Inovasi Pelayanan Publik Digital di Kabupaten Karawang
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menjadi salah satu pembicara dalam forum Jakarta Smart City. Forum ini berlangsung di Jakarta pada Kamis (20/8/2026). Dalam sesi General Session bertajuk “Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities”, Asep Aang memaparkan inovasi pelayanan publik digital melalui aplikasi Tanggap Karawang (Tangkar).
Transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi dan teknologi. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Transformasi digital di Karawang ini suatu keniscayaan. Ada banyak aplikasi yang muncul, tetapi pertanyaannya apakah aplikasi itu bisa menjawab permasalahan di masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat sebagai Pusat Transformasi Digital
Asep Aang menyoroti pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat transformasi digital pemerintahan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan berbagai aplikasi, kecerdasan buatan (AI), cloud, big data, maupun konsep smart city. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yang berubah bukan hanya teknologi, tetapi juga ekspektasi masyarakat,” ujarnya. Ekspektasi terhadap pemerintah pun ikut meningkat sehingga pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, serta dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.
Tangkar: Solusi Terintegrasi untuk Pengaduan Warga
Dalam konteks tersebut, kanal pengaduan masyarakat tidak cukup hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan. Setiap laporan perlu mendapatkan respons dan tindak lanjut dari pemerintah. Asep Aang kemudian memperkenalkan Tangkar sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Karawang membangun pelayanan publik digital yang responsif dan terintegrasi.
Tangkar merupakan akronim dari Tanggap Karawang. Nama tersebut dipilih agar mudah diingat masyarakat, sekaligus memiliki keterkaitan dengan salah satu makanan khas Karawang. Melalui Tangkar, pemerintah daerah tidak hanya menyediakan kanal pengaduan, tetapi juga membangun mekanisme untuk menerima, merespons, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
Sistem tersebut juga terintegrasi dengan sejumlah instansi vertikal di daerah. Proses penyelesaian laporan dapat dipantau sehingga pengaduan tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan. Menurut Asep Aang, jumlah pengaduan yang masuk ke pemerintah daerah rata-rata mencapai sekitar 6.000 hingga 7.000 laporan setiap tahun.
Namun, tingginya jumlah laporan tersebut tidak serta-merta menunjukkan banyaknya persoalan di masyarakat. Sebaliknya, kondisi itu dapat menjadi salah satu indikator adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Sebab, laporan yang masuk tidak seluruhnya berkaitan dengan persoalan besar. Masyarakat juga melaporkan persoalan sederhana, seperti kendala akses atau lupa kata sandi layanan.
Teknologi sebagai Enabler, Bukan Tujuan
Asep Aang menekankan bahwa teknologi pada dasarnya hanya berperan sebagai enabler atau pengungkit. Transformasi digital baru benar-benar terjadi ketika diikuti perubahan kepemimpinan, penguatan tata kelola, kerja lintas sektor, integrasi sistem dan data, serta pengembangan inovasi secara berkelanjutan.
“Transformasi benar-benar terjadi ketika kepemimpinan berubah, tata kelola diperkuat, kerja lintas sektor berjalan, sistem dan data terintegrasi, serta inovasi terus dikembangkan,” ujar Asep Aang. Karena itu, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki, tetapi dari perubahan cara pemerintah bekerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak membangun aplikasi demi aplikasi, tetapi membangun pemerintahan yang semakin mudah diakses, semakin responsif, semakin terintegrasi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Karena itu, transformasi pelayanan publik digital harus berorientasi pada solusi dan manfaat bagi masyarakat.
Kolaborasi dan Integrasi Layanan
Dengan demikian, teknologi ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik. Sementara kepemimpinan, kolaborasi, integrasi layanan, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital di Karawang.
