Kekesalan Wakil Presiden AS terhadap Perdana Menteri Israel
Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dilaporkan marah kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melalui panggilan telepon belakangan ini. Masalah utamanya adalah Netanyahu disebut memberikan informasi yang tidak akurat mengenai kemungkinan penggulingan rezim Iran. Menurut laporan dari media AS, Axios, Vance menyalahkan Netanyahu atas kesalahan dalam memperkirakan seberapa besar peluang perubahan rezim tersebut.
“Sebelum perang, Bibi (Netanyahu) benar-benar menganggap hal ini mudah bagi presiden, dan menjanjikan perubahan rezim jauh lebih mungkin terjadi. Wakil Presiden sangat memahami muluk-muluknya pernyataan tersebut,” kata seorang pejabat AS kepada Axios.
Setelah kejadian ini, seorang pejabat AS mengklaim bahwa Israel mencoba menyerang Vance, yang telah menjadi bagian penting dalam negosiasi gencatan senjata dengan Republik Islam. Vance, yang dikenal sebagai penentang perang luar negeri tanpa akhir AS, bergabung dalam pembicaraan tersebut bersama negosiator AS Steve Witkoff dan Jared Kushner.
Upaya Israel untuk Menggulingkan Rezim Iran
Pejabat AS menuduh Israel berada di balik laporan bahwa Iran ingin bernegosiasi dengan Vance, dan menganggapnya lebih setuju untuk mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. “Ini adalah operasi Israel terhadap JD,” kata pejabat AS tersebut kepada Axios. Media tersebut juga mengutip pejabat lain yang mengatakan Vance kemungkinan besar akan mencapai kesepakatan dengan Iran.
“Jika Iran tidak bisa mencapai kesepakatan dengan Vance, mereka tidak akan mendapatkan kesepakatan. Dialah yang terbaik yang bisa mereka dapatkan,” kata seorang pejabat senior AS kepada Axios.
Sehari setelah percakapan telepon Vance dengan Netanyahu, outlet berita sayap kanan Israel milik donor Partai Republik Miriam Adelson melaporkan bahwa Wapres AS telah meneriaki Netanyahu atas kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Rencana Mossad yang Gagal
Serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran dilaporkan turut dipicu oleh janji badan intelijen Israel Mossad untuk memicu pemberontakan rakyat yang akan menggulingkan rezim. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu geram karena ternyata rencana itu kembali gagal seperti percobaan lewat unjuk rasa pada akhir 2025.
Menurut laporan the New York Times yang juga diuraikan Channel 12 pekan lalu, kepala Mossad David Barnea menyampaikan sebuah rencana kepada Netanyahu menjelang perang, dan memperkirakan bahwa setelah para pemimpin Iran terbunuh, lembaganya dapat “menggalang oposisi Iran.” Mossad menjanjikan akan memicu pembangkangan massal di Iran dengan mengobarkan kerusuhan dan tindakan perlawanan lainnya melalui operasi intelijen, yang berpotensi menyebabkan keruntuhan rezim tersebut.
Tidak Ada Pemberontakan Massal
Laporan di the New York Times, yang diterbitkan pada Ahad dan mengutip pejabat intelijen AS dan Israel, mengatakan bahwa Netanyahu membahas rencana tersebut ketika membujuk Presiden AS Donald Trump untuk berperang melawan Iran. Pemberontakan dalam negeri itu dimaksudkan untuk mengakhiri perang dengan cepat. Nyatanya, bahkan setelah serangan AS-Israel membunuh sedikitnya 48 petinggi Iran termasuk Ayatullah Ali Khamenei pada serangan 28 Februari, tak ada pemberontakan massal.
Sebaliknya, warga Iran berduyun-duyun turun ke jalan mengabaikan bombardir AS-Israel guna menyampaikan dukungan untuk pemerintah dan mengutuk serangan. Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei lekas ditunjuk menjadi pemimpin tertinggi ayahnya. Pembunuhan terhadap sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, juga tak kunjung memicu penggulingan rezim.
Usulan bahwa milisi Kurdi dari luar Iran akan membantu menjatuhkan pemerintah juga tak membuahkan hasil. Militer Iran lekas memberikan serangan peringatan untuk menghalangi rencana tersebut.
Harapan yang Tidak Terwujud
Para pejabat Israel masih menaruh harapan akan pergantian rezim, namun fakta bahwa pemberontakan belum terjadi membuat Netanyahu kecewa, menurut Times. “Di balik layar,” katanya, Netanyahu “telah menyatakan rasa frustrasinya karena janji Mossad untuk memicu pemberontakan di Iran tidak terwujud.”
Dalam sebuah pertemuan keamanan di awal perang, perdana menteri “mengeluh bahwa rencana tersebut tidak berhasil,” dan menyatakan bahwa Trump “dapat memutuskan untuk menghentikan kampanyenya kapan saja.”
