Kesepakatan Nuklir AS-Arab Saudi: Peluang dan Kekhawatiran
Amerika Serikat dan Arab Saudi resmi menandatangani Perjanjian 123, sebuah kesepakatan kerja sama nuklir sipil yang menjadi langkah penting dalam memperluas sumber energi alternatif. Dengan perjanjian ini, Riyadh akan membangun reaktor nuklir menggunakan teknologi dari Amerika Serikat. Proyek ini diharapkan dapat membantu negara itu mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi.
Namun, keputusan tersebut memicu berbagai kekhawatiran global, termasuk risiko penyebaran senjata nuklir dan potensi perlombaan senjata di kawasan Timur Tengah. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah tidak adanya Protokol Tambahan IAEA dalam kesepakatan ini. Protokol tersebut memberikan kewenangan lebih luas kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan inspeksi dan verifikasi, termasuk pemeriksaan mendadak. Tanpa protokol ini, pengawasan terhadap aktivitas nuklir Arab Saudi mungkin kurang ketat.
Penandatanganan dan Kerangka Kerja
Perjanjian 123 telah dibahas selama bertahun-tahun, dengan pembicaraan dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Donald Trump dan dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Namun, proses finalisasi berjalan lambat akibat perdebatan mengenai standar pengawasan dan komitmen Arab Saudi terhadap pencegahan penyebaran senjata nuklir.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Energi AS Chris Wright bersama Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman. Kesepakatan ini juga mencakup perjanjian bilateral terkait keselamatan dan keamanan nuklir. Proyek ini melibatkan rencana pengembangan reaktor tipe AP1000 yang diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar AS.
Kontroversi tentang Pengayaan Uranium
Salah satu bagian paling kontroversial dari kesepakatan ini adalah kemungkinan Arab Saudi melakukan pengayaan uranium dan pemrosesan ulang limbah nuklir. Meskipun kedua aktivitas tersebut merupakan bagian dari siklus bahan bakar nuklir sipil, mereka juga memiliki kaitan erat dengan kemampuan produksi bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan senjata nuklir.
Berbeda dengan kesepakatan nuklir antara AS dan Uni Emirat Arab (UEA) pada 2009, di mana Abu Dhabi secara sukarela berkomitmen untuk tidak melakukan pengayaan uranium maupun pemrosesan ulang bahan bakar nuklir, kesepakatan terbaru ini tidak menyertakan komitmen serupa dari Arab Saudi.
Perspektif Arab Saudi
Arab Saudi menyatakan bahwa program nuklirnya bertujuan untuk kebutuhan energi dan pembangunan ekonomi. Riyadh juga menegaskan tidak memiliki rencana mengembangkan senjata nuklir. Namun, Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebelumnya pernah menyatakan bahwa Arab Saudi akan mempertimbangkan langkah tersebut apabila Iran terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
Pernyataan ini meningkatkan kekhawatiran negara-negara Barat mengenai kemungkinan munculnya perlombaan nuklir di Timur Tengah. Arab Saudi juga berulang kali menegaskan bahwa jika tidak bekerja sama dengan Amerika Serikat, Riyadh memiliki pilihan untuk menggandeng negara lain seperti China atau Rusia.
Persoalan di Kongres AS
Sesuai aturan Amerika Serikat, perjanjian nuklir tersebut akan diserahkan kepada Kongres untuk ditinjau. Kesepakatan akan berlaku secara otomatis apabila Kongres tidak melakukan penolakan melalui pemungutan suara dalam waktu 90 hari masa sidang. Jika Kongres menolak dan Presiden menggunakan hak veto, penolakan tersebut harus memperoleh dukungan dua pertiga suara di Kongres untuk dapat membatalkan veto tersebut.
Sejumlah anggota parlemen dan kelompok pengendali senjata nuklir telah menyuarakan keberatan terhadap kesepakatan tersebut. Direktur Kebijakan Nonproliferasi dari Arms Control Association, Kelsey Davenport, meminta Kongres mempertimbangkan risiko keamanan yang mungkin muncul.
Reaksi Politik di Washington
Kritik juga datang dari sejumlah anggota parlemen Demokrat. Senator Edward Markey menilai keputusan tersebut dapat meningkatkan risiko keamanan global. Ia memperingatkan bahwa memberikan akses terhadap teknologi nuklir sensitif kepada negara yang memiliki hubungan geopolitik kompleks dapat menciptakan ancaman baru.
Namun, sejumlah anggota Partai Republik mendukung langkah tersebut. Senator Jim Risch menilai kerja sama nuklir dengan Arab Saudi dapat memperkuat hubungan strategis kedua negara sekaligus membantu mengurangi ketergantungan Riyadh terhadap pemasok teknologi dari negara lain.
Dampak terhadap Stabilitas Timur Tengah
Kesepakatan nuklir AS-Arab Saudi terjadi di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, terutama terkait hubungan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Para pengamat memperingatkan bahwa jika Iran suatu saat mengembangkan senjata nuklir, negara-negara lain di kawasan kemungkinan akan mempertimbangkan langkah serupa.
Dengan masa berlaku sekitar 30 tahun, perjanjian ini diperkirakan akan menjadi salah satu keputusan strategis paling penting dalam hubungan AS-Arab Saudi. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan program nuklir tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan damai tanpa membuka jalan menuju perlombaan senjata nuklir baru di Timur Tengah.
