dalam subsidi strategis, akses publik terhadap obat dan produk esensial, kewenangan regulasi nasional pada jaminan halal, serta independensi politik luar negeri Indonesia.
Ia juga menyoroti risiko pelemahan pada kebijakan nasional dan posisi tawar Indonesia akibat perjanjian ini.
Permintaan untuk Jelaskan Dampak kepada Publik
Dolfie meminta pemerintah agar segera menyampaikan secara terbuka dan terukur dampak dari perjanjian tarif resiprokal yang diteken di Washington DC. Ia menegaskan pentingnya menjelaskan implikasi terhadap industri strategis dan hilirisasi, serta apakah perjanjian ini benar-benar memberikan manfaat strategis dan menguntungkan bagi kepentingan nasional.
Selain itu, ia membenarkan bahwa perjanjian tarif resiprokal tersebut masih memerlukan ratifikasi di parlemen sebelum efektif berlaku. Hal ini sesuai dengan kebiasaan yang ada, yaitu ratifikasi menjadi undang-undang untuk perjanjian-perjanjian economic partnership yang mengatur tarif, kuota, investasi, jasa, kekayaan intelektual atau hal-hal yang mengandung pembentukan norma hukum baru.
Kewajiban Indonesia Lebih Banyak Daripada AS
Berdasarkan penelusuran IDN Times, dokumen kesepakatan tarif resiprokal tidak seimbang. Ditemukan 214 frasa “Indonesia shall” dibandingkan hanya sembilan frasa “US shall”. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih banyak kewajiban daripada AS dalam perjanjian ini.
Ahli Kajian Amerika Serikat dari Universitas Indonesia, Profesor Suzie Sudarman, menjelaskan bahwa Indonesia terlibat dalam semantic alliance yang berbeda dengan aliansi biasanya. Menurutnya, Indonesia dianggap seperti harus tunduk pada AS meskipun ada beberapa hal yang menguntungkan, seperti 0 persen tarif untuk kopi, cocoa, dan sawit. Namun, sebagian besar isinya dinilai merugikan Indonesia.
Pemerintah Klaim Tarif Resiprokal Masih Bisa Diubah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa perjanjian dagang ini mengecualikan tarif bagi sejumlah produk Indonesia, sehingga mereka tidak sepakat jika dipandang lebih banyak merugikan Indonesia. Mereka menjelaskan bahwa perjanjian ART menetapkan kesepakatan besaran tarif resiprokal dan juga pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil untuk masuk ke pasar AS.
Sementara itu, terkait waktu pemberlakuan perjanjian, Haryo Limanseto mengatakan bahwa perjanjian ini tidak serta-merta berlaku. Dia juga memastikan bahwa perjanjian tersebut tetap terbuka untuk dievaluasi di masa mendatang. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan tertulis yang menyatakan prosedur hukum di masing-masing negara, termasuk konsultasi dengan lembaga terkait dan ratifikasi, telah selesai dilakukan. Perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah atau diamandemen sewaktu-waktu dengan permohonan dan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.
