Tantangan dan Harapan untuk Pertumbuhan Ekonomi 2026
Pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2026 dianggap sebagai target yang menantang, namun tidak sepenuhnya mustahil. Namun, berdasarkan analisis dari kalangan dunia usaha, capaian yang lebih realistis kemungkinan akan berada di kisaran 5,0–5,4 persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan struktural dan ruang kebijakan yang masih terbatas.
Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyampaikan bahwa optimisme pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, perlu diapresiasi. Ia menilai langkah-langkah seperti dorongan belanja sejak awal tahun serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
“Optimisme Menkeu dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen perlu kita apresiasi dan dukung upaya-upaya kemudahan regulasi yang akan didorong,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam RAPBN 2026, pemerintah dan DPR RI telah sepakat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Sementara itu, dunia usaha cenderung memproyeksikan pertumbuhan yang lebih konservatif.
“Sedangkan dunia usaha secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bergerak di kisaran 5,0–5,4 persen,” kata Ajib.
Enam Prasyarat Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Agar pertumbuhan ekonomi 2026 dapat berjalan secara inklusif, produktif, dan berdaya saing, Ajib menegaskan adanya enam prasyarat strategis yang harus segera dipenuhi dan menjadi prioritas utama kebijakan. Berikut adalah prasyarat-prasyarat tersebut:
-
Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas
Pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja formal. Persoalan mendasar ekonomi Indonesia masih bertumpu pada pengangguran dan sektor informal. Oleh karena itu, investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja secara signifikan. -
Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter
Tahun 2025 menjadi tahun transisi dari pendekatan pro-stability menuju pro-growth. Namun, perubahan ini dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal, shortfall penerimaan pajak, serta inefisiensi BUMN. Pemerintah harus mengedepankan prinsip “collect more, spending better” untuk meningkatkan efisiensi. -
Efisiensi Biaya Usaha Secara Universal
Agenda struktural ini mencakup pemangkasan biaya komplikasi, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja. Efisiensi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing bisnis. -
Peningkatan Produktivitas dan Kualitas SDM
Penguatan link and match antara dunia usaha, industri, dan pendidikan perlu dipercepat melalui reformasi vokasi serta reskilling-upskilling. Persaingan ekonomi global bukan hanya antar daerah di Indonesia, tetapi juga antara negara-negara seperti Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam, dan Indonesia-China. -
Pemberdayaan UMKM dalam Rantai Pasok
Kemitraan terstruktur antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar dinilai krusial untuk mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi ke rantai nilai global. -
Kontinuitas Partisipasi Aktif Dunia Usaha
Dialog yang berkelanjutan diperlukan agar kebijakan benar-benar berbasis realitas usaha. Mekanisme kolaboratif dan feedback loop kebijakan sangat penting untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Target Pertumbuhan 6 Persen Tetap Terbuka
Dengan mempertimbangkan berbagai catatan tersebut, Ajib menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen tetap terbuka, namun membutuhkan prasyarat yang kuat dan konsisten. Ia menegaskan bahwa meskipun target 6 persen bisa dicapai, pertumbuhan ekonomi 5,0–5,4 persen lebih achievable atau lebih mudah dicapai.
“Dengan beberapa catatan yang ada, pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah possible, tapi pertumbuhan ekonomi 5,0–5,4 persen lebih achievable,” katanya.
