Korban Banjir Bandang di Agam Keluhkan Huntara Tanpa Sekat Ruang
Warga yang terdampak banjir bandang di Nagari Salareh Aia dan Salareh Aia Timur mengeluhkan kondisi hunian sementara (huntara) yang dibangun di Jorong Kayu Pasak, Kabupaten Agam. Mereka menyebut bahwa huntara tersebut tidak memiliki sekat untuk kamar, sehingga mengurangi privasi penghuni.
Pernyataan ini disampaikan oleh sejumlah warga yang mulai menempati huntara setelah diresmikan pada Sabtu (24/1/2026). Salah satu warga, Yeni, mengungkapkan bahwa meskipun bangunan cukup layak dalam jangka pendek, tidak adanya sekat membuat ruangan terasa terbuka dan kurang nyaman.
“Kekurangannya karena tidak ada sekat untuk kamar, hanya ruangan kosong dengan posisi memanjang,” ujar Yeni saat memberikan keterangan. Ia berharap ke depannya, huntara yang disediakan dapat diberi pembatas atau ruang khusus.
Senada dengan Yeni, warga lain bernama Loki menyebut bahwa meskipun ada kamar mandi dan WC untuk masing-masing kepala keluarga, kekurangan huntara adalah tidak adanya pembatas khusus untuk dijadikan kamar. “Kekurangannya hanya itu, tidak ada kamar, hanya ruangan kosong, jadi terbuka dan kelihatan jika tidak menutup pintu,” tambahnya.
117 Keluarga Penyintas Banjir Bandang Agam Resmi Tinggal di Huntara
Hunian sementara (huntara) akhirnya diresmikan bagi 117 keluarga penyintas banjir bandang di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Sabtu (24/1/2026). Sebelumnya, kawasan tersebut dilanda banjir bandang pada 27 November 2025 lalu yang menyebabkan puluhan korban jiwa hingga kerusakan ratusan rumah warga.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno hadir langsung untuk memastikan negara hadir di tengah puing-puing sisa bencana tersebut. Kehadirannya membawa misi penting mengembalikan stabilitas hidup warga yang sempat luluh lantak.
Bagi para korban, peresmian ini bukan sekadar seremoni gunting pita, melainkan jembatan harapan. Huntara menjadi jawaban setelah berbulan-bulan warga bertahan di posko pengungsian dengan fasilitas terbatas.
Sarina, salah satu penghuni, menatap dinding Huntara dengan pandangan dalam. Baginya, bangunan ini adalah tempat berteduh sementara untuk memulihkan trauma hebat yang nyaris merenggut nyawanya. Ia masih mengingat peristiwa kelam akhir November tersebut, saat air bah menghanyutkannya sesaat setelah menunaikan salat.
“Ramadan tahun ini akan berbeda. Rumah sudah hanyut, sekarang tinggal di sini,” ujarnya lirih.
Rida, warga lain, juga menyatakan rasa syukur tak terhingga. Sebelumnya, ia dan keluarga harus berdesakan di posko pengungsian SD 05 Kayu Pasak. Hidup di ruang kelas dengan fasilitas terbatas tentu bukan perkara mudah, apalagi menjelang Ramadan.
Meski bersyukur, Rida mengakui Huntara hanyalah solusi sementara. Ia berharap pemerintah segera membangun Hunian Tetap (Huntap). Beberapa detail teknis Huntara, seperti posisi WC dan kamar mandi, dirasa kurang nyaman untuk ditempati jangka panjang. Ia bahkan memutuskan sementara tetap menggunakan WC umum.
Menko PMK Pratikno menegaskan peresmian 117 unit Huntara ini sebagai titik krusial. Pemerintah berkomitmen memantau proses transisi hingga warga benar-benar pulih secara ekonomi dan sosial. Aspirasi warga mengenai pembangunan Huntap tetap menjadi catatan penting pemerintah.
AJI Padang Peringati HUT ke-21, Tegaskan Peran Pers Kawal Pemulihan Ekologis Sumatra
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 dengan mengusung tema Mengawal Sumatra Pulih. Tema tersebut menjadi penegasan komitmen pers dalam menjaga kepentingan publik di tengah krisis bencana ekologis yang terus melanda wilayah Sumatra, khususnya Sumatra Barat.
