Presiden Prabowo Akan Hadiri KTT BoP di AS
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kehadirannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang akan digelar di Amerika Serikat (AS) pada Kamis (19/2/2026). Keputusan ini diambil setelah mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait kebijakan Indonesia dalam bergabung dengan BoP dan juga pengakuan Israel sebagai anggota resmi.
Meskipun begitu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa kehadiran Presiden adalah wujud komitmen Indonesia untuk aktif dalam membentuk arah dan kerja sama BoP. Hal ini menjadi penting mengingat kebijakan yang diambil bisa memengaruhi posisi negara dalam isu global, termasuk terkait rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza.
Peran Prabowo dalam Pembentukan Kebijakan
Menurut Anton Aliabbas, seorang pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT BoP merupakan langkah krusial dalam memastikan sikap Indonesia terkait rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza.
Anton mencatat bahwa Indonesia adalah satu dari dua negara yang sudah menyatakan keinginan untuk mengirimkan pasukan militer yang tergabung di bawah bendera International Stabilization Force (ISF). TNI disebut telah menyiapkan sekitar 5 ribu sampai 8 ribu pasukan untuk dikirimkan ke Gaza.
Namun, kata Anton, detail aturan main terkait ISF belum banyak disepakati. Oleh karena itu, ia menilai kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT BoP menjadi kesempatan untuk bernegosiasi secara langsung terkait limitasi pelibatan TNI dalam ISF.
Risiko yang Dihadapi TNI
Anton juga memandang pelibatan TNI dalam ISF memiliki risiko besar. Terlebih, penempatan lokasi tugas TNI di Gaza memiliki nilai politis yang tinggi. Di satu sisi, TNI dapat dituduh berpihak pada Israel apabila bertugas di “wilayah zona hijau”, dimana tentara IDF menduduki wilayah itu secara efektif. Di sisi lain, TNI juga dapat dituduh berpihak pada Hamas ketika bertugas di “wilayah zona merah”, di mana perlawanan Hamas cukup kuat.
Selain itu, keterlibatan TNI dalam ISF tidak sama seperti misi pasukan perdamaian yang telah dilakukan sebelumnya. Selama ini, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian selalu di bawah bendera PBB. Mengingat ISF tidak mendapat mandat dari PBB dan misi yang dijalankan juga mempunyai perbedaan dengan yang selama ini dijalankan, maka keterlibatan ini akan membawa eksposur dan pengalaman baru bagi prajurit TNI, mulai dari pelatihan sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan tugas di Gaza.
Perspektif tentang Hamas
Anton menilai bahwa kehadiran militer asing dalam sebuah wilayah konflik membutuhkan persetujuan dari para pihak yang bertikai. Meski tidak menjamin keselamatan, setidaknya para pihak bertikai memahami peran dari militer asing di wilayah konflik tersebut.
Melihat dinamika ini, pemerintah Indonesia akan tetap melakukan komunikasi dengan para pihak terkait, termasuk Hamas. Anton menekankan bahwa tujuan utama dari misi yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo adalah perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Dengan komposisi tim kemenlu yang ada, komunikasi multi pihak pastinya akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran Indonesia dalam proses damai ini.
Kesimpulan
Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT BoP di AS menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam isu global, khususnya terkait konflik di Gaza. Dengan komunikasi yang baik dan negosiasi yang tepat, Indonesia bisa menjaga netralitasnya sambil tetap memberikan dukungan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.
