Krisis BBM Global dan Dampaknya pada Indonesia
Perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran telah memicu krisis bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara. Gangguan terhadap jalur distribusi minyak di Selat Hormuz menjadi salah satu penyebab utama dari krisis ini. Wilayah strategis tersebut sering kali menjadi titik perhatian dalam konflik geopolitik, sehingga mengganggu pasokan energi global.
Di tengah situasi ini, kondisi BBM di Indonesia juga turut terdampak. Meski stok BBM masih relatif aman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Ia meminta masyarakat tidak khawatir dan tetap menggunakan energi secara bijak.
“Perintah bapak Presiden (Prabowo) untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak dari semua negara. Kemudian optimalkan semua energi yang kita miliki,” ujar Bahlil dikutip Sabtu (28/3/2026).
Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah sedang berupaya keras untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Ia menyatakan bahwa solar akan segera diproduksi sendiri, sementara bensin masih memerlukan impor sebagian. Namun, ia menambahkan bahwa pihaknya sedang mencari alternatif-alternatif baru, termasuk crude oil (minyak mentah) sebagai bahan baku.
“Harus saya yakinkan kepada rakyat Indonesia, bahwa solar kita Insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi, clear. BBM berbentuk bensin, sebagian 50 persen kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatif-alternatifnya, termasuk crude (minyak mentah)-nya,” tambah Bahlil.
Ia juga meminta dukungan masyarakat untuk menggunakan energi dengan bijak. Contohnya, ketika memasak, penggunaan LPG harus diperhatikan agar tidak boros. Selain itu, SPBU tidak boleh digunakan untuk keperluan industri, melainkan hanya untuk kebutuhan pribadi.
Di sisi lain, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman, menegaskan bahwa stok energi nasional saat ini masih aman. Namun, ia menyarankan pentingnya meningkatkan produksi domestik dan optimalisasi kilang untuk mengurangi ketergantungan impor. Pengendalian konsumsi BBM juga perlu diperketat, termasuk melalui dorongan penggunaan transportasi publik di kota besar.
Pertamina, sebagai operator utama, menyatakan bahwa ketahanan energi dijaga lewat pengelolaan stok yang fleksibel dan sistem logistik terintegrasi dari hulu ke hilir. Perusahaan juga memperluas sumber impor serta mengombinasikan kontrak jangka panjang dan pembelian spot guna menjaga stabilitas pasokan.
Pemerintah RI Masih Belum Responsif
Di tengah krisis energi global, Pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk meredam dampak krisis. Pemerintah hanya memberikan pernyataan terkait keterbatasan suplai BBM dan wacana pengaturan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kegiatan sekolah dari rumah.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengingatkan bahwa konflik Timur Tengah yang berkepanjangan berpotensi memperburuk kondisi pasokan energi global dan memicu krisis ekonomi yang lebih luas.
“Semakin lama perang terjadi, semakin terganggu pasokan minyak mentah secara global dan harga minyak bisa semakin tinggi. Terlebih sudah ada pernyataan dari Arab Saudi untuk mengurangi ekspor minyak ke Asia per April 2026. Selat Hormuz pun masih tidak bisa dilalui oleh semua kapal. Eskalasi konflik ini menimbulkan ancaman kelangkaan minyak mentah, terutama ke negara Asia yang memang pengirimannya melalui selat Hormuz,” tutur Nailul.
Ia menambahkan bahwa ketika energi mulai langka dan harganya semakin sulit dikendalikan, inflasi global akan sulit dibendung. “Ketika barang semakin langka, harga semakin tidak terkendali, inflasi global semakin tinggi, krisis ekonomi global menjadi tidak terhindari. Barang-barang impor akan semakin mahal.”
Menurut Nailul, kondisi ini akan memberikan tekanan besar bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia yang saat ini berstatus sebagai net importir minyak mentah. Ia menyatakan bahwa pemerintah harusnya khawatir terkait dengan cadangan energi nasional dan dampak dari perang di Timur Tengah tersebut.
“Cadangan energi nasional kita lebih rendah dibandingkan Jepang, namun Jepang lebih responsif. Indonesia masih belum mengeluarkan kebijakan yang bisa mengurangi dampak dari perang ini,” ucap Nailul Huda.
Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam mengantisipasi lonjakan harga energi dan dampaknya terhadap inflasi.
Sikap Negara Lain
Sejumlah negara Asia telah mengalami krisis energi, dan pemerintahnya telah mengeluarkan kebijakan dalam mengatasinya dengan menerapkan work from home (WFH) hingga pembatasan pembelian BBM.
Di Sri Lanka, pemilik kendaraan pribadi hanya bisa memperoleh 15 liter bensin per pekan lewat sistem berbasis kode QR. Di Myanmar, pemerintah memilih menerapkan sistem pembatasan ganjil-genap berdasarkan nomor registrasi kendaraan. Artinya, pelat nomor ganjil hanya bisa membeli bahan bakar pada hari tertentu, sedangkan pelat genap pada hari berikutnya.
Di Selandia Baru, pemerintah tengah mempertimbangkan kembali kebijakan hari tanpa mobil, yakni ada satu hari dalam sepekan di mana pengendara dilarang menggunakan kendaraan pribadi. Di Eropa, Slovenia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang menerapkan pembatasan bahan bakar awal pekan ini.
Pemilik mobil pribadi hanya boleh mengisi BBM hingga 50 liter per minggu, sementara pelaku usaha dan petani dikenai batas 200 liter. Di Filipina, Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. mewajibkan rapat virtual dan membatasi perjalanan dinas melalui kebijakan resmi pemerintah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Memorandum Circular (MC) No. 114 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Sekretaris Eksekutif Ralph G. Recto pada 6 Maret 2026 atas otoritas Presiden.
Langkah serupa ditempuh Thailand, di mana Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menerapkan Work From Home (WFH) bagi ASN, disertai penghematan listrik dan pembatasan aktivitas. Sementara di Laos kegiatan sekolah tatap muka dipangkas menjadi tiga hari per minggu untuk menekan konsumsi energi.