Peringatan HUT ke-21 AJI Padang digelar bersamaan dengan diskusi publik lintas sektor yang melibatkan jurnalis, akademisi, aktivis lingkungan dan HAM, komunitas pendidikan, kelompok perempuan, mahasiswa, serta masyarakat umum. Kegiatan ini berlangsung di Pustaka Steva, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2026) malam.
Ketua AJI Padang, Novia Herlina, mengatakan tema Mengawal Sumatra Pulih bukan sekadar slogan, melainkan sikap etik pers untuk berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. “Bencana ekologis yang berulang di Sumatra tidak bisa lagi dipandang sebagai peristiwa alam semata. Ada persoalan tata kelola sumber daya alam, kebijakan pembangunan, serta lemahnya pengawasan yang harus terus dikawal,” ujar Novia dalam sambutannya.
Diskusi lintas sektor tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni Amalya Reza dari Trend Asia, Aidil Ikhlas dari AJI Padang, Mitra Oktavia dari LBH Padang, serta Khalid Syaifullah dari Posko Sumbar Peduli. Diskusi dipandu oleh Yola Sastra dari AJI Padang.
Sebagai penutup rangkaian peringatan HUT ke-21, AJI Padang memberikan Anugerah Pers Mahasiswa kepada karya jurnalistik mahasiswa yang konsisten mengangkat isu lingkungan dan bencana ekologis. Anugerah liputan indepth terbaik diberikan kepada Surat Kabar Kampus Ganto UNP melalui karya berjudul Rezeki Harimau di Pesisir Padang. Sementara kategori video jurnalistik terbaik diraih DKTV UIN IB lewat karya berjudul Gelondongan Kayu di Pantai Gajah.
Selain itu, AJI Padang juga memberikan penghargaan pengelolaan media sosial terbaik kepada Surat Kabar Kampus Ganto UNP, yang berhasil meraih penghargaan tersebut tiga kali berturut-turut sejak pertama kali digelar.
Pada kesempatan yang sama, AJI Padang turut menyalurkan donasi bagi anak-anak korban bencana ekologis sebagai bentuk solidaritas terhadap kelompok paling rentan terdampak bencana.
Harta Ludes Diterjang Bencana, Warga Agam Turun Kelas dan Berhak Terima PKH
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan korban bencana di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk para warga terdampak, karena termasuk kategori kurang mampu usai harta benda mereka habis diterjang bencana.
Tito Karnavian menyebut, usai bencana terjadi di tiga provinsi di Sumatera, khususnya di Kabupaten Agam, Sumbar, status sosial warga terdampak mungkin turun kelas. Sehingga pemerintah pusat tengah menyiapkan PKH bagi masyarakat.
“Setelah bencana ini, mungkin ada yang turun kelas, mereka menjadi kurang mampu. Itu bisa diberikan bantuan reguler bulanan PKH,” ungkapnya, Sabtu (24/1/2026).
Program tersebut nantinya kata Tito, bisa bertahan dalam jangka satu, dua hingga tiga tahun. Bantuan itu nantinya diserahkan terlebih dahulu kepada para bupati dan wali kota, diverifikasi ke warga yang terdampak. Tito juga meminta para bupati dan wali kota mengkoordinasikan dengan forkopimda, kejaksaan dan kepolisian.
“Jadi saya minta teman-teman kejaksaan dan kepolisian jangan ragu-ragu untuk membantu. Sepanjang membantu masyarakat terdampak bencana,” pintanya.
Di lain sisi, Tito mengaku sudah menyampaikan kepada bupati dan wali kota untuk memberikan bantuan PKH secara bergelombang. Sehingga ia menegaskan para kepala daerah di tiga provinsi terdampak untuk tidak menunggu data keseluruhan.
“Juga ada data kirim, ada data lagi kirim, jangan tunggu pendataan keseluruhan selesai,” tambahnya.
Namun untuk berapa anggaran PKH per bulan untuk korban bencana, Tito tidak menjelaskan secara detail kepada awak media. Ia lalu berlalu pergi menuju mobil dan meninggalkan lokasi.
