Angka kemiskinan Jember turun ke 8 persen, ini faktor pendorongnya

Ringkasan Berita:

• BPS mencatat jumlah penduduk miskin Jember, Jawa Timur, turun 15.990 jiwa menjadi 200.770 jiwa atau 8 persen pada 2026.
• Persentase kemiskinan terendah dalam 10 tahun terakhir, sekaligus menggeser posisi Jember dari peringkat kedua menjadi ketiga di Jawa Timur berdasarkan angka absolut.
• Pemkab Jember menargetkan penduduk miskin di bawah 200 ribu jiwa melalui program ekonomi, kesehatan, beasiswa, dan pengendalian inflasi.

Infomalangraya.net, JEMBER – Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencatat penurunan angka kemiskinan hingga 15.990 jiwa pada 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, jumlah penduduk miskin kini mencapai 200.770 jiwa atau 8 persen, turun dari 216.760 jiwa atau 8,67 persen pada 2025.

Capaian tersebut menjadi tingkat kemiskinan terendah di Jember dalam satu dekade terakhir.

Persentase kemiskinan sebesar 8 persen pada 2026 bahkan lebih rendah dibandingkan rekor sebelum pandemi pada 2019 yang mencapai 9,25 persen.

Data terbaru itu diserahkan Kepala BPS Kabupaten Jember, Peni Dwi Wahyu Winarsih, kepada Bupati Jember Muhammad Fawait di Pendapa Wahyawibhawagraha, Jember, Selasa (20/10/2026).

Turun ke Peringkat Ketiga di Jawa Timur

Bupati Muhammad Fawait menyebut penurunan angka kemiskinan tersebut turut mengubah posisi Jember berdasarkan jumlah penduduk miskin secara absolut di Jawa Timur.

Dari sebelumnya berada di peringkat kedua, Jember kini menempati peringkat ketiga.

“Hari ini kami menerima hasil potret indikator pembangunan di Kabupaten Jember, angka kemiskinan absolut kita turun, tidak lagi nomor 2 se-Jatim tetapi no 3, ada penurunan angka kemiskinan yang signifikan,” ujar Fawait.

Meski demikian, ia menegaskan capaian tersebut belum menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berpuas diri.

Pemkab Jember menargetkan jumlah penduduk miskin kembali ditekan hingga di bawah 200 ribu jiwa.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah mulai membahas strategi dan program penanggulangan kemiskinan pada akhir 2026 hingga 2027 bersama BPS dan Perum Bulog Kabupaten Jember.

Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Fawait menilai penurunan kemiskinan tidak terlepas dari sejumlah faktor, termasuk belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, kondisi pertumbuhan ekonomi Jember masih berada di jalur yang tepat, salah satunya tercermin dari perkembangan investasi daerah.

Selain itu, belanja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai turut memberikan stimulus bagi masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Jember juga menjalankan upaya pengendalian inflasi melalui operasi pasar dan pasar murah.

Program Bunga Desaku turut disebut sebagai salah satu upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, antara lain melalui pembagian paket sembako dalam kegiatan tersebut.

Layanan Kesehatan dan Beasiswa

Di sektor kesehatan, Fawait menyoroti program Universal Health Coverage (UHC), layanan homecare, serta Mobil Cinta yang membantu mengantarkan pasien pulang ke rumah.

Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan berperan penting dalam mencegah rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan akibat biaya pengobatan atau ketidakmampuan mengakses layanan medis.

“Karena bisa saja orang jatuh miskin karena sakit, atau sakit dan tidak bisa berobat karena tidak mampu. Jadi adanya program Kesehatan seperti UHC, homecare, juga Mobil Cinta antar pasien pulang ke rumah ini menjadi indikator juga,” imbuhnya.

Pemkab Jember juga mengalokasikan beasiswa daerah bagi sekitar 11 ribu mahasiswa selama periode 2025–2026.

Program tersebut diharapkan membantu memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga.

Fawait menyebut persentase penurunan kemiskinan Jember pada 2026 sebagai yang terbesar di Jawa Timur.

Namun, pemerintah daerah tetap akan melanjutkan berbagai intervensi agar penurunan tersebut berkelanjutan.

Survei Pengeluaran dan Pendapatan

Kepala BPS Kabupaten Jember Peni Dwi Wahyu Winarsih membenarkan bahwa angka kemiskinan absolut Jember mengalami penurunan pada 2026.

Ia menyebut sejumlah program pemerintah daerah turut menjadi faktor yang berkaitan dengan capaian tersebut.

“Iya turun, ini juga dampak dari beberapa program Pemkab Jember,” ujar Peni.

Ia menjelaskan, penghitungan angka kemiskinan dilakukan berdasarkan survei terhadap responden dengan sekitar 350 pertanyaan.

Materi survei mencakup sejumlah aspek, termasuk pengeluaran, belanja, dan pendapatan rumah tangga.

Terkait dampaknya terhadap daya beli, Peni menjelaskan bahwa perubahan tingkat kemiskinan dapat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Bisa saja, karena meningkatnya angka kemiskinan akan berdampak pada turunnya tingkat daya beli masyarakat,” tegasnya.

Tren Kemiskinan Jember 10 Tahun Terakhir

Data BPS memperlihatkan bahwa perjalanan kemiskinan di Jember mengalami fluktuasi selama satu dekade terakhir.

Jumlah penduduk miskin sempat meningkat pada 2020 dan 2021, sebelum kembali menurun dalam beberapa tahun berikutnya.

Berikut perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember, Jawa Timur :

• 2016: 265,10 ribu jiwa (10,97 persen)
• 2017: 266,90 ribu jiwa (11,00 persen)
• ​2018: 243,42 ribu jiwa (9,98 persen)
• 2019: 226,57 ribu jiwa (9,25 persen)
• 2020: 247,99 ribu jiwa (10,09 persen)
• 2021: 257,09 ribu jiwa (10,41 persen)
• 2022: 232,73 ribu jiwa (9,39 persen)
• 2023: 236,46 ribu jiwa (9,51 persen)
• 2024: 224,77 ribu jiwa (9,01 persen)
• 2025: 216,76 ribu jiwa (8,67 persen)
• 2026: 200,77 ribu jiwa (8,00 persen)

Pada 2026, persentase kemiskinan Jember mencapai titik terendah dalam rentang data tersebut.

Meski demikian, masih terdapat lebih dari 200 ribu penduduk yang masuk dalam kategori miskin.

Karena itu, tantangan berikutnya bagi Pemkab Jember bukan hanya mempertahankan tren penurunan, melainkan memastikan program ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pengendalian harga kebutuhan pokok mampu memperluas kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.