Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Dikritik dan Dinilai Wajar
Bank Dunia telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 menjadi 4,7 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya pada Oktober 2025 yang mencapai 4,8 persen. Revisi ini tercantum dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026, yang merupakan laporan rutin Bank Dunia untuk memantau kondisi ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Proyeksi tersebut mengundang perbedaan pandangan dari para pejabat ekonomi utama pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki pendapat berbeda terkait penurunan proyeksi ini.
Menteri Keuangan Kritik Perhitungan Bank Dunia
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru mengkritik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia. Ia menilai perhitungan Bank Dunia tidak akurat dan terlalu pesimistis, terutama terkait asumsi harga minyak global.
“Pertama-tama, mereka (Bank Dunia) sudah melakukan dosa besar, yaitu menimbulkan sentimen negatif ke kita. Nanti saya tunggu permintaan maaf dari mereka ketika harga minyak sudah balik lagi ke level yang normal,” ujarnya di Kementerian Keuangan pada Kamis (9/4/2026).
Purbaya meyakini bahwa asumsi yang digunakan Bank Dunia terlalu pesimistis. Ia percaya bahwa kondisi tersebut tidak akan berlangsung lama dan proyeksi akan berubah seiring normalisasi harga energi. “Kuartal pertama saja mungkin bisa mencapai 5,6 atau lebih. Berarti Bank Dunia menghitung kita mau resesi turun ke bawah sekali setelah itu. Kan rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir Bank Dunia salah hitung,” katanya.
Menurut Purbaya, kinerja ekonomi domestik masih menunjukkan tren positif, bahkan berpotensi tumbuh di atas 5,6 persen pada kuartal I-2026. Ia menegaskan pemerintah akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga momentum tersebut.
Airlangga: Fenomena Global yang Wajar
Berbeda dengan Purbaya, Airlangga Hartarto melihat penurunan proyeksi sebagai fenomena global yang wajar. Ia menilai banyak negara mengalami revisi serupa akibat kondisi geopolitik dan perang yang menekan ekonomi dunia.
“Ya, kan berbagai dengan situasi perang kan ya mereka (Bank Dunia) semua menurunkan (prediksi) di berbagai wilayah. Tapi kalau kita lihat angka itu juga masih di atas pertumbuhan global rata-rata. Pertumbuhan global rata-rata kan di 3,4 persen,” ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (9/4/2026).
Bagi Airlangga, proyeksi tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Ia menekankan bahwa angka pertumbuhan Indonesia tetap lebih tinggi dibanding rata-rata global, sehingga fundamental ekonomi masih relatif kuat. Ia juga mengingatkan bahwa proyeksi lembaga internasional bersifat asumsi dan tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Ya, kan masalah proyeksi kan mereka (Bank Dunia) punya perkiraan tersendiri. Tetapi kan dalam berbagai hal kita sering hasilnya lebih baik daripada prediksi mereka,” katanya.
Airlangga menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri atau mengintervensi proyeksi lembaga internasional. “Kita juga nggak perlu intervensi,” ujarnya.
Isi Proyeksi Terbaru Bank Dunia Soal RI
Sebagai informasi, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di level 4,7 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,8 persen. Penyesuaian ini tercantum dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang dirilis Rabu (8/4/2026).
Walau mengalami revisi turun, proyeksi tersebut masih melampaui rata-rata pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) yang diperkirakan hanya mencapai 4,2 persen. Kawasan ini meliputi sejumlah negara seperti China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga negara-negara Kepulauan Pasifik.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menjelaskan bahwa prospek ekonomi kawasan tidak lepas dari tekanan tiga faktor eksternal utama. Faktor tersebut mencakup konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi, kebijakan pembatasan perdagangan di Amerika Serikat disertai ketidakpastian arah kebijakan global, serta pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
“Kami menilai Indonesia relatif tangguh karena ketergantungan terhadap impor minyak, misalnya, lebih rendah dibandingkan negara lain,” kata Mattoo seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/4/2026).
