Perluasan Bandara Djalaluddin: Langkah Awal Menuju Status Embarkasi Haji Penuh
Perluasan Bandara Djalaluddin di Gorontalo tidak hanya sekadar proyek infrastruktur biasa. Proyek ini menjadi simbol ambisi lama yang akhirnya mulai terwujud, yaitu menjadikan Gorontalo sebagai embarkasi haji penuh. Mimpi ini selama bertahun-tahun dibicarakan, tetapi sekarang telah bergerak dari wacana ke tindakan nyata.
Pada Jumat (20/2/2026), Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meletakkan batu pertama pembangunan perluasan bandara. Ini merupakan langkah awal yang diharapkan dapat mengubah status Gorontalo menjadi embarkasi haji penuh. Sebelumnya, wacana ini sering muncul dalam setiap pergantian kepemimpinan, namun realisasinya selalu tertunda.
Kini, perluasan apron dan pembangunan taxiway menjadi pondasi utama yang diharapkan bisa mempercepat proses tersebut. Anggaran sebesar Rp40 miliar dari Kementerian Perhubungan dialokasikan untuk tahap awal. Fokus utamanya adalah memperluas apron agar mampu menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dengan kapasitas 415 penumpang.
Dengan spesifikasi ini, peluang penerbangan langsung jemaah haji dari Gorontalo tanpa transit semakin terbuka. Gusnar menyebut bahwa komitmen terhadap embarkasi haji sudah ia niatkan sejak awal masa jabatannya. Ia mengingat kembali momen ketika menandatangani dokumen awal terkait keberangkatan jemaah melalui bandara haji antara, sebagai langkah awal menuju status penuh.
Pekerjaan fisik yang dimulai tahun ini menjadi tahap pertama dari rangkaian pembangunan. Pada 2027, direncanakan pelapisan runway sepanjang 2.500 x 45 meter dengan ketebalan 10 sentimeter, perluasan turning pad, serta optimalisasi alat bantu pendaratan visual. Target operasional penuh dipatok paling lambat 2028.
Masa Depan Ekonomi Daerah
Menjawab kritik bahwa bandara hanya akan ramai saat musim haji, Gusnar menilai efeknya tidak sesederhana itu. Ia memproyeksikan peningkatan jumlah jemaah umrah jika Gorontalo telah berstatus embarkasi penuh. Selama ini, sekitar 3.000 hingga 4.000 warga Gorontalo berangkat umrah melalui Makassar atau Jakarta. Jika keberangkatan bisa dilakukan dari daerah sendiri, perputaran ekonomi diyakini ikut terdorong.
Apa Itu Embarkasi?
Istilah embarkasi kerap muncul setiap musim haji. Hal ini berkaitan langsung dengan proses keberangkatan jamaah haji dari Indonesia melalui bandar udara tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2004, embarkasi adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai tempat pemberangkatan langsung jamaah haji menuju Arab Saudi.
Selain bandara, terdapat pula asrama haji embarkasi yang menjadi pusat layanan dan persiapan sebelum jamaah diberangkatkan.
Tidak Sekadar Bandara
Penetapan embarkasi tidak hanya mempertimbangkan keberadaan bandar udara. Ada ekosistem pendukung yang menjadi syarat, termasuk kuota jamaah dan kesiapan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji.
Dalam aturan tersebut, Menteri Agama menetapkan lokasi embarkasi dan debarkasi berdasarkan sejumlah ketentuan.
Syarat Kuota Minimal
Salah satu syarat utama adalah terpenuhinya kuota minimal 4.000 calon jamaah haji per tahun. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 peraturan tersebut. Artinya, suatu wilayah baru dapat diusulkan menjadi embarkasi jika jumlah jamaahnya memenuhi ambang batas yang ditentukan.
Selain kuota, kesiapan fasilitas bandar udara juga menjadi faktor penentu. Dalam Pasal 4 disebutkan sejumlah persyaratan teknis, di antaranya:
- Bandar udara berstatus internasional atau terbuka untuk penerbangan luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Memiliki fasilitas keselamatan dan keamanan sesuai standar penerbangan internasional.
- Mampu melayani pesawat berbadan lebar (wide body) dengan kapasitas minimal 360 kursi.
- Tersedia apron atau parkir pesawat untuk sedikitnya dua pesawat haji tanpa mengganggu jadwal penerbangan reguler.
- Memiliki ruang tunggu yang mampu menampung minimal satu kelompok terbang (kloter) jamaah.
- Menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.
- Telah melalui penilaian aspek keselamatan dan keamanan (safety and security assessment) oleh otoritas penerbangan sipil Arab Saudi.
Dengan berbagai persyaratan tersebut, penetapan embarkasi dan debarkasi bukan sekadar keputusan administratif, melainkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan kuota dan infrastruktur.
