Berita Populer di Kalimungan
Di Balik Donasi Aksi 21 April, Akademisi Unmul Baca Kejenuhan Warga pada Pemimpin Kaltim
Aksi demonstrasi yang direncanakan pada 21 April mendatang terus menarik perhatian luas, termasuk dari kalangan akademisi. Gerakan ini diinisiasi oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dan menyoroti sejumlah kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Masud, yang dinilai berseberangan dengan kepentingan publik.
Menjelang hari pelaksanaan, aliansi tersebut mulai membuka donasi dan mendirikan tiga posko untuk menunjang kebutuhan logistik massa. Fenomena keterlibatan publik dalam mendanai aksi ini dibaca sebagai sinyal adanya pergerakan yang didasari oleh keresahan akar rumput. Mulai dari urusan renovasi rumah dinas gubernur hingga pengadaan mobil mewah, semuanya menjadi akumulasi kekecewaan.
Safaranita Nur Effendi, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul, menjelaskan bahwa masifnya dukungan sosial ini tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, ada dorongan batin yang membuat warga rela merogoh kocek sendiri demi mendukung sebuah gerakan protes. “Aksi penggalangan dana dan donasi sosial menjelang 21 April ini muncul karena masyarakat tergerak oleh hati nurani setelah melihat berbagai kondisi yang memprihatinkan di daerah mereka sendiri,” ujar Safaranita.
Ia mencontohkan kontradiksi yang sempat terjadi di Balikpapan. Sebagai wilayah penghasil minyak, kota tersebut justru sempat menghadapi antrean BBM yang panjang. Ironisnya, di saat masyarakat kesulitan, publik justru disuguhkan dengan aktivitas pejabat yang bepergian ke luar negeri. “Situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan publik tentang keberpihakan dan sensitivitas pemerintah terhadap persoalan masyarakat,” lanjutnya.
Baginya, dinamika politik di Kaltim sekarang adalah potret kejenuhan publik. Masyarakat mulai jenuh dengan pola kepemimpinan yang dinilai kurang pro-rakyat dan kuatnya aroma dinasti politik. Dia pun memberikan catatan agar pemerintah tidak bisa lagi menutup mata dan harus segera berbenah jika ingin kepercayaan publik kembali.
Tantangan Krisis Air Bersih di Balikpapan, PDAM Dorong Integrasi Sumber dan Percepatan Proyek
Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau PDAM Balikpapan kembali menegaskan tantangan serius dalam penyediaan air bersih di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Hal ini dipaparkan oleh Direktur Operasional PTMB, Ali Rahman dalam kegiatan Halal Bihalal dan Diskusi Ilmiah IKA Unhas Balikpapan, Sabtu (18/4/2026) di Hotel Pasific Balikpapan, Jalan Ahmad Yani, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Ali menyadari, keterbatasan sumber air baku menjadi isu struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Pasalnya, kondisi geografis Balikpapan tidak memiliki sungai besar serta didominasi perbukitan yang membuat kota ini sangat bergantung pada Waduk Manggar dan Waduk Teritip sebagai sumber utama air bersih. Kedua waduk tersebut pada dasarnya berfungsi layaknya “tabungan air” yang bergantung sepenuhnya pada cuaca hujan.
Ketergantungan ini menjadikan sistem penyediaan air di Balikpapan rentan terhadap perubahan iklim dan musim kemarau. “Secara angka kapasitas terlihat cukup, tapi persoalan utamanya adalah ketidakpastian. Karena sumber air kita tidak sepenuhnya bisa kita kontrol, melainkan bergantung pada cuaca,” ujar Ali.
PTMB mencatat kapasitas produksi air saat ini berada di kisaran 1.400-1.500 liter per detik. Namun, proyeksi kebutuhan beberapa tahun ke depan diperkirakan melonjak hingga sekitar 3.700 liter per detik. Kesenjangan ini menunjukkan tekanan besar pada sistem eksisting. Pertumbuhan kebutuhan ini dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk, dan ekspansi sektor industri.
Untuk merespons situasi tersebut, PTMB menjalankan strategi bertahap. Dalam jangka pendek, perusahaan akan fokus pada perbaikan jaringan distribusi melalui pengurangan kebocoran pipa. Ali sampaikan, tingkat kehilangan air atau non revenue water (NRW) saat ini telah ditekan hingga 29 persen dan masih terus diupayakan turun. “Percuma kalau airnya banyak, tapi di distribusi bocor. Karena itu kami fokus pembenahan pipa terlebih dahulu,” ucapnya.
Untuk jangka panjang, sejumlah proyek strategis tengah disiapkan guna memperkuat ketahanan air kota. Di antaranya adalah pemanfaatan Embung Aji Raden dengan potensi suplai sekitar 200 liter per detik, serta sumber dari Bendungan Sepaku Semoi yang diproyeksikan dapat menyuplai hingga 1.000 liter per detik. Selain itu, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional dari Mahakam, serta kerja sama dengan sektor swasta Arsari juga disiapkan, dengan potensi tambahan suplai signifikan.
Seluruh proyek tersebut ditargetkan mulai terealisasi pada periode 2029-2030 sebagai bagian dari penguatan sistem air bersih jangka panjang. “Solusinya bukan memilih satu, tapi menggabungkan semuanya, seperti konsep investasi. Tidak bisa hanya bertumpu pada satu sumber,” katanya.
Meski teknologi sea water reserve osmosis (SWRO) dinilai sebagai alternatif tambahan, PTMB menegaskan bahwa opsi tersebut belum menjadi prioritas utama. Pemanfaatannya baru akan dipertimbangkan jika seluruh sumber air daratan telah dioptimalkan.
Vonis Bebas Misran Toni, Kapolda Kaltim Tegaskan Proses Hukum Belum Selesai
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, memberikan tanggapan terkait vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur kepada tokoh adat sekaligus pejuang lingkungan, Misran Toni. Misran sebelumnya menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan di Muara Kate, Kabupaten Paser.
Perwira Tinggi (Pati) ini menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan pengadilan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa proses hukum belum sepenuhnya berakhir karena pihak Kejaksaan dipastikan akan mengambil langkah hukum selanjutnya. “Kasus ini sudah ada putusan tingkat pertama. Karena vonisnya bebas, tentunya akan ada upaya hukum kasasi dari pihak Kejaksaan. Kami terus berkoordinasi dengan mereka,” ujarnya.
Sosok Misran Toni dan Sorotan Publik
Vonis bebas ini menjadi sorotan publik mengingat sosok Misran Toni dikenal luas sebagai pejuang lingkungan yang vokal. Sejak tragedi kecelakaan hauling batubara yang menewaskan Pendeta Pronika pada Oktober 2024, Misran aktif menggerakkan solidaritas warga Muara Kate untuk menolak aktivitas truk batubara di jalan umum. Selama perjuangannya, Misran dikenal teguh pendirian dan kerap menolak berbagai bentuk suap atau iming-iming uang dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam aktivitas logistik batubara ilegal tersebut.
Sidang kasus dengan nomor perkara 256/Pid.B/2025/PN Tgt ini telah bergulir sejak Desember 2025 dan berakhir pada Kamis (16/4/2026) dengan putusan yang membebaskan Misran Toni dari segala dakwaan. Kini, publik menanti langkah kasasi yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menentukan status hukum tetap bagi sang pejuang lingkungan tersebut.
