Revolusi Pancasila untuk Mencapai Keadilan dan Persatuan
Cendekiawan Yudi Latif menegaskan bahwa Indonesia perlu merevolusi Pancasila agar dapat mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Ia menekankan bahwa persatuan saja tidak cukup, tetapi diperlukan perubahan mendalam dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.
Yudi menyampaikan pernyataannya saat memberikan pidato kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh Majelis Musyawarah Sunda (MMS). Acara dengan tema “Merevolusikan Pancasila Demi Persatuan dan Keadilan” ini berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, pada Senin (1/6/2026).
Menurut Yudi, Pancasila harus benar-benar bekerja nyata di tengah masyarakat, bukan hanya menjadi slogan atau simbol kosmetik. Ia menyarankan bahwa Pancasila harus mengakar dalam tatanan bergaul, serta dalam penyusunan kelembagaan politik dan ekonomi.
“Pancasila harus mengakar, mengubah tatanan bergaul, juga dalam menyusun kelembagaan politik dan ekonomi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ruang pemersatu bangsa, tetapi juga memerlukan radikalisasi yang menyentuh tiga aspek utama: tata nilai, tata kelola, dan tata sejarah. Yudi mengingatkan bahwa segala bentuk kebijakan dan perilaku yang bertentangan dengan logika Pancasila akan menghambat kemajuan bangsa.
Jika penyimpangan tersebut terus dibiarkan, Indonesia tidak akan pernah bisa mencapai kemerdekaan yang paripurna. Oleh karena itu, ia menyerukan pentingnya merevolusi Pancasila demi mencapai cita-cita nasional.
Revolusi Pancasila untuk Pemerataan Keadilan Ekonomi
Yudi, yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan BPIP, menjelaskan bahwa revolusi Pancasila mutakhir diperlukan untuk menciptakan pemerataan keadilan ekonomi di tanah air. Ia menekankan bahwa pemahaman Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda, harus dibangun atas dasar kerelaan, bukan paksaan atau seremonial.
Demokrasi setelah kemerdekaan Indonesia cenderung mengarah pada demokrasi politik yang hanya menguntungkan segelintir elite. Stabilitas dan keberlanjutan bangsa pun tidak mantap. Bahkan setelah lebih dari 25 tahun reformasi, demokrasi Indonesia masih mudah diukur dari spirit Pancasila—apakah memperkuat integrasi nasional atau justru memicu fragmentasi elit dan kepentingan.
“Kalau demokrasi tidak menghasilkan persatuan dan keadilan sosial, berarti ada masalah dalam cara kita mengembangkannya. Peringatan Hari Pancasila 2026 harus menciptakan demokrasi ekonomi dengan titik keadilan yang lebih baik di negeri ini, bukan kesenjangan makin terjadi,” katanya.
Pentingnya Generasi Muda Memahami Pancasila
Yudi melanjutkan bahwa demokrasi ekonomi menjadi keniscayaan karena revolusi Pancasila bukan gerakan berdarah atau penuh kekerasan, melainkan proses radikal untuk mewujudkan simbol kehidupan sehari-hari. Persatuan harus diimbangi keseriusan dalam mengembangkan keadilan. Tanpa keadilan, persatuan rapuh, dan sebaliknya keadilan selalu membutuhkan persatuan.
Ia juga menekankan pentingnya generasi muda memahami Pancasila sebagai nilai universal, bukan sekadar kepentingan negara. “Belajar Pancasila harus membuat orang merasa ikut memiliki, bukan kewajiban yang dipaksakan. Itu panggilan nurani,” katanya.
Visi MMS untuk Mewujudkan Sunda Sarakan dan Sunda Negara
Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pagawe MMS Andri Perkasa Kantaprawira mengatakan bahwa pihaknya telah mendorong dua pemikiran besar dalam visi MMS, yaitu mewujudkan agenda Sunda Sarakan dan Sunda Negara.
Yang pertama, kata dia, adalah melalui Pinisepuh I MMS Burhanuddin Abdullah yang telah memimpin pembuatan RUU terkait Sistem Perekonomian Indonesia. Penyusunan RUU ini berangkat dari ayat 5 pasal 33 UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan penguasaan sumber daya alam.
Dorongan pemikiran kedua adalah melalui acara ini, yakni implementasi praksis sila ke-5 Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta fokus pada sila ke-4 dengan menitikberatkan pada sistem demokrasi. Tujuan besar acara ini adalah memperkuat kembali sistem fungsional permusyaratan dan perwakilan rakyat guna meneguhkan sistem politik Indonesia.
Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat
Menurut Andri, dorongan acara tersebut juga termasuk pembentukan daerah otonomi baru di Jawa Barat. Dengan 27 kota/kabupaten serta 50 juta penduduk, Jabar terus mengalami ketidakadilan fiskal akibat jumlah kota/kabupaten yang sedikit. Bandung, yang disebut Yudi Latif sebagai melting pot pemikiran kebangsaan Indonesia, akan dijadikan pusat diskusi lengkap dengan website dan perpustakaan yang menyimpan pemikiran tokoh BPUPKI, PPKI, hingga pahlawan bangsa.
“Dari sini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin dengan pemikiran genuine,” katanya.
Kritik terhadap Ketidakadilan Fiskal di Jawa Barat
Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, mengatakan bahwa Pancasila dilahirkan Soekarno setelah banyak berinteraksi dengan salah satu orang Sunda, Mei Karta. Namun, fakta yang ada hari ini justru Jawa Barat terus mengalami ketidakadilan fiskal akibat jumlah kota/kabupaten yang sedikit.
“Saya menilai elit-elit di Jakarta itu justru paling senang dengan orang Jabar yang nurut dan tak banyak berontak. Walau memberi pajak besar, memberi sumbangsih lintas sektor tak sedikit, tapi masyarakat Sunda itu ikhlas diperlakukan tidak sama dengan suku lain yang kuantitasnya lebih sedikit,” katanya.
Konsensus Elit untuk Keadilan Bangsa
Alamsyah Saragih, Dewan Pakar MMS/Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2013, mengatakan bahwa sejarah menunjukkan keadilan suatu bangsa tidak hanya dari ideologi, tetapi juga lahirnya konsensus para elit tentang bentuk dan laku operasional sebuah negara.
“Tanpa itu, maka kondisi tidak stabil dan berkelanjutan. Maka dalam rangka hari jadi Pancasila, suku bangsa Sunda harus bisa meningkatkan posisi tawarnya untuk tercapai konsensus yang adil ke para elit di Jakarta,” katanya.
