Tatanan Dunia Kembali Berbasis Realisme
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan bahwa tatanan dunia saat ini kembali diwarnai pendekatan realistis. Hal ini berarti hubungan antarnegara lebih ditentukan oleh kekuatan dan kepentingan masing-masing, bukan oleh perbedaan ideologi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Indonesia Economic Summit di Jakarta.
Airlangga mengungkapkan bahwa ketegangan global terlihat jelas dalam forum-forum internasional seperti Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Ia menilai agenda yang sebelumnya didominasi pembahasan teknologi dan kekuatan ekonomi baru kini bergeser ke isu perang, khususnya di Ukraina dan Gaza.
Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan para menteri bahwa dunia tidak lagi beroperasi berdasarkan ideologi politik maupun ideologi ekonomi, seperti kapitalisme dan sosialisme. “Dunia kini berbasis realisme,” ujarnya. Airlangga menjelaskan bahwa realisme ini kembali pada filosofi hegemoni.
Menurut Airlangga, pandangan filsuf Yunani kuno bahwa pihak yang kuat akan melakukan apa yang mereka mampu, sementara pihak yang lemah menanggung konsekuensinya, kini kembali relevan. Ia merujuk pada pendapat mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang menyampaikan hal serupa.
Peran Indonesia sebagai Negara Non-Blok
Karena itu, Airlangga menilai posisi Indonesia sebagai negara non-blok menjadi semakin strategis. Ia menjelaskan bahwa Indonesia bersama Arab Saudi berada pada posisi penting sebagai kekuatan menengah (middle power) yang harus mampu menyeimbangkan relasi dengan berbagai kekuatan besar global.
Airlangga juga membahas pembahasan mengenai hegemoni, kekuatan super, dan kekuatan menengah yang berkembang dalam diskursus geopolitik saat ini. Menurut dia, kekuatan super kini semakin terbuka dalam menggunakan pengaruhnya, sehingga negara-negara non-blok harus memperkuat kapasitas diplomasi dan ekonomi untuk menjaga kemandirian strategis.
Ia menilai peran aktif Presiden Prabowo dalam geopolitik turut memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Airlangga menyebut kepemimpinan Indonesia berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian ASEAN, yang hingga kini relatif terhindar dari konflik terbuka di tengah meningkatnya rivalitas global.
Stabilitas ASEAN dan Kepentingan Global
Menurut Airlangga, stabilitas ASEAN menjadi modal penting di tengah fragmentasi geopolitik global. Ia menegaskan bahwa kawasan ini tetap berfungsi sebagai platform kerja sama regional, meskipun tekanan dari persaingan kekuatan besar terus meningkat.
Di tingkat global, Airlangga mengatakan Indonesia terus memperluas kerja sama internasional melalui perjanjian ekonomi strategis dengan berbagai mitra, termasuk Kanada, Uni Eropa, kawasan Eurasia, dan Amerika Serikat. Ia menilai kerja sama tersebut bukan hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi geopolitik Indonesia dalam arsitektur global yang semakin kompetitif.
Proses Aksesi ke OECD
Airlangga juga menyebut proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut dia, Indonesia saat ini berada pada tahap tinjauan teknis. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah bekerja sama dengan OECD selama lebih dari satu dekade dan telah mengadopsi sejumlah standar organisasi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia, bersama Jepang, turut mempromosikan nilai, tolok ukur, dan standar OECD di kawasan ASEAN. Selain Indonesia, Thailand juga disebut sedang menjalani proses menuju keanggotaan OECD setelah menyerahkan memorandum awal. Menurut Airlangga, hal ini menandai meningkatnya peran negara-negara ASEAN dalam tata kelola global.
Empat Faktor Utama dalam Kekuatan Negara
Airlangga menyampaikan bahwa kekuatan negara ditentukan oleh empat faktor utama, yakni ekonomi, militer, populasi, dan teknologi. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia sebagai negara non-blok dan kekuatan menengah penting untuk menjaga agar sistem multilateral tetap berjalan di tengah meningkatnya politik kekuatan.
Menurut dia, keberlangsungan platform multilateral menjadi faktor kunci bagi stabilitas global dan kepentingan komunitas internasional, termasuk dunia usaha.
